INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kelangkaan elpiji 3 kilogram/Kg masih terjadi dalam beberapa waktu terakhir di sejumlah wilayah Indonesia.
Kelangkaan terjadi seperti di wilayah Kalimantan, Banten, dan beberapa wilayah lainnya, seiring dengan turut meningkatnya permintaan terhadap elpiji 3 Kg tersebut.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtarudin meminta pemerintah segera melakukan upaya agar kelangkaan tabung elpiji 3 Kg di sejumlah wilayah dapat segera teratasi.
Artinya, lanjut Mukhtarudin, pemerintah mesti memetakan wilayah yang saat ini mengalami kelangkaan elpiji 3 Kg, maupun faktor-faktor penyebab kelangkaan tersebut.
“Sehingga upaya untuk mendistribusikan elpiji 3 kg tambahan ke tiap wilayah-wilayah itu agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat,” tandas Mukhtarudin, Senin 24 Juli 2023.
Kendati demikian, politisi Golkar Dapil Kalimantan Tengah ini mengatakan pemerintah pusat harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mendata kebutuhan masyarakat di tiap wilayah terhadap elpiji 3 Kg.
“Agar jumlah elpiji 3 Kg di tiap daerah dapat benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat,” imbuh Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin juga mendorong PT. Pertamina memastikan distribusi gas elpiji 3 Kg sesuai dengan jumlah dan harga yang telah ditetapkan, mengingat makin mahal dan makin langkanya elpiji 3 Kg di tiap daerah harus segera diatasi.
Begitupun Mukhtarudin tidak menepis, pada pola distribusi terbuka seperti sekarang, terjadinya penyaluran gas melon yang tidak tepat sasaran memang sangat mungkin. Terutama pada tingkat end user. Dalam konteks ini, bisa saja mereka yang tidak berhak justru turut membeli gas melon.
Padahal sudah jelas, bahwa gas melon hanya diperuntukkan bagi orang miskin dan usaha mikro. Tapi faktanya, banyak juga orang mampu dan restoran besar yang menggunakan gas melon.
Lanjut Mukhtarudin, kondisi tidak tepat sasaran ini yang sering menjadikan gas melon langka. Jatah yang seharusnya dipakai orang miskin justru dibeli orang kaya. Orang kaya bisa membeli sekaligus 2-3 tabung, tapi orang miskin tidak bisa.
“Yang terpenting tepat sasaran. Kalangan yang mampu seharusnya tidak menggunakan LPG 3Kg, sehingga masyarakat yang berhak bisa lebih mudah mendapatkan LPG 3 Kg. Kemudian dalam prognosa kuota LPG 3 Kg memang 8,26 juta, tapi dalam APBN tahun 2023 sebesar 8 juta, artinya menang kurang koutanya,” tegas Mukhtarudin.
Dirinya berharap PT. Pertamina dan pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan pengawasan terhadap distribusi elpiji 3 kg di tiap daerah, baik ke agen-agen ataupun ke warung kecil.
Masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan mendapatkan haknya, serta memastikan gas elpiji 3 kg tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak di luar target yang telah ditentukan.
“Komisi VII DPR RI berharap pemerintah ke depannya berkomitmen dalam menjamin bahwa peruntukkangas elpiji 3 kg sesuai dengan target penerima manfaat dan memiliki harga terjangkau, serta memastikan tidak ada penimbunan atau kecurangan dalam penyaluran maupun pendistribusian LPG 3 kg,” pungkas Mukhtarudin.
Penulis: Yusro
Editor: Andrian
