Juni Gultom Akui Infrastruktur Belum Menjangkau Seluruh Wilayah Kalteng

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Luasnya wilayah Kalimantan Tengah masih menjadi tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur. Sejumlah daerah, khususnya wilayah terpencil, disebut belum sepenuhnya terjangkau jaringan jalan secara optimal.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalimantan Tengah, Juni Gultom, mengakui masih terdapat wilayah yang menghadapi keterbatasan akses, baik melalui jalan nasional, jalan provinsi, maupun jalan kabupaten.

“Kita tidak memungkiri bahwa sebagai provinsi terluas di Indonesia, masih ada daerah-daerah tertentu yang belum mampu ditembus secara optimal, terutama dari aspek infrastruktur jalan,” ujar Juni usai kegiatan Hari Bakti PU di Kantor Dinas PUPR Kalteng, Selasa, 16 Desember 2025.

Menurut dia, kondisi geografis dan luasnya wilayah Kalimantan Tengah menjadi salah satu tantangan utama dalam mempercepat pembangunan infrastruktur hingga ke seluruh pelosok daerah.

Baca Juga:

HUT ke-67 Barsel, Gubernur Agustiar Dorong Penguatan Ekonomi Lokal

Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tetap berkomitmen melanjutkan pembangunan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip pemerataan.

Juni mengatakan, Gubernur Kalimantan Tengah telah memberikan arahan agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah tertentu, tetapi harus mampu menjangkau seluruh daerah sesuai kebutuhan dan kemampuan anggaran.

“Bapak Gubernur telah menekankan bahwa pembangunan harus merata dan kehadiran pemerintah harus dirasakan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah,” katanya.

Baca Juga:

Gubernur Tinjau Karhutla Barsel, Hampir 700 Hektare Lahan Terbakar

Ia menjelaskan, percepatan pembangunan infrastruktur juga dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari ketersediaan sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, metode pelaksanaan pekerjaan, hingga kebijakan efisiensi anggaran.

“Secara manajerial tentu ada pengaruh, mulai dari SDM, keuangan, metode, dan faktor lainnya. Terlebih dalam kondisi efisiensi anggaran, hal ini turut berdampak pada pelaksanaan pembangunan,” ujarnya.

Menurut Juni, keterbatasan fiskal menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan prioritas pembangunan. Karena itu, pemerintah harus menyusun tahapan pembangunan dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Salurkan 300 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Karhutla

Pemprov Kalteng, kata dia, tetap berupaya menjalankan pembangunan infrastruktur secara berkelanjutan agar akses antarwilayah dapat terus meningkat.

“Dalam konteks berkeadilan dan sesuai dengan kemampuan anggaran, kita tetap berupaya mewujudkan visi pembangunan yang telah ditetapkan pimpinan daerah,” pungkasnya.

Editor: Andrian

Baca Juga:

700 Warga Kalampangan Terima Bantuan KHBS di Tengah Karhutla