Kepala Daerah Diminta Turun Tangan Bangun Peternakan Terintegrasi
Intim News
16 Desember 2025 09:26
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak sekadar menjadi pelaksana kebijakan, tetapi mengambil peran langsung dalam memperkuat sektor peternakan dan memenuhi kebutuhan protein hewani di daerah.
Permintaan itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat membuka Rapat Koordinasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut Edy, keberhasilan program peternakan yang dirancang pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam menerjemahkannya ke lapangan.
Salah satu program yang menjadi perhatian adalah pengembangan peternakan ayam terintegrasi. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan populasi ayam pedaging dan petelur sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian protein hewani.
Untuk menopang program itu, Edy meminta para bupati dan wali kota mendorong pengembangan tanaman jagung. Komoditas tersebut dinilai penting karena menjadi salah satu bahan utama pakan ternak.
“Mendukung hilirisasi pengembangan ayam terintegrasi, saya minta para bupati dan wali kota dapat mendukung pengembangan budi daya jagung sebagai bahan baku pakan ternak,” kata Edy.
Menurut dia, persoalan pakan menjadi salah satu aspek yang menentukan keberlanjutan usaha peternakan. Karena itu, pengembangan peternakan tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan populasi ternak, tetapi juga harus disertai kesiapan bahan baku dan sistem produksi yang terintegrasi.
Pemerintah juga mengharapkan keterlibatan perusahaan perkebunan kelapa sawit. Edy meminta perusahaan dapat menyediakan Bungkil Inti Sawit atau BIS yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu bahan baku pakan ternak.
Keterlibatan sektor swasta, kata Edy, diperlukan untuk membangun rantai produksi peternakan yang lebih efisien dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku dari luar daerah.
Selain pengembangan unggas, Pemprov Kalteng juga terus mendorong Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit atau SISKA. Melalui pola tersebut, sektor perkebunan dan peternakan diharapkan dapat saling mendukung.
Baca Juga:
“Program SISKA didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan sawit maupun peternak,” ujarnya.
Namun pengembangan populasi ternak, menurut Edy, harus berjalan seiring dengan penguatan pengawasan kesehatan hewan. Pemerintah daerah diminta meningkatkan koordinasi dalam mencegah dan menangani Penyakit Hewan Menular Strategis.
Penyakit seperti Penyakit Mulut dan Kuku, Demam Babi Afrika, dan rabies menjadi perhatian karena dapat menimbulkan kerugian ekonomi serta berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.
Edy menilai pengendalian penyakit hewan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, mulai dari pemerintah, peternak, pelaku usaha hingga masyarakat. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi bagian penting dalam pembangunan peternakan.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan program. Pemerintah kabupaten dan kota diminta mengambil langkah konkret sesuai dengan potensi daerah masing-masing.
Dengan dukungan pemerintah daerah, sektor swasta, dan peternak, Pemprov Kalteng berharap pembangunan peternakan dapat berkembang lebih terintegrasi, memperkuat ketahanan pangan, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
Penulis: Bitro
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
