INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2024 secara virtual. Rapat ini dilaksanakan bersama Plt. Sekjen Kemendagri RI dari Ruang Rapat Bajakah, Lantai 2 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Rabu, 2 Oktober 2024.
Dalam rapat tersebut, Plt. Sekjen Tomsi Tohir menegaskan bahwa rapat ini merupakan respons atas data inflasi terkini yang dirilis BPS sehari sebelumnya. Ia menyatakan, “Ini data terbaik yang pernah kita peroleh.”
Tomsi menggarisbawahi tiga hal penting, yaitu akurasi angka yang diberikan BPS, korelasi antara deflasi atau penurunan laju inflasi dengan daya beli masyarakat, serta perlunya pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan ketat terhadap sejumlah komoditas yang harganya terus mengalami kenaikan. Ia juga menghimbau kepada pemerintah daerah untuk memastikan capaian positif tersebut tetap terjaga.
Ia meminta agar setiap kementerian terkait segera mengambil tindakan untuk mengatasi masalah yang muncul, serta mengajak semua pihak untuk memantau harga-harga yang terus berfluktuasi dan mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya untuk mempertahankan kemajuan yang telah dicapai. Para pemimpin daerah dan Forkopimda juga diimbau untuk tetap waspada terhadap harga-harga di wilayah masing-masing, serta mengupayakan komunikasi yang efektif.
“Pada akhirnya, meskipun kita belum sepenuhnya puas dengan hasil yang kita capai saat ini, penting bagi kita untuk berupaya mempertahankannya dengan sebaik-baiknya, dengan harapan inflasi dapat terkendali,” pungkasnya.
Menanggapi beberapa hal yang disampaikan oleh Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Plt. Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti menegaskan bahwa BPS menjamin independensinya dalam menghitung inflasi, bebas dari pengaruh eksternal, dan bertanggung jawab atas angka-angka inflasi yang dihasilkannya. Ia juga menegaskan bahwa metodologi yang digunakan mematuhi standar internasional.
“BPS secara konsisten mengacu pada pedoman standar internasional dalam semua tahapan penghitungan angka inflasi ini,” ujar Amalia. Ia menjelaskan bahwa waktu pengumpulan data, lokasi, pemilihan responden, serta tata cara pengolahan data Survei Harga Konsumen dilakukan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan, sehingga terjamin objektivitasnya dan tidak ada pengaruh eksternal.
Amalia melaporkan bahwa Indonesia mengalami deflasi bulanan sebesar -0,12% pada September 2024, dengan laju inflasi tahunan sebesar 1,84% dan inflasi tahun kalender sebesar 0,74%. Deflasi ini terutama dipengaruhi oleh sektor makanan, minuman, tembakau, dan penurunan harga bahan bakar pada sektor transportasi.
Selain itu, tercatat bahwa pada bulan September 2024, sebagian besar provinsi di Indonesia mengalami deflasi secara bulanan, sementara 14 provinsi mengalami inflasi. Khusus di Kalimantan Tengah, inflasi tercatat sebesar 0,07%, menjadikannya sebagai provinsi dengan inflasi tahunan terendah kedelapan, yaitu sebesar 1,45%.
Menanggapi perkembangan tersebut, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Sri Widanarni mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mengelola inflasi dan berharap semua pemangku kepentingan terus berkolaborasi untuk menjaga pengendalian inflasi di wilayah tersebut.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
