Kalteng Siapkan ASN Hadapi Kompetisi Antardaerah Mulai 2026
Intim News
4 Desember 2025 06:57
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menempatkan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara sebagai salah satu modal untuk menghadapi persaingan pembangunan antardaerah pada tahun-tahun mendatang.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, membuka Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN se-Kalimantan Tengah Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis malam, 4 Desember 2025.
Pembukaan kegiatan ditandai dengan penabuhan katambung. Rakor tersebut berlangsung selama dua hari, pada 4-5 Desember 2025.
Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan Edy, pemerintah menilai tahun 2026 dan periode setelahnya akan menjadi masa ketika setiap daerah dituntut lebih siap dalam berkompetisi.
“Yang unggul bukan yang terbesar, tetapi yang paling siap. Dan, modal utama dalam kompetisi ini bukan bangunan fisik, tetapi manusia, pengetahuan, dan kapasitas birokrasi,” kata Edy.
Pesan tersebut sekaligus menegaskan bahwa pembangunan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur. Kualitas aparatur yang menjalankan kebijakan, mengelola anggaran, dan memberikan pelayanan publik juga menjadi faktor yang menentukan.
Karena itu, pemerintah menekankan pentingnya pengembangan kompetensi ASN yang tidak dilakukan sekadar untuk memenuhi agenda pelatihan.
Ada tiga hal yang menjadi perhatian dalam arah pengembangan aparatur di Kalimantan Tengah.
Pertama, setiap daerah diminta memiliki peta kebutuhan kompetensi ASN yang disusun berdasarkan data serta selaras dengan visi pembangunan daerah.
Menurut pemerintah, peta tersebut tidak cukup hanya berisi daftar pelatihan yang akan diikuti ASN. Dokumen itu harus menjadi bagian dari perencanaan strategis untuk meningkatkan kapasitas aparatur.
“Ini bukan sekadar daftar pelatihan, tetapi rencana strategis peningkatan kapasitas aparatur,” ujarnya.
Kedua, pemerintah mendorong terbangunnya sinergi yang tidak berhenti pada konsep.
Kerja sama antardaerah dan lembaga diharapkan diwujudkan melalui pertukaran sumber daya, data, kurikulum, hingga pembagian tanggung jawab dalam pengembangan kompetensi ASN.
Dengan pola tersebut, daerah diharapkan tidak berjalan sendiri dalam menghadapi keterbatasan sumber daya dan kebutuhan peningkatan kapasitas birokrasi.
Ketiga, setiap program pelatihan harus memiliki hubungan langsung dengan target pembangunan dan kualitas pelayanan publik.
Pemerintah ingin memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan untuk pengembangan kompetensi ASN menghasilkan perubahan terhadap kinerja organisasi, bukan hanya menambah jumlah kegiatan pelatihan.
Menurut Edy, persoalan birokrasi bukan terletak pada sedikit atau banyaknya pelatihan yang diselenggarakan.
Tantangan utamanya adalah memastikan setiap pelatihan memiliki arah yang jelas, ukuran keberhasilan, serta tindak lanjut yang berkelanjutan.
“Tantangan birokrasi bukan terletak pada kurang banyaknya pelatihan, tetapi pada kurang kuatnya arah, ukuran keberhasilan, dan keberlanjutan,” katanya.
Karena itu, evaluasi dan pengawasan berkala diperlukan untuk mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi aparatur benar-benar memberi dampak terhadap pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pemerintah juga menekankan bahwa pembangunan Kalimantan Tengah membutuhkan ASN yang tidak hanya memiliki kemampuan teknis.
Aparatur juga dituntut memiliki kepemimpinan yang matang dan integritas dalam menjalankan tugas.
“Investasi terbesar kita hari ini adalah manusia karena hasilnya akan kita petik bertahun-tahun ke depan,” ujar Edy.
Rakor Pengembangan Kompetensi ASN tersebut diikuti sekitar 150 peserta. Mereka berasal dari unsur kepala perangkat daerah dan sekretaris perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah, kepala BKD atau BKPSDM kabupaten dan kota, serta sekretaris DPRD kabupaten dan kota se-Kalimantan Tengah.
Melalui forum itu, pemerintah berharap pengembangan kompetensi ASN tidak lagi berjalan sebagai kegiatan yang terpisah dari kebutuhan pembangunan.
Sebab, di tengah persaingan antardaerah yang semakin terbuka, kesiapan sumber daya manusia dan kapasitas birokrasi akan menjadi salah satu pembeda utama antara daerah yang mampu bergerak cepat dan daerah yang tertinggal.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
