DPRD dan Pemkab Melawi Bahas Strategi Pembangunan Jangka Menengah

Wakil Bupati Melawi, Malin, berfoto bersama peserta Forum Konsultasi Publik rancangan awal RPJMD Kabupaten Melawi 2025-2029 yang digelar di Convention Hall Kantor Bupati Melawi, Kamis, 13 Maret 2025.

INTIMNEWS.COM, MELAWI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Melawi bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Melawi menggelar Forum Konsultasi Publik untuk membahas rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Kegiatan ini berlangsung di Convention Hall Kantor Bupati Melawi pada Kamis, 13 Maret 2025.

Wakil Bupati Melawi, Malin, yang membuka forum tersebut mengatakan bahwa konsultasi publik merupakan tahapan penting dalam penyusunan RPJMD. Forum ini menjadi wadah untuk mengoordinasikan kebijakan pembangunan sekaligus menjaring aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan.

“Forum ini bertujuan untuk memastikan perencanaan pembangunan lebih berkualitas, komprehensif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kami ingin memastikan bahwa RPJMD ini mampu menjawab isu-isu strategis di Kabupaten Melawi,” ujar Malin.

Ia menekankan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sangat penting. Partisipasi masyarakat, menurutnya, bukan hanya sebagai bentuk aspirasi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan yang memungkinkan mereka ikut serta dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

“Saya harap semua pihak yang hadir dapat memberikan masukan konstruktif. Dengan begitu, berbagai aspirasi masyarakat dapat disinergikan dengan kebijakan pembangunan pemerintah daerah,” tambahnya.

Baca Juga:

Perkuat Silaturahmi, DPD POM Melawi Bagikan Bingkisan Lebaran untuk Pengurus

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Melawi, Matius Rindau, menegaskan bahwa penyusunan dokumen perencanaan harus berbasis pada potensi dan permasalahan daerah. Ia menilai RPJMD menjadi pedoman utama dalam menjalankan program pembangunan selama lima tahun ke depan.

“Forum ini adalah langkah awal untuk menyempurnakan RPJMD. Masukan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan agar kebijakan pembangunan yang dirancang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” kata Rindau.

Ia juga menyebut bahwa forum ini menjadi wadah bagi seluruh pemangku kepentingan untuk membangun komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan dan selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rindau menambahkan bahwa DPRD Melawi siap menjalankan peran sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan pengawas pelaksanaan kebijakan pembangunan.

Baca Juga:

TPID Melawi Pantau Stok dan Harga Pangan Jelang Idul Fitri

“DPRD akan mengoptimalkan tugasnya dalam fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Undang-Undang,” tegasnya.

Forum Konsultasi Publik ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD), akademisi, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari sektor swasta.

Dalam sesi diskusi, peserta menyampaikan sejumlah masukan terkait pembangunan daerah, seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Masukan dari forum ini akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan RPJMD agar lebih matang dan tepat sasaran. Pemerintah daerah berharap RPJMD yang dihasilkan mampu menjadi pedoman pembangunan yang efektif bagi Kabupaten Melawi.