Air DAS Sebangau Menurun, Banjir Mulai Menekan Ekonomi Warga

PALANGKA RAYA – Persoalan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sebangau bukan lagi semata perkara lingkungan. Menurunnya fungsi tangkapan air di kawasan tersebut disebut telah memicu banjir yang kemudian merembet ke persoalan sosial dan ekonomi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah kini menempatkan pemulihan daya dukung DAS Sebangau sebagai salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.

Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah Leonard S. Ampung mengungkapkan kondisi tersebut saat membuka Konsultasi Publik dan Pembahasan Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Sebangau Tahun 2025 di Aula Dinas Kehutanan Kalteng, Senin, 1 Desember 2025.

“Permasalahan fungsi daerah menurunnya tangkapan air di wilayah DAS Sebangau telah memicu banjir yang berdampak pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat,” ujar Leonard.

Baca Juga:

HUT ke-67 Barsel, Gubernur Agustiar Dorong Penguatan Ekonomi Lokal

Pernyataan itu menunjukkan bahwa persoalan DAS Sebangau memiliki konsekuensi yang lebih luas daripada sekadar kerusakan ekosistem. Ketika kemampuan kawasan menahan dan mengatur aliran air menurun, masyarakat di sekitarnya ikut menanggung dampaknya.

Leonard mengatakan DAS Sebangau tergolong sebagai daerah aliran sungai yang perlu dipulihkan daya dukungnya. Berbagai persoalan lingkungan dan sosial masih menjadi tantangan dalam pengelolaan kawasan secara menyeluruh.

Kompleksitas DAS Sebangau juga tidak bisa dilepaskan dari aktivitas yang berkembang di kawasan tersebut. Di dalamnya terdapat jalur transportasi air, kawasan Taman Nasional Sebangau, permukiman, perkebunan, hingga jaringan kanal yang merupakan bagian dari kawasan bekas program satu juta hektare.

Baca Juga:

Gubernur Tinjau Karhutla Barsel, Hampir 700 Hektare Lahan Terbakar

Karena itu, pemerintah tidak ingin penyusunan rencana pengelolaan hanya bertumpu pada asumsi. Data lapangan menjadi bagian penting untuk menentukan persoalan dan merumuskan langkah pemulihan.

“Keunikan ini menuntut pengumpulan dan kurasi data yang akurat agar rekomendasi dalam penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Sebangau dapat dirumuskan secara tepat,” katanya.

Leonard meminta data dan informasi yang menjadi dasar penyusunan dokumen diperiksa kembali. Validasi diperlukan agar kondisi yang tergambar dalam dokumen benar-benar mencerminkan persoalan yang terjadi di lapangan.

Baca Juga:

Gubernur Kalteng Salurkan 300 Paket Sembako untuk Warga Terdampak Karhutla

“Dokumen ini perlu menggambarkan karakteristik DAS Sebangau secara tepat. Oleh sebab itu, data dan informasi yang relevan harus dilengkapi dan divalidasi dalam pertemuan ini,” tegasnya.

Dari dokumen tersebut, pemerintah berharap dapat diketahui penyebab utama berbagai persoalan di DAS Sebangau sekaligus dirumuskan langkah penanganannya. Dengan begitu, rencana pengelolaan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan.

Target lainnya adalah menyatukan arah pembangunan antarlembaga dan antarwilayah. DAS tidak mengenal batas administratif, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten.

Baca Juga:

700 Warga Kalampangan Terima Bantuan KHBS di Tengah Karhutla

Dokumen pengelolaan DAS Sebangau nantinya diharapkan menjadi acuan bersama dalam menyelaraskan pembangunan dengan kepentingan perlindungan lingkungan.

Penyusunan dan penetapan Rencana Pengelolaan DAS juga menjadi salah satu Indikator Kinerja Utama Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Program tersebut diarahkan untuk mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng, terutama dalam pembangunan infrastruktur yang merata dan berkeadilan.

Pembangunan tersebut diharapkan tidak berjalan berlawanan dengan daya dukung lingkungan. Konektivitas dan pertumbuhan ekonomi tetap harus berjalan dengan memperhitungkan keberlanjutan kawasan.

Di titik inilah persoalan DAS Sebangau menjadi penting: pemulihan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan menjaga kawasan hijau dan tata air, tetapi juga menyangkut perlindungan masyarakat dari risiko banjir serta menjaga keberlangsungan aktivitas ekonomi di kawasan sekitarnya.

Pemerintah kini dituntut memastikan rencana yang disusun memiliki dasar data yang kuat dan dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Sebab, bagi masyarakat yang terdampak banjir, pemulihan DAS bukan sekadar agenda perencanaan, melainkan kebutuhan yang langsung berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Editor  : Andrian