INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah, S.H., M.H. menjadi salah satu narasumber utama dalam seminar yang digelar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah bertema “Pemeriksaan BPK Bermanfaat untuk Pengelolaan Keuangan yang Bermartabat”.
Kegiatan yang digelar di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Kamis (20/11) itu menghadirkan para pemimpin daerah dan pengelola keuangan dari seluruh wilayah Kalimantan Tengah.
Seminar diikuti oleh kepala daerah se-Kalteng, Ketua DPRD, Kepala Bappeda, Bapenda, hingga jajaran Inspektorat kabupaten/kota. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat keselarasan dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
Dalam forum tersebut, Bupati Nurhidayah tampil sebagai narasumber keempat melalui materi berjudul “Best Practice Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK”.
Ia memaparkan langkah-langkah strategis yang telah diterapkan Pemkab Kobar, mulai dari penguatan koordinasi lintas perangkat daerah hingga optimalisasi fungsi Inspektorat sebagai garda terdepan pengawasan internal.
Menurut Nurhidayah, keberhasilan penyelesaian tindak lanjut tidak hanya bertumpu pada sistem, tetapi juga pada konsistensi para pemangku kebijakan dalam menjalankan rekomendasi secara menyeluruh.
“Kunci penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan adalah komitmen. Baik pimpinan daerah, OPD, maupun tim tindak lanjut harus berada dalam satu frekuensi,” tegasnya dalam paparan.
Seminar yang dibuka langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Kalteng itu juga menghadirkan sejumlah narasumber lain dari berbagai instansi strategis, termasuk Kepala Kanwil DJPb Kalteng dan Bupati Kotawaringin Timur.
Mereka memaparkan perkembangan terkait tata kelola fiskal daerah, pemetaan kendala di lapangan, hingga rekomendasi teknis untuk mempercepat penyelesaian temuan.
Dengan adanya forum seperti ini, Pemerintah Kabupaten Kobar berharap kualitas tata kelola keuangan daerah dapat terus ditingkatkan, sejalan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Nurhidayah menegaskan bahwa Kobar akan terus memperkuat kolaborasi internal serta mengikuti standar pemeriksaan BPK demi mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih bermartabat dan berintegritas.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian