Fraksi Demokrat Desak Pemerintah Tekan Defisit
Intim News
21 November 2025 15:48
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Barito Utara menyoroti besaran defisit dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026. Sikap itu disampaikan langsung juru bicara fraksi, Ardianto, dalam Rapat Paripurna DPRD di Gedung DPRD Barito Utara, Jumat (21/11).
Dalam penyampaiannya, Ardianto menekankan bahwa pembahasan anggaran bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi rangkaian proses penting yang menentukan kualitas pelayanan publik dan arah pembangunan daerah.
Ia menjelaskan ulang bahwa APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui bersama DPRD, lalu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjadi pedoman pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah.
Ardianto menegaskan fungsi utama APBD adalah memastikan pelayanan publik berjalan optimal, pembangunan terlaksana secara merata, serta kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan melalui kebijakan anggaran yang tepat sasaran.
Dalam paparannya, ia menyampaikan kembali struktur RAPBD sebagaimana disampaikan Bupati Barito Utara. Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp3,138 triliun, sementara belanja daerah mencapai Rp3,256 triliun.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp117,7 miliar atau 3,75 persen dari total APBD. Kondisi ini, menurut Fraksi Demokrat, perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ardianto menegaskan fraksinya menghormati proses penyusunan anggaran, namun tetap berkewajiban memberikan saran untuk menjaga stabilitas fiskal daerah agar tidak terganggu oleh defisit yang terlalu tinggi.
“Mengacu pada kondisi tersebut, Fraksi Partai Demokrat dengan penuh hormat menyampaikan saran kepada pemerintah daerah untuk menekan besaran defisit RAPBD 2026,” kata Ardianto dalam penyampaiannya.
Fraksi Demokrat menyampaikan setidaknya empat masukan strategis untuk memperbaiki struktur anggaran. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal yang tepat dan berpihak pada produktivitas daerah.
Masukan kedua adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menambah beban masyarakat, terutama dalam situasi ekonomi yang masih membutuhkan pemulihan di sejumlah sektor.
Masukan ketiga yang disampaikan adalah pentingnya meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah agar belanja pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak memunculkan potensi pemborosan anggaran.
Saran keempat adalah mengurangi pos pengeluaran yang tidak mendesak atau tidak memiliki urgensi langsung terhadap pelayanan publik maupun kebutuhan pembangunan prioritas.
Ardianto juga menjelaskan bahwa penyampaian RAPBD Tahun Anggaran 2026 merupakan tindak lanjut dari Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang telah disepakati sebelumnya.
Pada bagian akhir penyampaiannya, ia menyatakan kesiapan Fraksi Demokrat untuk melanjutkan pembahasan bersama pemerintah daerah dalam tahap berikutnya guna memastikan anggaran tersusun lebih baik dan lebih responsif.
“Dengan mengharap ridho Allah SWT, Fraksi Partai Demokrat menyatakan dapat menerima RAPBD Tahun Anggaran 2026 dan siap untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah daerah,” tutup Ardianto.
(SHP/Maulana Kawit)
