Anggota DPRD Barut Apresiasi Penurunan Biaya Haji 2025
Maulana Kawit
12 Februari 2025 08:30
.
2 menit membaca
MUARA TEWEH – Anggota DPRD Barito Utara (Barut), Al Hadi, mengapresiasi kebijakan pemerintah yang menurunkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) tahun 2025. Keputusan ini dinilai membawa dampak positif bagi jemaah haji Indonesia, khususnya dari Barut.
Dalam kesepakatan yang dicapai antara pemerintah dan DPR, rata-rata BPIH untuk 2025 ditetapkan sebesar Rp 89.410.258,79. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 93.410.286,00.
Sementara itu, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang harus dibayar langsung oleh jemaah tahun ini juga mengalami penurunan. Jika pada 2024 biaya Bipih rata-rata sebesar Rp 56.046.171,60, maka pada 2025 turun menjadi Rp 55.431.750,78.
Al Hadi menilai penurunan biaya ini merupakan hasil dari efisiensi yang dilakukan Kementerian Agama dalam proses negosiasi dengan penyedia layanan haji di Arab Saudi. Efisiensi tersebut mencakup sektor akomodasi, konsumsi, serta layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), yang menghemat sekitar Rp 600 miliar.
“Alhamdulillah, kita patut mengapresiasi langkah Kementerian Agama yang berhasil menekan biaya haji tahun ini. Ini sangat membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji,” ujar Al Hadi, Rabu, 12 Februari 2025.
Ia berharap penurunan biaya ini tetap diiringi dengan peningkatan kualitas pelayanan bagi jemaah haji. Menurutnya, kenyamanan dan fasilitas yang diberikan harus tetap maksimal, terutama di tanah suci Makkah dan Madinah.
Selain itu, ia menekankan pentingnya pemerintah dan DPR dalam mengantisipasi berbagai faktor dinamis yang dapat memengaruhi pelaksanaan haji di luar negeri. Perubahan regulasi maupun kondisi di Arab Saudi harus diperhitungkan dalam perencanaan biaya haji ke depan.
Al Hadi juga mengajak seluruh pihak untuk terus mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas haji bagi umat Muslim Indonesia, khususnya di daerah-daerah.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan terus mendorong agar kebijakan haji semakin berpihak kepada masyarakat, terutama bagi calon jemaah yang telah lama menunggu antrean keberangkatan,” tambahnya.
Di sisi lain, ia juga meminta agar pemerintah daerah turut berperan dalam memfasilitasi calon jemaah haji asal Barito Utara, baik dalam aspek administrasi maupun pembinaan sebelum keberangkatan.
Menurutnya, dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar pelaksanaan haji berjalan lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang nyaman bagi jemaah.
Tak hanya soal biaya, ia juga mengingatkan pentingnya peningkatan bimbingan manasik haji agar jemaah lebih siap secara mental dan fisik saat menunaikan ibadah di tanah suci.
“Kami berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan DPR dalam upaya terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji,” tutupnya.
Penulis : Saleh
Editor : Maulana Kawit
