May Day 2024, Aliansi SPARKA Sampaikan 11 Tuntutan ke Pemerintah
Maulana Kawit
3 Mei 2024 7:20 am
.
3 min read
INTIMNEWS.COM,MELAWI – Alinasi Sentral Perjuangan Rakyat Kalimantan Barat (SPARKA) yang terdiri dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), LINK-AR BORNEO melakukan Tuntutan dalam momentum May Day 2024, Rabu 1 Mei 2024.
GSBI menggunakan 1 Bis dan 13 Mobil pribadi dengan jumlah massa 160 orang mendatangi lokasi kegiatan May Day, di Jungkat, Mempawah.
Kedatangan peserta di kawal ketat oleh anggota kepolisian dari Polres Bengkayang,Polda Kalbar, polres Mempawah dan jajaran dari TNI Kodim Mempawah.
Kegiatan SPARKA dimulai dari kegiatan Fun Day Buruh’ dan FGD dengan Instansi terkait seperti Jamsostek Ketenagakerjaan dihadiri oleh Franko Hasibuan, Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Ibu Tri Djatiningsih, LBH Pontianak dihadiri Sidik Muhammad dan Disperindagnaker Mempawah Ima Rosalina serta Azmi Fairuzabadi.
SPARKA dalam May Day 2024 menyampaikan 11 Tuntutan, pertama pihaknya meminta hentikan seluruh Perang Provokasi dan Agresi Imprealisme, kedua meminta mencabut UU Cipta kerja no 6 tahun 2023 dan aturan turunannya.
Ketiga meminta menaikan upah buruh dan turunkan sembako Rakyat serta Tetapkan Standar Upah Minimum Nasional (SMN) dengan dasar perhitungan PDB perkapita tahun berlaku. Keempat, Hentikan PHK, sistem kerja kontrak, Outsorcing dan Pemagangan. Kelima, Wujudkan jaminan Sosial sejati (SJ3H).
Keeenam tindak tegas perusahaan-perusahan yang tidak memenuhi hak normatif buruh di Area Kerja Proyek Nasional dibawah Kontrol PT Borneo Alumina Indonesia (PT BAI) yang bekerja di Kabupaten Mempawah Kecamatan Sungai Kunyit dalam pekerjaan Pembangunan Smelter.
Ketujuh entikan pengunaan dana-dana buruh di BPJS yang digunakan untuk Investasi yang merampas tanah rakyat dan merusak lingkungan. Kedelapan, Sahkan RUU PPRT dan Hentikan Perdagangan Manusia.
Kesembilan ciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan basis membangun industri nasional dan reforma agraria menjadi basis utama. Kesepuluh, tindak tegas kasus TIPIKOR Serat Optik Kantor Gubernur Kalimantan Barat yang melibatkan oknum Pejabat Propinsi Kalimantan Barat.
Dan terkahir kesebelas, berhentikan Oknum Pejabat yang terlibat kasus Korupsi dari kewenangan Menjabat di Pemerintah, karena akan merusak citra dan tatanan kepemerintah yang baik untuk rakyat dan segera adili serta berikan hukuman yang berat pejabat korup memakan uang rakyat.
PLT Ketua DPD GSBI Kalbar dan Penanggung jawab kegiatan acara Wahyu Setiawan juga menegaskan bahwa hasil FGD akan pihaknya bawa audiensi di Kantor Gubernur Kalbar.
“Hasil FGD hari ini akan kami audiensi kan di Kantor Gubernur Kalbar,” tegasnya
Sementara itu, Ketua DPC GSBI Bengkayang, Asdiansyah menambahkan bahwa kegiatan ini untuk meningkatkan solidaritas dan semangat juang buruh dalam memperjuangkan hak-haknya.
“Kegiatan hari ini untuk meningkatkan solidaritas dan semangat juang para buruh dalam memperjuangkan hak-hak mereka,”ujarnya.
Kegiatan tersebut diakhir dengan pembagian Door Prize kepada peserta, berupa Kulkas, TV LED, Kompor Gas dan banyak barang lainya.
Penulis : Syarif
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
