Halikinnor Reshuffle Pejabat, Harapan Baru atau Ujian Berat?
Intim News
30 Januari 2026 00:08
.
2 menit membaca
INTIMNWES.COM, SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, melakukan perombakan struktur birokrasi dengan melantik pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim, Jumat (30/1/2026). Sejumlah nama baru kini mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan strategis daerah.
Pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang digelar pada akhir 2025. Pemerintah daerah menilai mekanisme lelang jabatan menjadi bagian dari upaya menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi.
Akademisi Kotim, Riduwan Kesuma, menilai proses seleksi tersebut menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia yang kompetitif. ASN dari beragam latar belakang disiplin ilmu dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD).
Namun, ia mengingatkan bahwa pertimbangan penempatan jabatan tidak semata-mata bertumpu pada latar belakang akademik. Faktor pengalaman dan rekam jejak kerja juga harus menjadi dasar penilaian pimpinan daerah.
“Tidak semua disiplin ilmu linier dengan jabatan yang diemban, sehingga pengalaman menjadi faktor penting,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).
Riduwan memperkirakan mayoritas pejabat yang dilantik telah memiliki kompetensi yang memadai. Meski demikian, ia menilai beberapa OPD dengan tingkat kompleksitas tinggi membutuhkan perhatian ekstra.
Ia menyoroti posisi Asisten I Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan yang dihadapkan pada persoalan konflik lahan dan perkebunan. Menurutnya, jabatan tersebut menuntut keberanian dan ketegasan dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak.
Selain itu, Dinas Pendidikan juga dinilai memiliki tantangan besar, mulai dari pengelolaan tenaga pendidik hingga peningkatan mutu pembelajaran. Kepala dinas, kata dia, harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia.
Riduwan turut menyinggung peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah. Ia menilai ketegasan menjadi kunci, mengingat masih ditemukan pelanggaran yang belum tertangani optimal.
Kendati demikian, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pejabat yang telah dilantik. Menurutnya, kolaborasi dan pengawasan publik diperlukan agar roda pemerintahan berjalan efektif.
Pandangan serupa disampaikan Ketua Aliansi Pemuda Kotim, Anton Al Sudani. Ia menilai jabatan yang diemban para pejabat baru bukan sekadar simbol, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.
Anton menyoroti persoalan pupuk subsidi yang sempat memicu keluhan petani. Ia berharap dinas terkait mampu memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, mengingat Kotim berperan sebagai daerah penyangga pangan di Kalimantan Tengah.
Selain sektor pertanian, ia juga menekankan pentingnya pembenahan persoalan di tingkat desa, baik administrasi maupun pembangunan. Menurutnya, pejabat baru dituntut hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan yang masih membelit masyarakat. (Jimy)
Berita Rekomendasi
