
INTIMNEWS.COM, ATAMBUA – Pemerintah Kabupaten Belu melalui Sekretaris Daerah Belu, beberapa waktu lalu menegaskan bahwa tagihan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan terkait iuran peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Belu merupakan mekanisme lazim dalam pengelolaan keuangan daerah, Sabtu 19/02/2022.
Namun dalam kondisi saat ini dari berbagai sumber informasi dan pantauan media ini, masyarakat kabupaten Belu sangat membutuhkan bantuan berupa pupuk untuk lahan pertanian mengingat dalam musim tanam saat ini ada kelangkaan pupuk dan bantuan sosial masyarakat terdampak Covid-19.
Sebelumnya ditulis media ini, JPS di Belu khususnya untuk triwulan keempat tak kunjung cair, Bupati Belu melalui Kepala Dinas Sosial kabupaten Belu beralasan karena terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan(BPKP) propinsi NTT.
Karena hal tersebut, demi pupuk subsidi yang dibatasi, masyarakat Tialai rela mengantri berhari-hari dan hujan-hujanan di depan Toko Karisma Atambua untuk membeli pupuk urea dan npk.
“Kami sudah dua hari mengantri disini untuk bisa membeli pupuk subsidi disini, namun hingga sekarang belum dapat,” kata salah satu masyarakat Desa Tialai Kelompok Talau, Regelinda Olo.
Ia mengaku hanya bisa membeli 4 karung pupuk, karena setiap anggota kelompok hanya dibatasi 4 karung.
“Seharusnya kami ambil sp26 karena kami lebih dominan menanam sayur, tetapi karena tidak ada stok makanya hanya dapat urea dan npk,” ujarnya, Kamis 20/01/2022.
Soal pupuk gratis, dirinya mengatakan belum mendapat informasi soal itu dari pihak pemerintah. Namun sekarang kebutuhan pupuk sangat dibutuhkan mengingat musim tanam yang hampir usai.
Editor: Andrian