INTIMNEWS, KASONGAN – Anggota DPRD Katingan Budy Hermanto menyoroti lambatnya penyerapan anggaran. Ia mengatakan hingga sekarang menjelang berakhirnya triwulan pertama, realisasi pekerjaan fisik yang didanai APBD di Kabupaten Katingan masih sangat rendah.
Menurut dia, semestinya proses fisik seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung sekolah dan kantor harus segera dimulai. Hal itu mengingat kondisi di Kabupaten Katingan rawan banjir yang tentu membuat pekerjaan proyek terhambat.
Ia mengatakan jangan sampai ada proyek gagal akibat bencana alam sebagaimana terjadi tahun lalu. Itu sangat merugikan masyarakat. Melihat kondisi saat ini, ia mendorong proyek pembangunan di Katingan secepatnya dikerjakan.
Pernyataannya cukup beralasan mengingat proses lelang seperti di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan hanya beberapa saja yang masuk tahap pelelangan. Sementara paket lainnya masih dalam tahapan administrasi dan perencanaan.
“Ini sudah masuk Bulan Maret, banyak proyek yang perencanaannya belum selesai. Itu saja sudah memakan waktu dua sampai tiga bulan hingga pekerjaan mulai dilaksanakan kontraktor. Jika seperti ini, saya pesimis semua proyek bisa terselesaikan,” ungkapnya. belum lama ini.
Anggota Komisi III DPRD Katingan ini berpendapat, semestinya lelang proyek sudah mulai sejak awal tahun. Bahkan, bila memungkinkan tender sudah mulai di bulan November dan Desember tahun lalu.
“Kita bisa mencontoh Kementerian PU yang melakukan tender mendahului anggaran. Hal itu bertujuan agar kontraktor memiliki waktu panjang menyelesaikan pekerjaan,” tandasnya.
Meskipun Politisi Partai Gerindra ini menilai proses realisasi fisik proyek terlambat, ia memberi solusi diantaranya dengan cara mempercepat proses tender. Selanjutnya semua pemangku kepentingan seperti Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Pengadaan, Konsultan Perencanaan harus bisa bersinergi mempercepat persiapan dokumen pengadaan.
“Giliran kontraktor yang melaksanakan pekerjaan harus bisa mempercepat pekerjaan dengan memobilisasi peralatan, material dan tenaga kerja. Jangan sampai waktu kontrak yang masih panjang, kontrakor tidak bekerja. Ketika waktu tersisa sedikit baru bekerja dan terjadi banjir sehingga pekerjaan gagal,” jelasnya.
Disisi lain, Budy berharap semua satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) sudah bisa menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan menginputkan lewat Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Jangan sampai ada instansi yang harus bongkar pasang perencanaan ketika triwulan pertama hampir usai.
“Proses administrasi seperti penginputan SIPD, SK PPK dan PPTK sesegera mungkin diselesaikan, supaya administrasi proyek terus berjalan dan tiada hambatan lagi,” pungkasnya.
(M.Iqbal)
