Menjaga Merah Putih di Pantai Selatan Borneo: Napak Tilas Pertempuran Kumai 1946

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Sebanyak 250 peserta mengikuti kegiatan napak tilas peringatan Peristiwa Pertempuran 14 Januari 1946 Kumai, Kotawaringin Barat. Kegiatan ini menjadi upaya merawat ingatan kolektif atas perjuangan rakyat pantai selatan Borneo dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari upaya kembalinya kekuasaan kolonial Belanda melalui NICA yang membonceng KNIL.

Ketua Panitia Chaidir dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan napak tilas diawali dari kawasan Istana Kuning, simbol sejarah bergabungnya Swapraja Kotawaringin dengan Republik Indonesia. Rombongan kemudian bergerak menyusuri rute Jalan Diponegoro dan Jalan Iskandar menuju Kecamatan Kumai, sebelum beristirahat dan melaksanakan salat Magrib di Masjid Al Fatah, Lanud Iskandar, Pangkalan Bun. Perjalanan tersebut diperkirakan menempuh waktu sekitar tiga hingga tiga setengah jam.

Menurut Chaidir, antusiasme peserta terlihat kuat sejak awal. Peserta terdiri dari pelajar, anggota TNI dan Polri, Pramuka, masyarakat Kecamatan Kumai, hingga perwakilan instansi pemerintah daerah.

“Kehadiran berbagai unsur ini, mencerminkan semangat lintas generasi dalam mengenang sejarah perjuangan daerah. Ia berharap napak tilas peringatan Pertempuran 14 Januari 1946 dapat terus dilaksanakan sebagai agenda rutin tahunan,” kata dia, Senin (12/1).

Bupati Kotawaringin Barat Hj Nurhidayah dalam sambutannya mengingatkan bahwa pasca-Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, pemerintahan dan masyarakat Swapraja Kotawaringin secara bertahap menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada 27 Desember 1945, Sultan Kotawaringin P.R. Alamsyah bersama masyarakat Pangkalan Bun, Kumai, dan wilayah sekitarnya secara resmi mengibarkan Merah Putih di Istana Kuning sebagai pernyataan sikap politik dan kebangsaan.

Keputusan tersebut diketahui oleh pihak NICA Belanda. Delapan belas hari kemudian, armada laut NICA yang membawa pasukan KNIL memasuki Distrik Kumai. Namun kedatangan itu telah lebih dulu diantisipasi. Para pejabat, pemuda, dan masyarakat Kumai mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan bersenjata sebagai bentuk penolakan terhadap upaya pendudukan kembali wilayah yang telah menyatakan setia kepada Republik Indonesia.

Berdasarkan berbagai arsip sejarah, mulai dari Arsip Nasional Republik Indonesia, Disjarah TNI AD dan TNI AL, arsip Kementerian Dalam Negeri, catatan KNID, hingga arsip Kerajaan Belanda di Universitas Leiden, perlawanan rakyat Kumai pada 14 Januari 1946 menyampaikan pesan moral yang tegas kepada pemerintah pusat di Yogyakarta dan pemerintahan Provinsi Borneo. Wilayah pantai selatan Borneo, khususnya Kumai dan Kotawaringin, ditegaskan tetap berada di barisan Republik.

Nurhidayah menegaskan, makna heroik pertempuran tersebut tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga strategis secara nasional dan internasional. Perlawanan rakyat Kumai turut memengaruhi dinamika menjelang Perjanjian Linggarjati, menegaskan status Pelabuhan Kumai sebagai sentra perjuangan laut Republik Indonesia di pantai selatan Borneo, serta memperkuat legitimasi wilayah ini dalam hukum dan diplomasi internasional.

“Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berkomitmen mendukung kegiatan sejarah berbasis riset dan penelitian sebagai fondasi pembangunan daerah dan bagian tak terpisahkan dari sejarah nasional Indonesia,” tuturnya.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian