Maksimalkan Pembangunan, DPRD Barito Utara Fokuskan Sinkronisasi Pokir dengan Anggaran Daerah
Maulana Kawit
11 Maret 2025 10:05 am
.
3 min read
MUARA TEWEH, INTIMNEWS.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara menegaskan pentingnya sinkronisasi antara usulan perangkat daerah dengan pokok-pokok pikiran (Pokir) dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Hal ini disampaikan dalam Forum Perangkat Daerah yang digelar di Aula Bappedalitbang Kabupaten Barut, pada Selasa (11/3/2025).
Wakil Ketua II DPRD Barito Utara, Hj Henny Rosgiaty Rusli, yang mewakili Ketua DPRD Hj Mery Rukaini, menyampaikan bahwa pelaksanaan Forum Perangkat Daerah merupakan bagian dari tahapan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang harus selaras dengan ketentuan Permendagri No. 86 Tahun 2017.
“Proses ini mencakup musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), konsultasi publik, dan forum perangkat daerah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh usulan dari perangkat daerah dapat sejalan dengan pokok-pokok pikiran DPRD,” ujar Henny Rosgiaty.
Ia menambahkan bahwa penyusunan pokok pikiran DPRD dilakukan melalui proses penjaringan aspirasi yang melibatkan kegiatan seperti kunjungan reses, kunjungan kerja dalam daerah, serta rapat dengar pendapat dengan masyarakat.
“Setelah itu, pokok pikiran DPRD diinventarisir oleh Sekretariat DPRD, kemudian diinput ke dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) RI, divalidasi, dianalisis, dan disinkronkan dengan sasaran serta prioritas pembangunan daerah oleh Bappedalitbang,” jelas Henny.
Lebih lanjut, Henny menegaskan bahwa pengawasan terhadap penyusunan KUA-PPAS dan APBD akan terus diperkuat oleh DPRD. Pengawasan ini bertujuan agar kebijakan anggaran yang dihasilkan benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat.
“Kami di DPRD memiliki kewenangan untuk mengontrol pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) dan kebijakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, setiap program yang dirancang harus sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat,” tegas Henny.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan di Kabupaten Barito Utara. Henny juga berharap agar seluruh perangkat daerah dapat lebih aktif dalam menyampaikan usulan dan berpartisipasi dalam proses perencanaan pembangunan.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk pimpinan perangkat daerah, anggota DPRD, serta perwakilan masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Kegiatan ini menjadi ajang penting untuk menyatukan persepsi antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif.
“Pentingnya forum ini adalah untuk memastikan agar seluruh program yang diusulkan oleh perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kami berharap ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Barito Utara,” kata Henny.
Melalui forum ini, diharapkan berbagai permasalahan pembangunan di Kabupaten Barito Utara dapat teratasi dengan baik, dan alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran. Hal ini juga untuk menjamin bahwa pembangunan yang dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
Kehadiran perwakilan masyarakat dalam forum ini juga menunjukkan tingginya perhatian masyarakat terhadap proses pembangunan daerah. Keterlibatan mereka dalam musyawarah ini diharapkan dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran daerah.
Di sisi lain, Henny juga menekankan bahwa dalam penyusunan APBD, keterlibatan berbagai pihak sangat penting untuk memastikan agar setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Dengan adanya forum semacam ini, diharapkan seluruh elemen pemerintah daerah dapat bekerja sama dalam merancang program pembangunan yang inklusif dan memperhatikan semua aspek kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan Barito Utara semakin berkembang dan merata.
Penulis: Saleh
Editor: Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
