Di Tengah Tekanan Ekologis, Pemprov Kalteng Matangkan Masa Depan DAS Kumai
Intim News
4 Desember 2025 03:57
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai menaruh perhatian lebih serius terhadap masa depan Daerah Aliran Sungai Kumai. Di tengah tekanan terhadap lingkungan, penyusunan rencana pengelolaan DAS tidak ingin berhenti sebagai tumpukan dokumen di meja birokrasi.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Yuas Elko, mengatakan konsultasi publik pembahasan laporan akhir penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS Kumai menjadi ruang untuk menyatukan pandangan berbagai pihak.
Menurut dia, forum tersebut bukan sekadar tahapan formal dalam proses penyusunan laporan. Lebih dari itu, konsultasi publik menjadi tempat untuk merumuskan arah pengelolaan DAS Kumai dalam beberapa tahun mendatang.
“DAS Kumai yang selama ini menjadi nadi bagi sosial ekonomi masyarakat tengah menghadapi tekanan ekologis,” kata Yuas, Kamis, 4 Desember 2025.
Tekanan itu muncul dari berbagai persoalan yang saling berkaitan. Menurunnya fungsi daerah tangkapan air, banjir yang berulang, hingga meningkatnya aktivitas manusia di sekitar kawasan menjadi tantangan yang harus dihadapi.
Di sekitar DAS Kumai, aktivitas pelabuhan, perkebunan, dan permukiman terus berkembang. Di sisi lain, terdapat pula kawasan konservasi yang membutuhkan perlindungan terhadap perubahan lingkungan.
Kondisi tersebut membuat pengelolaan DAS tidak dapat dilakukan secara parsial. Pemerintah membutuhkan data yang akurat untuk membaca persoalan, sekaligus menentukan langkah yang dapat diterapkan lintas wilayah.
“Forum konsultasi publik ini diharapkan mampu memperkaya dokumen dengan masukan yang lebih valid, agar menjadi pedoman bersama lintas wilayah hingga tingkat pusat,” ujarnya.
Penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan DAS Kumai diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam menentukan kebijakan.
Dokumen itu juga diharapkan tidak hanya berbicara mengenai pemulihan lingkungan. Pemerintah ingin pengelolaan DAS turut mempertimbangkan dampaknya terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Di tengah perubahan iklim, ancaman kebakaran hutan dan lahan juga menjadi perhatian. Kawasan DAS dinilai memiliki keterkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan lingkungan sekaligus memperkuat langkah pencegahan terhadap berbagai bencana ekologis.
Karena itu, Yuas menilai kebijakan yang lahir dari dokumen tersebut harus mampu menjawab persoalan yang lebih luas.
Pengelolaan DAS, menurut dia, perlu ditempatkan sebagai bagian dari arah pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar urusan sektor kehutanan.
“Dengan diresmikannya kegiatan ini, Pemprov Kalteng menegaskan komitmennya menghadirkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan melalui pengelolaan DAS yang lebih baik,” katanya.
Bagi Pemprov Kalimantan Tengah, tantangan berikutnya adalah menerjemahkan hasil konsultasi dan dokumen perencanaan itu menjadi kebijakan yang benar-benar berjalan di lapangan.
Sebab, DAS Kumai tidak hanya menyangkut aliran air dan kawasan hutan. Di dalamnya terdapat aktivitas ekonomi, permukiman, kawasan konservasi, serta masyarakat yang kehidupannya bergantung pada keberlanjutan lingkungan.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
