DAS Sebangau Diingatkan Tak Boleh Kembali Jadi Episentrum Karhutla seperti 2015

PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengingatkan bahwa ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sebangau tidak boleh dipandang sebagai persoalan musiman. Rekam jejak kebakaran besar pada 2015 menjadi peringatan bahwa pencegahan harus dilakukan jauh sebelum api muncul.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalteng Leonard S. Apung menyampaikan peringatan tersebut saat membuka Konsultasi Publik dan Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Sebangau Tahun 2025 di Aula Dinas Kehutanan Kalteng, Palangka Raya, Senin, 1 Desember 2025.

Leonard secara khusus menyoroti pengalaman buruk DAS Sebangau yang pernah terdampak karhutla dalam skala besar. Peristiwa 2015, kata dia, semestinya tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pencegahan.

“Saya ingin mengingatkan kembali pentingnya antisipasi terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan. DAS Sebangau memiliki rekam jejak karhutla yang berat, terutama pada tahun 2015,” ujar Leonard.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Salurkan 300 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Karhutla

Menurut dia, perubahan iklim membuat pola cuaca semakin sulit diprediksi. Kondisi tersebut menuntut pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan cuaca yang dapat memperbesar risiko kebakaran.

“Peristiwa serupa tidak boleh terulang. Dengan perubahan iklim yang makin dinamis, kita perlu mewaspadai setiap perkembangan cuaca agar dampaknya dapat ditekan sejak awal,” katanya.

Bagi Leonard, persoalan karhutla tidak semestinya baru ditangani setelah api membesar. Pencegahan harus menjadi bagian dari perencanaan pengelolaan kawasan, termasuk bagaimana sumber daya pemerintah dan para pemangku kepentingan ditempatkan untuk mengurangi risiko.

Baca Juga:

700 Warga Kalampangan Terima Bantuan KHBS di Tengah Karhutla

Pendekatan tersebut menjadi penting karena DAS Sebangau memiliki karakter kawasan yang kompleks. Selain fungsi ekologisnya, kawasan ini bersinggungan dengan berbagai aktivitas masyarakat dan pembangunan.

Karena itu, rencana pengelolaan DAS Sebangau yang sedang disusun diharapkan tidak berhenti pada persoalan tata kelola air atau rehabilitasi lingkungan. Risiko karhutla juga perlu masuk dalam perhitungan kebijakan secara lebih konkret.

Leonard meminta sumber daya yang tersedia dioptimalkan untuk membangun sistem pencegahan yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan perencanaan yang matang, potensi bencana diharapkan dapat ditekan sebelum berkembang menjadi krisis.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Siapkan Asuransi untuk Relawan Karhutla

Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Sebangau juga diharapkan mampu menjadi pijakan dalam menyatukan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiganya dinilai tidak dapat dipisahkan ketika pemerintah berbicara mengenai masa depan kawasan tersebut.

“Melalui Dokumen Rencana Pengelolaan DAS Sebangau ini, saya juga berharap dapat dirumuskan usulan kebijakan yang menyentuh aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi, sehingga mampu mendorong kemajuan pembangunan di Kalteng,” ujar Leonard.

Pesan tersebut sekaligus menempatkan pencegahan karhutla sebagai bagian dari agenda pembangunan daerah. Kerusakan lingkungan dan bencana asap tidak hanya mengganggu ekosistem, tetapi dapat memukul aktivitas masyarakat serta menimbulkan beban sosial dan ekonomi.

Baca Juga:

Pemprov Kalteng Puji Kekompakan Relawan Tangani Karhutla Kalteng

Pengalaman 2015 menjadi pengingat bahwa biaya penanganan bencana dapat jauh lebih besar ketika pencegahan terlambat dilakukan. Karena itu, kewaspadaan dini, kesiapan sumber daya, dan ketepatan membaca kondisi lapangan menjadi bagian penting dalam pengelolaan DAS Sebangau.

Pemerintah Kalteng kini berharap proses penyusunan rencana pengelolaan tersebut menghasilkan kebijakan yang tidak berhenti di atas kertas. Dokumen itu harus mampu diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk menjaga daya dukung kawasan sekaligus mengurangi risiko bencana.

Dengan ancaman perubahan iklim yang semakin dinamis, DAS Sebangau menghadapi tantangan ganda: menjaga fungsi ekologis kawasan sekaligus melindungi masyarakat dari bencana. Bagi pemerintah daerah, pelajaran dari 2015 seharusnya cukup menjadi alasan untuk tidak menunggu api datang sebelum bergerak.

Editor  : Andrian