Forum Bappeda Diharapkan Tak Berhenti di Rumusan

PALANGKA RAYA – Perencanaan pembangunan daerah kembali diuji pada satu persoalan lama: bagaimana memastikan agenda pusat tidak berjalan sendiri, sementara daerah juga memiliki kebutuhan yang berbeda. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong forum perencanaan antardaerah menjadi ruang untuk menjembatani kepentingan tersebut.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Kalteng Leonard S. Ampung menghadiri Rapat Koordinasi Bappeda Seluruh Indonesia Tahun 2025 di Rattan Inn Hotel, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa, 2 Desember 2025.

Pertemuan itu diarahkan untuk memperkuat hubungan perencanaan antara pemerintah pusat dan daerah sekaligus menyusun langkah strategis menghadapi program prioritas nasional 2026.

Bagi Leonard, forum semacam ini penting karena perencanaan pembangunan tidak cukup disusun masing-masing pemerintah dalam ruang yang terpisah. Program pusat perlu diterjemahkan sesuai kondisi daerah, sementara agenda daerah harus tetap memiliki keterkaitan dengan sasaran pembangunan nasional.

Baca Juga:

APBD Kalteng 2027 Diproyeksikan Rp5,7 Triliun, Defisit Rp350 Miliar

“Rapat koordinasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan antara pusat dan daerah berjalan selaras, terukur, dan saling mendukung. Kami mengapresiasi upaya kolektif ini sebagai bentuk komitmen bersama memperkuat tata kelola pembangunan nasional,” ujar Leonard.

Ia menilai persoalan sinkronisasi menjadi semakin penting ketika pemerintah memasuki tahun anggaran 2026. Program prioritas membutuhkan kesiapan daerah sejak tahap perencanaan agar pelaksanaannya tidak tumpang tindih dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Karena itu, koordinasi antarbappeda tidak semestinya hanya membahas daftar program. Yang lebih penting adalah menyamakan ukuran keberhasilan, kebutuhan pendanaan, sasaran penerima manfaat, hingga pembagian peran antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Bagikan 5.000 Masker dan Vitamin untuk Warga Terdampak Kabut Asap

Rakor tersebut juga menindaklanjuti pembentukan Forum Bappeda Indonesia yang telah diresmikan dalam Rakornas Pembangunan Daerah di Medan pada 2024. Forum ini diarahkan menjadi wadah komunikasi yang lebih permanen bagi pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan pembangunan lintas wilayah.

Bagi Kalimantan Tengah, keberadaan forum tersebut membuka ruang untuk membawa kebutuhan daerah ke dalam percakapan pembangunan nasional. Kalteng tidak hanya berada pada posisi menerima kebijakan, tetapi juga dapat menyampaikan persoalan lapangan yang membutuhkan dukungan lintas sektor.

Leonard mengatakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap mengambil bagian aktif dalam forum perencanaan nasional. Sinkronisasi dengan pemerintah pusat dinilai penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap sejalan dengan visi nasional tanpa mengabaikan karakteristik dan kebutuhan lokal.

Baca Juga:

Disdik Kalteng Bantah Ada Setoran Rp500 Ribu untuk Pencairan TKG Guru 3T

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah siap berperan aktif dalam forum-forum perencanaan nasional, sekaligus memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan di daerah tetap sinkron dengan visi pembangunan pusat,” katanya.

Namun, forum koordinasi hanya akan bermakna apabila hasil pembahasannya benar-benar diterjemahkan menjadi kebijakan. Rumusan yang bagus di tingkat rapat tidak akan banyak berarti jika kembali berhenti pada dokumen dan tidak sampai ke tahap pelaksanaan.

Karena itu, Leonard berharap rakor menghasilkan langkah yang konkret dan dapat diterapkan oleh pemerintah daerah. Perencanaan, menurut dia, harus memiliki hubungan yang jelas dengan hasil pembangunan yang ingin dicapai.

Baca Juga:

Status Tanggap Darurat Karhutla Kalteng Berlaku hingga 29 September

“Kami berharap rakor ini menghasilkan rumusan strategis yang konkret dan aplikatif, sehingga mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendorong pencapaian sasaran pembangunan nasional dan daerah,” ujar Leonard.

Di tengah kebutuhan mempercepat pembangunan, tantangan berikutnya adalah memastikan koordinasi tidak berhenti pada tingkat pimpinan. Sinkronisasi harus turun ke perangkat daerah, program, anggaran, dan pelaksanaan di lapangan.

Bagi Kalteng, forum Bappeda seluruh Indonesia menjadi salah satu ruang penting untuk memastikan pembangunan berjalan dalam satu arah, tetapi tetap memberi tempat bagi kebutuhan masing-masing daerah.

Sebab pada akhirnya, kualitas perencanaan tidak diukur dari banyaknya dokumen yang disusun. Ukurannya adalah apakah perencanaan tersebut mampu mengurangi kesenjangan, mempercepat pembangunan, dan menghasilkan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Editor  : Andrian