Kuota Beasiswa Kuliah Gratis Kalteng Ditargetkan Naik
Intim News
16 Desember 2025 09:10
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berencana meningkatkan kuota program beasiswa kuliah gratis dari 10.000 mahasiswa menjadi 15.000 mahasiswa pada 2026. Namun, di tengah rencana perluasan program tersebut, persoalan ketidaksesuaian data mahasiswa kurang mampu dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi perhatian pemerintah.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kalimantan Tengah, Muhammad Reza Prabowo, mengatakan penambahan kuota tersebut merupakan kebijakan yang telah disampaikan Gubernur Kalimantan Tengah dan akan disesuaikan dengan kebutuhan serta jumlah lulusan SMA sederajat di daerah.
“Dari 10 ribu jadi 15 ribu itu kata Pak Gubernur. Tentu bantuan itu semua terukur. Beliau juga pasti melihat jumlah lulusan satu tahun itu berapa anak-anak di Kalteng, baru nanti dihitung rasionya penerimanya,” ujar Reza usai pembukaan Festival Olahraga dan Seni se-Kalteng di SMAN 3 Palangka Raya, Senin, 15 Desember 2025.
Meski kuota penerima beasiswa tahun berjalan mencapai 10.000 mahasiswa, jumlah penerima yang telah terisi saat ini baru mencapai 3.060 mahasiswa.
Menurut Reza, pemerintah memilih berhati-hati dalam proses penyaluran agar bantuan pendidikan tersebut benar-benar diterima mahasiswa yang membutuhkan dan tidak menimbulkan persoalan dalam pengawasan.
Evaluasi dilakukan dengan berkaca pada pelaksanaan program bantuan pendidikan sebelumnya, termasuk Beasiswa TABE pada 2024.
“Kita evaluasi semua program kuliah gratis. Namanya program pemerintah bisa dievaluasi. Yang penting kita tidak henti-hentinya mendengarkan saran dan masukan dari masyarakat,” katanya.
Salah satu persoalan yang ditemukan adalah adanya mahasiswa yang secara kondisi ekonomi tergolong kurang mampu, tetapi tidak tercatat dalam DTKS.
Berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi, terdapat sekitar 100 hingga 200 penerima bantuan pendidikan yang tidak terdaftar dalam basis data tersebut.
Padahal, kata Reza, pemerintah telah melakukan verifikasi terhadap kondisi calon penerima, termasuk meminta dokumentasi mengenai keadaan tempat tinggal mereka.
Baca Juga:
“Waktu seleksi itu kami minta foto atap, lantai, dinding rumah, testimoni, semuanya ada. Tapi ketika dicek, ternyata ada yang tidak masuk DTKS,” ujarnya.
Menurut Reza, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya persoalan sinkronisasi antara data administrasi dan realitas sosial yang dihadapi sebagian mahasiswa di Kalimantan Tengah.
Ia menilai mahasiswa yang terbukti berasal dari keluarga tidak mampu tetap perlu mendapatkan perhatian pemerintah, meskipun belum tercatat dalam DTKS.
Reza mengatakan persoalan itu telah disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah. Pemerintah daerah, menurut dia, tidak bisa hanya mengandalkan satu institusi dalam menyelesaikan persoalan akses pendidikan tinggi.
“Disdik tidak bisa bekerja sendiri. Kita harus kolaborasi, mulai dari bupati, wali kota, semua harus mendukung,” katanya.
Pemerintah Provinsi Kalteng pun mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam memperbaiki pendataan masyarakat kurang mampu, khususnya calon mahasiswa yang tinggal di wilayah pedalaman dan memiliki keterbatasan akses administrasi.
Reza menegaskan, perluasan kuota beasiswa hingga 15.000 mahasiswa pada 2026 diharapkan dapat membuka kesempatan lebih besar bagi lulusan SMA sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Namun, peningkatan jumlah penerima itu juga harus dibarengi dengan sistem verifikasi yang lebih akurat agar mahasiswa yang benar-benar membutuhkan tidak tersisih hanya karena persoalan ketidaksesuaian data.
“Kalau memang yang bersangkutan terbukti tidak mampu, kenapa tidak dibantu? Pada prinsipnya, kita harus terus mendukung mereka,” pungkasnya.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
