INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) Bambang Suherman menilai Pemerintah Daerah khususnya dinas terkait tidak peka terhadap dampak penutupan tempat wisata.
Buktinya, penutupan tempat wisata yang secara dadakan sebagau bukti bawa kurangnya koordinasi dinas terkait terhadap rencana tersebut. Sehingga banyak merugikan pelaku Wisata dan Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang menggantungkan nasibnya di pariwisata.
Menurut Bambang Suherman, ini menjadi pelajaran buat kita semua, yang semestinya jauh-jauh hari pemerintah daerah memberikan surat edaran agar masyarakat khususnya UMKM juga tidak dirugikan.
“Ini peran dinas terkait semestinya jauh hari memberikan sosialisasi kepada pelaku UMKM, koordinasi yang baik itu penting,” kata Bambang Suherman, Selasa (18/5/2021).
Artinya, Satu sisi pemerintah daerah khususnya dinas terkait mestinya jauh-jauh hari memberikan sosialisasi terkait ditutup mau dibukanya wisata.
Kalau jauh hari ada sosialisasi penutupan para pelaku UMKM mungkin tidak akan belanja, maupun mempersiapkan bahan, ini kita ambil hikmahnya, pelajaran buat kita semuanya, ucap Bambang Suherman.
“Jangan sampai gegabah dan jangan tergesa-gesa yang istilahnya merugikan semua pihak,” terang Bambang Suherman.
H-1 lebaran kami DPRD Kobar monitoring ke pan ya memang ada persiapan dulu di sana ada kemungkinan para pelaku UMKM mengira wisata dibuka. “Kita harus berkaca seperti di DKI dan daerah lain-lain, jauh-jauh hari mereka sudah menyampaikan sosialisasi dan ini salah satu terobosan oleh dinas terkait,” jelasnya.
Mestinya selaku dinas terkait menyampaikan ke bupati atau ke Wabup. “Jadi jangan sampai merepotkan seperti ini. Jauh-jauh hari sosialisasi, terkait siap tidaknya pariwasata dibuka, kalau memang dampaknya buruk ya jangan dibuka, kalau seperti ini kan dampaknya luas,” tegas Bambang Suherman.
Kalau dari DPRD sendiri tentu mendorong apa yang diinginkan Pemerintah daerah, salah satunya terkait penutupan wisata ini. (Yus)
