Kemarau Panjang, DPRD Murung Raya Minta Distribusi Pangan Diantisipasi
Intim News
12 Agustus 2026 10:24
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PURUK CAHU – Kemarau panjang yang melanda Kabupaten Murung Raya mulai mendapat perhatian DPRD. Penurunan debit Sungai Barito dikhawatirkan mengganggu jalur transportasi sekaligus distribusi bahan kebutuhan pokok ke sejumlah wilayah.
Anggota Komisi III DPRD Murung Raya, Sutrisno, S.T., meminta pemerintah daerah tidak menunggu hingga muncul kelangkaan barang. Menurut dia, langkah antisipasi perlu dilakukan sejak awal untuk menjaga ketersediaan pangan dan kestabilan harga.
“Kita harus mengantisipasi bersama agar tidak ada warga yang kesulitan mendapatkan sembako dengan harga wajar di musim kemarau ini. Pemerintah harus hadir sejak dini, mendengar dan membantu,” ujar Sutrisno, Rabu (12/8/2026).
Menurut Sutrisno, Sungai Barito memiliki posisi penting dalam aktivitas masyarakat Murung Raya. Selain menjadi jalur mobilitas warga, sungai tersebut digunakan untuk mengangkut berbagai kebutuhan pokok ke sejumlah daerah.
Ketika permukaan air turun, kapal pengangkut barang berpotensi mengalami hambatan. Kondisi itu dapat memperpanjang waktu distribusi dan meningkatkan biaya angkutan yang pada akhirnya berpengaruh terhadap harga barang di tingkat konsumen.
Sutrisno meminta pemerintah daerah memetakan wilayah yang paling rentan mengalami gangguan pasokan. Data tersebut diperlukan agar langkah intervensi dapat dilakukan lebih cepat apabila distribusi mulai tersendat.
Ia juga mendorong organisasi perangkat daerah terkait memperkuat stok dan cadangan pangan. Pemerintah perlu berkoordinasi dengan Bulog, distributor, pedagang, serta pelaku usaha untuk memastikan pasokan komoditas tetap tersedia.
Sejumlah bahan pokok seperti beras, minyak goreng, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, kata dia, perlu mendapat perhatian khusus. Ketersediaan barang harus dipastikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Sutrisno, pemerintah daerah juga dapat menyiapkan pasar murah sebagai langkah menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut dapat digunakan apabila terjadi kenaikan harga akibat terganggunya rantai distribusi.
Selain jalur sungai, pemerintah diminta menyiapkan alternatif distribusi melalui jalur darat. Pemetaan akses tersebut perlu dilakukan bersama Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kecamatan, dan pemerintah desa.
“Jangan sampai karena kondisi sungai surut, masyarakat di wilayah tertentu kesulitan mendapatkan kebutuhan pokok. Jalur alternatif harus dipersiapkan dan komunikasi antarwilayah harus diperkuat,” katanya.
Sutrisno juga meminta pengawasan pasar diperketat. Pemerintah tidak hanya perlu mencatat perubahan harga, tetapi memastikan distribusi berjalan normal dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar.
Menurut dia, pengawasan juga penting untuk mengetahui komoditas yang mulai berkurang di pasaran. Informasi tersebut dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil langkah sebelum terjadi gangguan pasokan yang lebih luas.
Ia menilai ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan barang, tetapi juga pada kemampuan pemerintah menjaga kelancaran distribusi. Karena itu, koordinasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat harus berjalan secara konsisten selama kemarau.
“Yang paling penting adalah jangan menunggu sampai terjadi kelangkaan. Persediaan, distribusi, dan harga harus dipantau sejak sekarang agar masyarakat tetap mendapatkan kebutuhan pokok dengan mudah dan harga yang terjangkau,” pungkas Sutrisno.
Penulis : JMY/Maulana K
Editor : Andrian
Berita Rekomendasi
