Komisi C DPRD Kobar Evaluasi Program PUPR, Infrastruktur dan Tata Ruang Jadi Sorotan

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Komisi C DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat menggelar rapat kerja bersama Dinas PUPR untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus menyinkronkan rencana strategis pembangunan menuju 2026. Evaluasi ini difokuskan pada sektor infrastruktur dasar yang dinilai krusial bagi pelayanan publik dan kesiapan daerah menghadapi agenda besar daerah.

Ketua Komisi C DPRD Kobar H. Arif Asrofi mengatakan, rapat kerja tersebut membahas seluruh unit di Dinas PUPR yang terdiri atas lima bidang dan satu UPT. Bidang tersebut meliputi Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Sumber Daya Air, Bina Konstruksi, serta satu unit pelaksana teknis yang menangani pekerjaan lapangan.

Menurut Arif, rapat kerja ini menitikberatkan pada evaluasi kegiatan tahun 2025 yang telah disepakati dalam paripurna, terutama akibat pemangkasan anggaran pusat yang mencapai sekitar Rp66 miliar. Pemotongan dana tersebut berasal dari Dana Alokasi Umum dan Dana Tugas Pembantuan, sehingga memaksa pemerintah daerah dan DPRD menetapkan skala prioritas pembangunan.

“Dengan keterbatasan anggaran, kami sepakat mengedepankan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Infrastruktur jalan dan bangunan publik tetap menjadi prioritas, meski tidak semua aspirasi masyarakat dan visi-misi kepala daerah dapat terakomodasi pada 2025,” ujar Arif.

Rapat kerja juga membahas sinkronisasi program infrastruktur tahun 2026, khususnya dalam mendukung Porprov Kalimantan Tengah yang dijadwalkan berlangsung Oktober 2026 di Kotawaringin Barat. Pemerintah daerah dinilai menghadapi tantangan dalam penyiapan sarana prasarana akibat keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan di tingkat provinsi.

“Penunjukan Kobar sebagai tuan rumah telah ditetapkan melalui SK gubernur. Perencanaannya sudah berjalan, dan untuk kegiatan fisik kami perkirakan proses pelelangan mulai bergulir awal Februari,” kata Arif, seraya menegaskan pentingnya kesiapan bidang Bina Marga dan Cipta Karya.

Selain infrastruktur, isu tata ruang menjadi perhatian serius Komisi C. Kehadiran Tim Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Kalimantan Tengah dinilai berdampak luas, tidak hanya bagi korporasi perkebunan, tetapi juga koperasi dan masyarakat yang lahannya terlanjur masuk kawasan hutan produksi, lindung, maupun penyangga Taman Nasional Tanjung Puting.

Arif menegaskan DPRD tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut. “Kami turun langsung, berdiskusi dengan bidang tata ruang dan berkoordinasi ke Kementerian Kehutanan. Alhamdulillah, ada skema penanganan yang diberikan pemerintah pusat, meski tetap mengacu pada aturan dan sanksi yang berlaku,” ujarnya, seraya menekankan perlunya perlindungan terhadap masyarakat kecil dalam penertiban kawasan hutan.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian