INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan Kartu Huma Betang sebagai salah satu instrumen perlindungan sosial yang ditargetkan mulai berjalan pada 2026. Program ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga bantuan sosial.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, mengatakan peluncuran program tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah dalam memperkuat jaring perlindungan bagi masyarakat.
“Tahun 2026 kita akan melaunching Kartu Huma Betang dan program ini menyangkut program sosial kepada masyarakat,” kata Herson dalam pertemuan dengan insan pers di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin malam, 22 Desember 2025.
Menurut Herson, arah kebijakan Gubernur Kalimantan Tengah tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar.
Pendidikan dan kesehatan menjadi dua sektor yang mendapat perhatian dalam program tersebut. Pemerintah juga ingin memastikan kelompok masyarakat yang membutuhkan tetap memperoleh dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
“Tekad beliau jelas, tidak ada lagi masyarakat Kalteng yang tidak bisa bersekolah, tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik, dan tidak ada lagi masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan sosial, khususnya untuk kehidupan mereka sehari-hari,” ujar Herson.
Kartu Huma Betang, kata dia, disiapkan sebagai bagian dari upaya menerjemahkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah ke dalam program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Pemerintah daerah kini menghadapi pekerjaan untuk memastikan program tersebut dapat berjalan sesuai sasaran. Dukungan berbagai pihak, termasuk media dan masyarakat di tingkat kabupaten maupun kota, diharapkan dapat membantu pengawasan sekaligus penyebaran informasi.
Bagi Pemprov Kalteng, peluncuran Kartu Huma Betang pada 2026 bukan sekadar penambahan program bantuan sosial. Program itu diproyeksikan menjadi salah satu instrumen untuk memastikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tidak terputus bagi masyarakat yang membutuhkan.
Editor: Andrian