INTIMNEWS.COM, KASONGAN — Menjelang penutupan tahun anggaran 2024, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan mengungkapkan kekhawatiran atas rendahnya capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dari target Rp117 miliar, realisasinya belum menembus angka 50 persen.
Wakil Ketua I DPRD Katingan, Nanang Suriansyah, menilai kondisi ini mengkhawatirkan. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah konkret.
“Setelah kita cek ternyata belum mencapai 50 persen dari target,” ujar Nanang saat ditemui wartawan pada Jumat, 29 November 2024.
Nanang menyampaikan bahwa waktu yang tersisa memang sangat terbatas. Namun, menurutnya, masih ada peluang untuk mengejar ketertinggalan.
“Masih ada waktu satu bulan. Sepanjang ada niat dan gerakan aktif dari OPD, target itu bukan mustahil untuk dicapai,” katanya.
Ia menegaskan bahwa tugas untuk menggenjot PAD tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendapatan, melainkan seluruh OPD yang memiliki potensi sumber pendapatan daerah.
Nanang juga mengingatkan bahwa angka target PAD 2024 sebesar Rp117 miliar bukan angka sembarangan. Penetapannya sudah melalui pembahasan bersama dan mempertimbangkan segala aspek potensi penerimaan daerah.
“Penetapan target ini dilakukan dengan menghitung potensi riil di lapangan. Jadi bukan sekadar angka optimistis,” ucapnya.
Menurut dia, potensi PAD di Kabupaten Katingan sesungguhnya cukup besar. Sektor-sektor seperti perkebunan, pertambangan, kehutanan, hingga retribusi jasa umum dan pelayanan publik belum tergarap secara maksimal.
“Kalau kita mau jujur, potensi PAD kita jauh lebih besar dari target yang ditetapkan,” kata Nanang.
Ia menyebut bahwa banyak celah penerimaan daerah yang selama ini luput dari pengawasan atau belum dikelola secara serius.
Nanang mengingatkan agar OPD tidak menjadikan waktu sebagai alasan, melainkan sebagai motivasi untuk bekerja lebih cepat dan terukur. “Ini bukan soal waktu, tapi soal keseriusan dan kemauan,” ujarnya.
DPRD, kata Nanang, siap mengawal langkah-langkah OPD dalam mengejar target pendapatan ini. Ia menekankan pentingnya koordinasi lintas sektor agar tidak ada ego sektoral dalam upaya peningkatan PAD.
“Kami di DPRD siap mendukung, asalkan ada langkah konkret dari OPD,” tegasnya.
Ia pun berharap ada evaluasi menyeluruh terhadap kinerja OPD dalam merealisasikan target PAD. Evaluasi ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
“Jangan sampai target tinggi tapi pencapaiannya selalu rendah. Ini harus jadi pembelajaran bersama,” kata Nanang.
Editor : Maulana Kawit