INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi perwakilan BEM Se-Kota Palangka Raya yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Palangka Raya (GEMPA) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng, Senin (11/4/2022).
Mereka mengenakan almamater kebanggaan masing-masing, disertai spanduk berjalan kaki dari sekretariat KONI Kalteng menuju kantor DPRD Provinsi Kalteng. Terlihat puluhan personil dari kepolisian dan TNI telah bersiaga mengamankan jalannya aksi demo tersebut.
Di depan kantor DPRD Provinsi Kalteng, mereka menyampaikan aspirasi atas kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro rakyat.
Belum selesai menyampaikan orasi, massa aksi mendesak untuk masuk ke Halaman Kantor DPRD Prov.insiKalteng.
Setelah beberapa saat berupaya untuk masuk ke dalam kantor, massa kemudian diijinkan untuk masuk. Dengan pemeriksaan ketat oleh kepolisian, satu persatu mahasiswa diperiksa sebelum masuk ke halaman kantor DPRD Provinsi Kalteng.
Kemudian aksi kembali dilanjutkan, korlap aksi mahasiswa, Enrico Rafael Siahaan menyampaikan sejumlah kebijakan yang ditentang dalam demontrasi tersebut. Yakni berupa masalah kenaikan harga BBM, naiknya pajak pertambahan nilai (PPN), kenaikan bahan pokok, hingga wacana perpanjangan masa jabatan presiden.
Aksi Gerakan Mahasiswa Palangka Raya mendesak dan menuntut DPRD Provinsi Kalteng menyampaikan dan menyatakan sikap untuk pemerintah menghentikan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode kepada pemerintah pusat, MPR dan DPR RI.
“Menuntut DPRD agar mendesak dan menuntut pemerintah agar segera menstabilkan harga minyak goreng dan BBM yang terjangkau bagi masyarakat,” tegas Enrico
Kemudian menolak kebijakan pemerintah terkait kenaikan PPN 11 persen dan menuntut DPR RI untuk membahas dan mengesahkan RUU masyarakat hukum adat.
“Kami juga menuntut perwakilan DPR RI dari dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji kampanye presiden dan wakil presiden,” sebutnya.
“Meminta dan mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk segera menyelesaikan Konflik Agraria di Kalimantan Tengah,” pungkas koorlap aksi demo di depan DPRD Kalteng.
Penulis: Rahul
Editor: Andrian
