APBD Kalteng Anjlok, Pemprov Pangkas Program yang Tak Menyentuh Masyarakat
Intim News
23 Desember 2025 11:55
.
2 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mulai merasionalisasi anggaran di organisasi perangkat daerah setelah kapasitas fiskal daerah pada 2026 diproyeksikan turun tajam.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kalimantan Tengah yang pada 2025 berada di kisaran Rp10,2 triliun, disebut menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2026. Dalam kondisi anggaran yang lebih sempit, pemerintah diminta memilih program yang benar-benar memiliki dampak langsung bagi masyarakat.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kalimantan Tengah Herson B. Aden mengatakan penurunan anggaran tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah.
“Tahun 2026 kita memang tidak seperti anggaran tahun 2025. Tahun 2025 anggaran kita hampir Rp10,2 triliun, tahun 2026 itu terjadi penurunan yang luar biasa,” kata Herson dalam pertemuan dengan insan pers di Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Tengah, Senin malam, 22 Desember 2025.
Penurunan anggaran itu membuat pemerintah harus meninjau kembali berbagai program dan kegiatan yang selama ini dijalankan oleh organisasi perangkat daerah.
Menurut Herson, arahan Gubernur Kalimantan Tengah tetap jelas: keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan masyarakat.
“Tapi yang disampaikan Pak Gubernur, apa pun yang kita lakukan untuk masyarakat harus bisa kita lakukan,” ujarnya.
Karena itu, kegiatan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat akan menjadi sasaran rasionalisasi.
“Bila perlu seluruh kegiatan yang ada di OPD yang tidak berbasis ke arah masyarakat dan tidak berdampak langsung itu diminta untuk dirasionalisasikan,” kata Herson.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini dihadapkan pada pilihan untuk menjalankan lebih sedikit program dengan anggaran yang terbatas, tetapi tetap mempertahankan program prioritas yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD.
Herson mengatakan, meski kapasitas APBD 2026 disebut hanya tersisa sekitar 50,5 persen dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah tetap diminta menjaga pelaksanaan agenda pembangunan yang menjadi prioritas.
“Semangat beliau untuk masyarakat, dengan anggaran yang sudah sisa 50,5 persen dari anggaran tahun 2025, kami tetap harus fokus melakukan apa yang diprogramkan dan sudah ada dalam RPJMD Kalteng,” ujarnya.
Pemerintah berharap kondisi fiskal tersebut tidak berlangsung lama. Pemulihan anggaran diharapkan dapat terjadi melalui perubahan APBD 2026 maupun pada tahun-tahun berikutnya.
Bagi Pemprov Kalteng, rasionalisasi anggaran menjadi konsekuensi dari ruang fiskal yang menyempit. Namun, pemerintah menegaskan pemangkasan bukan dilakukan terhadap kebutuhan masyarakat, melainkan terhadap kegiatan yang dinilai tidak memberikan dampak langsung.
“Kita doakan anggaran segera kembali pulih, baik di perubahan anggaran 2026 maupun tahun-tahun berikutnya, sehingga visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah bisa tercapai secara optimal,” kata Herson.
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
