BPJS Mati, Warga Miskin Terombang-ambing Prosedur di Tengah Sakit
Intim News
2 Maret 2026 18:19
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Ketika BPJS Kesehatan tak lagi aktif, kelurahan berubah menjadi tempat pertama warga miskin mencari pertolongan. Fenomena ini mencuat di Kotawaringin Barat, menyusul keluhan warga yang kesulitan mengaktifkan kembali jaminan kesehatan saat sedang sakit.
Wardiman, tokoh pemuda setempat, menceritakan bagaimana keluarganya harus berkeliling mengurus administrasi setelah salah satu anggota keluarganya dirawat di rumah sakit.
“Meski pelayanan medis berjalan, kepastian jaminan BPJS tak kunjung didapat,” ujarnya.
Langkah pertama ditempuh dengan melapor ke kelurahan. Aparat kelurahan merespons cepat dan memproses SKTM. Namun proses tidak berhenti di situ. Warga masih harus melanjutkan pengurusan ke Dinas Sosial untuk aktivasi BPJS.
Masalah muncul ketika Dinas Sosial menyampaikan bahwa aktivasi BPJS membutuhkan waktu hingga satu bulan. Tidak ada skema penjaminan sementara bagi pasien yang sedang dirawat. Padahal pasien tersebut masuk kategori tidak mampu.
Direktur RSUD Sultan Imanuddin menyebut rumah sakit berada di posisi dilematis. Pelayanan tetap diberikan, tetapi secara administrasi penjaminan harus jelas.
Koordinasi dilakukan dengan BPJS Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kotawaringin Barat, namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
Sementara itu, Dinas Sosial menyatakan pemerintah daerah menjamin penanganan medis darurat terlebih dahulu. Namun untuk penjaminan biaya, proses verifikasi dan pengusulan peserta PBI APBD membutuhkan waktu dan belum disertai pembiayaan sementara.
Kondisi ini menempatkan warga miskin pada situasi serba tidak pasti. Di tengah sakit, mereka masih harus berpindah dari kelurahan ke dinas sosial. BPJS yang diharapkan menjadi jaring pengaman justru berubah menjadi persoalan baru yang menunggu kebijakan lebih berpihak.
Penulis: Yusro
Baca Juga:
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
