INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah, H Sugianto Sabran menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Aplikasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2023 dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Kamis 1 Desember 2022.
Dalam arahannya Presiden Jokowi mengatakan APBN 2023 disusun untuk merespon tantangan global pada 2023 dan juga melanjutkan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Tantangan yang akan direspon melalui instrumen fiskal Pemerintah pusat tersebut, sambung Jokowi, diantaranya untuk mengendalikan ancaman kenaikan inflasi. Meski demikian, Jokowi juga mengingatkan agar para kepala daerah yakni gubernur, bupati, dan wali kota meningkatkan upaya pengendalian inflasi secara langsung dengan memastikan stok dan produksi barang serta jasa.
“Karena itu, Pemerintah pusat memfokuskan enam kebijakan pada APBN 2023. Fokus pertama adalah penguatan kualitas Sumber Daya Manusia. Fokus kedua adalah akselerasi reformasi sistem perlindungan sosial,” ucapnya.
Selanjutnya, fokus ketiga adalah pembangunan infrastruktur prioritas, khususnya infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. “Keempat pembangunan infrastruktur untuk menumbuhkan sentra-sentra ekonomi baru, termasuk di dalamnya adalah Ibu Kota Nusantara. Kelima, revitalisasi industri. Ini penting yaitu dengan terus mendorong hilirisasi,” kata Jokowi.
Terakhir, lanjut Jokowi, adalah pemantapan reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan APBN 2023 meliputi belanja negara Rp3.016,2 triliun dan pendapatan negara Rp2.463,0 triliun, dengan defisit Rp598,2 triliun atau 2,84 persen Produk Domestik Bruto (PDB).
Turut hadir mendampingi Gubernur Kalteng, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Leonard S. Ampung,Staf Ahli (Sahli) Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Herson B. Aden, Sahli Gubernur Bidang Kemasyarakat dan Sumber Daya Manusia Suhaemi,Kepala Bappedalitbang Prov. Kalteng Kaspinor, serta Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng. (MMC)
