INTIMNEWS.COM, ATAMBUA – Dugaan pungli bantuan alat pertanian untuk sejumlah Kelompok Tani (Poktan) yang diduga dilakukan oleh Ketua DPC PDIP, Yongki Rorong mendapat sorotan dari Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Belu, Hendrianus Alfridus Modok.
Hendri sapaan karibnya dalam rilisnya yang diterima media ini, Rabu (19/1/2022) menilai, bantuan negara untuk rakyat yang kemudian diduga ada pungli oleh Ketua DPC PDIP Kabupaten Belu, Yongki Rorong sangatlah fatal dan bertentangan dengan ideologi PDIP yaitu marhaenisme.
Sebagai seorang ketua DPC PDIP Belu, tentunya harus paham dan menjujung tinggi nilai marhaenisme yang mengarusutamakan petani. Bukan sebaliknya menggunakan kekuasaan dalam partai tersebut untuk melakukan aksi yang bisa merugikan masyarakat.
“Untuk mendapat bantuan harus setor uang, merupakan hal yang sangat konyol,” paparnya.
Oleh karena itu, GMNI meminta PDIP sebagai induk organisasi oknum yang diduga terlibat pungli, untuk memberi tindakan tegas dan kembali memulihkan hak-hak kelompok tani yang menjadi korban.
Jika tidak, GMNI bersama masyarakat akan melaporkan ke aparat penegak hukum dalam hal ini Polres Belu, agar diproses hingga tuntas.
“Memang sudah ada klarifikasi dari Ketua DPC PDIP Belu dan telah membantah tudingan itu. Namun hal itu bukan berarti selesai. Harusnya ada langkah hukum untuk membuka secara terang benderang dugaan itu. Pasalnya ada sejumlah kejanggalan dijawab secara menyeluruh,” jelasnya.
Sembari menambahkan, menurutnya yang menjadi janggal yakni, secara tiba-tiba Mario da Costa Baros membantah pernyataan sendiri kepada media sebelumnya. “Kami curiga Pak Mario sudah diseting, agar membantah pernyataan sendiri. Ini yang harus dibuka kebenarannya,” tuntas Hendri.
Terpisah, salah satu sumber media ini yang tak ingin dimediakan namanya mengemukakan, PDIP sebagai partai yang menganut paham dan ideologi marhaenisme harus bisa memaknai arti ideologi itu sendiri.
Disebutkan, ketika oknum anggota partai itu menjalankan ideologi dengan benar, maka dugaan pungli bantuan untuk petani di Belu yang mengemuka saat ini, tidak terjadi bahkan tidak ada.
“Bagaimana seorang ketua partai yang merupakan simbol partai diduga berperilaku kapitalis, yang mana hak rakyat dijadikan lahan bisnis untuk kepentingan pribadi. Ini jelas dan sangat kuat dugaan bahwa kehadiran dia di partai hanya untuk memuluskan kepentingan pribadi,” bilangnya.
Kalau dari berita yang ada, lanjutnya, sudah sangat jelas bahwa ada bantuan alat pertanian untuk kelompok tani (Poktan) merupakan aspirasi DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema dari Fraksi PDIP. Namun ada oknum yang mencoba meraup keuntungan lewat bantuan yang ada. Tentu sangatlah tidak dibenarkan.
“Bagaimana bisa seorang ketua partai memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi. Ini harusnya perlu diusut tuntas oleh partai,” katanya.
Sesuai pemberitaan juga timpalnya, Ketua DPC PDIP Belu, Yongki Rorong sudah memberikan klarifikasi. Hanya saja, pihaknya merasa ada keanehan. “Kami lihat ada keanehan dalam klarifikasi yang dilakukan. Bagaimana seorang PPL Desa Maudemu, Yosep Dasi yang adalah PNS melakukan klarifikasi di kantor PDIP Belu tanpa melalui prosedur yang berlaku di pemerintahan,” tuturnya.
Hal yang sama juga dengan Mario da Costa Baros yang awalnya bilang ada pungli, namun tiba-tiba membantah kembali pernyataannya. “Ada apa sebenarnya? Kami sinyalir ini by design atau sudah diatur untuk melindungi kepentingan tertentu. Lebih dari itu, apa hubungan sang PPL dengan partai. Ini perlu dipertanyakan,” imbuh sumber itu.
Dia menyarankan, PDIP dalam menunjuk seorang ketua, tentu orang itu sudah memahami paling tidak 60 persen arah partai. Dengan demikian, perilaku ketua partai tidak akan membuat partai malu. “Yang terjadi saat ini, justru secara politis PDIP dirugikan oleh perilaku kader yang diduga menyimpang,” tegasnya.
Dia berharap, partai menertibkan oknum yang ada atau siapapun yang mengatasnamakan partai untuk kepentingan pribadi.
Diberitakan sebelumnya, Ketua DPC PDIP Belu, Yongki Rorong yang dituding melakukan dugaan pungli bantuan alat pertanian kepada sejumlah poktan, telah memberikan klarifikasi dalam konfrensi pers di Kantor DPC PDIP Belu, Senin (17/1/2022).
Dalam klarifikasinya, ia membantah melakukan tindakan pungli kepada poktan yang ada. “Saya tidak pernah melakukan pungli apapun kepada kelompok tani,” tegasnya.
Dalam klarifikasinya, ia membantah melakukan tindakan pungli kepada poktan yang ada. “Saya tidak pernah melakukan pungli apapun kepada kelompok tani,” jelasnya.
Hal senada disampaikan PPL Maudemo, Yosep Dasi yang dihadirkan dalam konfrensi pers itu. Ia membantah melakukan pungli kepada poktan Tunas Muda, sebab dirinya merupakan PPL Desa Maudemu, bukan PPL Desa Lamaksenulu. Dia mengaku hanya membantu mengurus dokumen para poktan yang ada.
Sementara itu, Mario da Costa Baros yang turut dihadirkan dalam konfrensi pers di kantor DPC PDIP, membantah memberi uang sebesar Rp 30 juta kepada Yosep Dasi dan Ketua DPC PDIP Belu untuk kepentingan mendapat bantuan. Ia memberikan uang itu untuk urusan keluarga. Keterangan diatas, berbeda dengan hasil wawancara media ini, di kediamannya, Sabtu (15/1/2022). Kepada media, Mario mengaku bahwa adanya dugaan pungli untuk mendapat bantuan alat pertanian berupa traktor roda empat. Uang yang disetor sebesar Rp 30 juta, namun hingga kini bantuan belum juga didapatnya.
Editor: Andrian
