Defisit APBD 2026 Jadi Sorotan F-KIR
Intim News
21 November 2025 15:09
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, MUARA TEWEH – Fraksi Karya Indonesia Raya (F-KIR) DPRD Kabupaten Barito Utara menyampaikan pemandangan umum terhadap Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna DPRD, Jumat (21/11/2025). Penyampaian disampaikan oleh juru bicara F-KIR, Hj. Sri Neni Trianawati, di Gedung DPRD Kabupaten Barito Utara.
Mengawali penyampaiannya, Sri Neni Trianawati mengajak seluruh peserta sidang untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, serta menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.
Setelah mencermati Pidato Pengantar Bupati Barito Utara mengenai Raperda APBD 2026 pada sidang sebelumnya, Fraksi F-KIR menyampaikan sejumlah catatan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Fraksi F-KIR meminta penjelasan lebih rinci terkait penerapan prinsip-prinsip penganggaran yang partisipatif, transparan, akuntabel, disiplin, berkeadilan, efektif, dan efisien dalam kebijakan umum anggaran tahun 2026.
“Prinsip-prinsip tersebut harus tampak dalam kebijakan anggaran, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Karena itu kami meminta Pemerintah Daerah menjelaskan secara konkret bagaimana prinsip tersebut diterapkan dalam penyusunan APBD 2026,” ujar Sri Neni.
Fraksi juga meminta penjelasan mengenai alokasi Dana Transfer Pemerintah Pusat tahun 2026 sebesar Rp2.974.368.217.049, termasuk pemanfaatan Dana Treasury Deposit Facility (TDF) tahun 2025 yang menjadi bagian dari struktur pembiayaan daerah.
F-KIR menekankan bahwa penjelasan mengenai perubahan maupun penggunaan dana tersebut harus disampaikan secara detail agar DPRD dapat memastikan alokasi anggaran berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan masyarakat.
Selisih antara pendapatan dan belanja daerah tahun 2026 menghasilkan defisit sebesar Rp117.702.692.571, atau 3,75 persen. Fraksi F-KIR meminta penjelasan mengenai faktor penyebab defisit serta rencana penggunaan dan perubahan yang akan dilakukan pemerintah daerah.
“Defisit anggaran harus dikelola secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko fiskal di tahun-tahun berikutnya. Karena itu, kami meminta penjelasan lengkap tentang pos-pos belanja yang menyebabkan defisit dan strategi pemerintah dalam menutupinya,” jelas Sri Neni.
Di akhir penyampaiannya, Hj. Sri Neni Trianawati menegaskan bahwa Fraksi Karya Indonesia Raya siap mengikuti proses pembahasan RAPBD sesuai tahapan yang telah dijadwalkan.
“Berdasarkan pandangan di atas, Fraksi Karya Indonesia Raya DPRD Kabupaten Barito Utara siap membahas Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam rapat gabungan antara Badan Anggaran dan pihak eksekutif,” tutupnya.
(Shp/Masulana Kawit)
