INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH — Ketua Komisi II DPRD Barito Utara, Taufik Nugraha, menekankan pentingnya penguatan pembangunan infrastruktur sebagai fondasi utama peningkatan layanan publik serta pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Pernyataan tersebut disampaikan dalam agenda pembahasan program kerja yang berlangsung pekan kedua November 2025.
Taufik menyebut infrastruktur merupakan elemen dasar yang menentukan kualitas pelayanan, mulai dari konektivitas antarwilayah, distribusi logistik, hingga akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan, pendidikan, dan administrasi pemerintahan.
Menurutnya, Barito Utara memiliki tantangan tersendiri karena wilayah yang luas, kondisi geografis beragam, serta ketergantungan pada beberapa ruas jalan utama yang selama ini menjadi jalur mobilitas masyarakat dan sektor usaha.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak boleh berhenti pada proyek fisik semata, tetapi harus dipadukan dengan tata kelola yang transparan, perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, dan pengawasan ketat dari semua pemangku kepentingan.
Taufik juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun prioritas pembangunan yang realistis, mengingat keterbatasan anggaran dan skala kebutuhan yang terus berkembang setiap tahun.
Dalam pandangannya, infrastruktur yang baik akan menciptakan efek berganda terhadap ekonomi, terutama pada aktivitas perdagangan, distribusi hasil pertanian, sektor perikanan, hingga peluang investasi baru.
Ia mengingatkan bahwa percepatan pembangunan jalan penghubung antar desa dan kecamatan harus menjadi perhatian utama, mengingat banyaknya permintaan masyarakat terkait peningkatan akses dan penanganan kerusakan jalan.
Selain itu, Taufik menilai pentingnya kesiapan infrastruktur pendukung sektor pelayanan publik seperti jaringan air bersih, penerangan jalan, dan fasilitas layanan administrasi yang memadai.
Komisi II disebut telah mengidentifikasi sejumlah titik prioritas yang membutuhkan intervensi segera, terutama wilayah yang selama ini mengalami keterlambatan pembangunan akibat kendala teknis maupun anggaran.
Ia menambahkan bahwa peningkatan kapasitas SDM dan koordinasi lintas OPD juga menjadi faktor pendukung agar implementasi program berjalan efisien dan tidak berbenturan dengan regulasi.
Dalam rapat tersebut, Taufik menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sehingga proyek infrastruktur yang dibangun benar-benar sesuai kebutuhan dan bermanfaat jangka panjang.
Ia juga meminta pemerintah daerah lebih responsif terhadap laporan kerusakan fasilitas publik, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan dan kesehatan, karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurutnya, pembangunan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan akan mendorong kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif.
Taufik memastikan Komisi II akan terus mengawal setiap agenda infrastruktur, termasuk evaluasi dan tindak lanjut program pembangunan yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat Barito Utara.
DPRD, ujarnya, akan tetap berada pada posisi mengawasi, memastikan anggaran digunakan tepat sasaran, dan pembangunan infrastruktur benar-benar mampu mendorong layanan publik lebih baik dan ekonomi lebih produktif.
(Shp/Maulana Kawit)
