INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menghadapi tantangan pembangunan di tengah proyeksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD tahun 2026 yang diperkirakan berada di angka Rp5,4 triliun.
Meski ruang fiskal menyempit akibat kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan tetap akan mendorong program prioritas sekaligus mengoptimalkan berbagai potensi ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo saat menerima Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Senin, 15 Desember 2025.
Edy mengatakan kondisi anggaran tersebut menjadi salah satu tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah. Apalagi, Kalimantan Tengah memiliki wilayah yang luas sehingga membutuhkan dukungan besar untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
Namun, ia menegaskan penurunan anggaran bukan alasan bagi pemerintah daerah untuk mengurangi komitmen terhadap program pembangunan yang telah menjadi prioritas.
“Ini bukan bentuk keluhan, melainkan gambaran kondisi riil yang dihadapi daerah. Dalam kondisi apa pun, kami tetap berkomitmen mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan memprioritaskan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat,” ujar Edy.
Di tengah keterbatasan fiskal, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menaruh perhatian pada sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi untuk terus dikembangkan, mulai dari UMKM, industri, ekonomi kreatif, hingga pariwisata.
Di sektor UMKM, Kalimantan Tengah memiliki berbagai produk berbasis kearifan lokal. Di antaranya kerajinan getah nyatu, anyaman rotan, kain benang bintik, serta produk pangan olahan seperti abon ikan haruan dan madu hutan.
Menurut Edy, potensi tersebut perlu terus didorong agar memiliki nilai tambah dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Selain itu, pengembangan industri melalui hilirisasi sumber daya alam juga menjadi salah satu sektor yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian daerah serta membuka peluang lapangan kerja.
Sementara di sektor pariwisata, Kalimantan Tengah mengandalkan kekayaan alam dan budaya yang selama ini menjadi daya tarik tersendiri.
“Kalimantan Tengah memiliki destinasi wisata unggulan kelas dunia seperti Taman Nasional Tanjung Puting dan Taman Nasional Sebangau, serta kekayaan budaya Rumah Betang yang terus kami dorong pengembangannya,” kata Edy.
Kunjungan Komisi VII DPR RI tersebut menjadi ruang bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan potensi sekaligus tantangan pembangunan daerah, khususnya pada sektor yang menjadi lingkup kerja komisi tersebut.
Pemerintah daerah berharap dukungan pemerintah pusat dan DPR RI dapat memperkuat pengembangan UMKM, industri, ekonomi kreatif, dan pariwisata, sehingga keterbatasan anggaran tidak menjadi hambatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Bitro
Editor: Maulana Kawit