Herson Dorong Kolaborasi Lintas Sektor Hadapi Dampak Perubahan Iklim

INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menilai penanganan dampak perubahan iklim tidak dapat dibebankan kepada satu sektor atau instansi semata. Ancaman banjir, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan hingga dampaknya terhadap kehidupan masyarakat membutuhkan kerja bersama lintas sektor.

Pelaksana Tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, mengatakan kolaborasi menjadi salah satu faktor penting dalam membangun ketahanan daerah menghadapi perubahan iklim yang semakin kompleks.

Hal itu disampaikan Herson saat membuka Konsultasi Publik Dokumen Rencana Aksi Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Tengah di Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Selasa, 2 Desember 2025.

Menurut Herson, perubahan iklim merupakan persoalan multidimensi yang dampaknya menjangkau berbagai bidang. Karena itu, penyusunan hingga pelaksanaan langkah adaptasi memerlukan keterlibatan pemerintah, akademisi, lembaga pendamping, serta masyarakat.

Baca Juga:

Disdik Kalteng Bantah Ada Setoran Rp500 Ribu untuk Pencairan TKG Guru 3T

“Ini adalah isu multidimensi. Karena itu koordinasi antar-OPD, akademisi, lembaga pendamping, dan masyarakat sangat penting agar adaptasi iklim tidak berjalan sendiri-sendiri,” ujarnya.

Ia mengatakan pengalaman Kalimantan Tengah dalam menghadapi berbagai bencana selama satu dekade terakhir menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kerja sama antarinstansi.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi saat pengaruh El Nino pada 2015, banjir yang berulang di sejumlah wilayah sejak 2010, serta perubahan kondisi suhu menjadi bagian dari tantangan yang harus diantisipasi secara terencana.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Berlaku hingga 29 September

Menurut Herson, setiap sektor memiliki peran berbeda dalam menghadapi risiko perubahan iklim. Karena itu, kebijakan yang disusun perlu saling terhubung agar langkah adaptasi tidak berjalan sendiri-sendiri.

Pemerintah daerah, kata dia, membutuhkan dokumen perencanaan yang mampu menjadi titik temu berbagai kepentingan dan program. Rencana aksi perubahan iklim diharapkan dapat menjadi pedoman bersama dalam menyusun langkah yang lebih terarah.

Dalam kesempatan itu, Herson juga menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Hans Seidel Foundation yang turut mendukung penyusunan dokumen rencana aksi tersebut.

Baca Juga:

Antrean BBM Berjam-jam Bikin Warga Kobar Resah, Gubernur Kalteng Turun dari Mobil Tegur SPBU

Menurut dia, keterlibatan mitra strategis dapat membantu pemerintah daerah memperkuat kapasitas dalam merumuskan kebijakan adaptasi yang didasarkan pada data dan kajian.

Konsultasi publik tersebut, lanjut Herson, juga menjadi ruang untuk menyatukan pandangan dan menghimpun masukan dari berbagai pihak sebelum dokumen rencana aksi diterapkan.

Ia berharap forum itu tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga membangun kesepahaman tentang pembagian peran masing-masing lembaga dalam menghadapi risiko perubahan iklim.

Baca Juga:

Warga Kobar Berebut Sembako Murah, Gubernur Kalteng Pangkas Harga hingga 50 Persen

“Adaptasi iklim hanya bisa berhasil jika seluruh pihak bergerak bersama. Saya mengajak semua unsur untuk menjadikan dokumen ini sebagai pedoman kerja nyata, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.

Melalui kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap upaya adaptasi terhadap perubahan iklim dapat diintegrasikan ke dalam berbagai program pembangunan daerah.

Dengan demikian, rencana aksi yang disusun tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi dasar bagi langkah konkret dalam memperkuat ketahanan Kalimantan Tengah menghadapi ancaman perubahan iklim di masa mendatang.

Penulis: Redha
Editor: Maulana Kawit