INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) terus mempersiapkan peluncuran Program Kartu Huma Betang yang dijadwalkan mulai berjalan pada 2026. Program ini menjadi salah satu prioritas utama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng periode 2025–2030.
Dalam persiapan awal, pemerintah menargetkan sekitar 170 ribu kepala keluarga (KK) sebagai penerima manfaat. Jumlah tersebut mencakup masyarakat dari berbagai kelompok rentan yang dinilai membutuhkan dukungan perlindungan sosial secara berkelanjutan.
Gubernur Kalteng, H. Agustiar Sabran, menegaskan bahwa sasaran penerima Kartu Huma Betang difokuskan pada warga yang benar-benar memenuhi kriteria berdasarkan kondisi ekonomi. Menurutnya, standar desil 1 dan desil 2 tetap menjadi rujukan, namun pemerintah daerah juga mempertimbangkan kondisi lapangan yang lebih beragam.
Gubernur menjelaskan bahwa penerima dari kelompok pekerja berpenghasilan rendah akan mendapat perhatian khusus. Ia mencontohkan tenaga kontrak daerah yang rata-rata memiliki penghasilan sekitar Rp2,6 juta per bulan. Bagi pekerja dengan pendapatan di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), pemerintah memastikan mereka masuk kategori penerima bantuan.
“Tapi kami memiliki standar yang berbeda seperti tenaga kontrak. Kami pastikan yang di bawah UMP mendapat bantuan dari kami,” ujarnya di Istana Isen Mulang, Jumat, 21 November 2025.
Selain pekerja tetap, program ini juga menyasar kelompok berpenghasilan tidak tetap. Gubernur menyebut pemulung, pengemudi ojek online, buruh, petani, dan nelayan sebagai kelompok yang masuk dalam prioritas penerima Kartu Huma Betang.
“Penerima gaji tidak tetap itu salah satu kategorinya. Pemulung, ojol, buruh, petani, nelayan, itu kira-kira yang mendapat Kartu Huma Betang ini,” jelas Agustiar.
Ia menambahkan bahwa alokasi 170 ribu KK diharapkan mampu memberikan jangkauan bantuan yang luas. Pemerintah ingin memastikan masyarakat rentan mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap layanan dasar dan program pemberdayaan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Leonard S. Ampung, menegaskan bahwa Kartu Huma Betang merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Kalteng.
Leonard menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan setiap warga, terutama kelompok tidak mampu, dapat mengakses layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan bantuan sosial tanpa hambatan. Pemerintah juga ingin memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam pemenuhan kebutuhan dasar.
“Kami tidak ingin ada anak-anak Kalteng yang tidak bisa sekolah, kuliah, berobat, atau bahkan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan,” ujarnya di Aula Jayang Tingang, Kamis, 6 November 2025.
Untuk mendukung pelaksanaan program ini, berbagai layanan pemerintah akan diintegrasikan melalui Kartu Huma Betang Sejahtera. Melalui sistem satu pintu, pemerintah berharap masyarakat dapat memperoleh manfaat secara lebih cepat, tepat, dan efektif.
Leonard menjelaskan bahwa langkah-langkah persiapan sebenarnya sudah dimulai pada 2025. Pemerintah menjalankan sejumlah program strategis seperti Sekolah Gratis, Satu Rumah Satu Sarjana, Cek Kesehatan Gratis, Pasar Murah, serta sejumlah bantuan untuk petani dan nelayan.
Program-program itu disebut sebagai fondasi penting untuk memastikan implementasi Kartu Huma Betang pada 2026 berjalan lebih matang. Integrasi program juga diharapkan menciptakan sistem pelayanan yang lebih efisien dan merata hingga ke daerah pedalaman.
Pemerintah berharap Kartu Huma Betang dapat menjadi payung besar yang menghubungkan seluruh program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan pendekatan terpadu, bantuan pemerintah diharapkan lebih tepat sasaran dan berdampak jangka panjang.
Hingga kini, Pemprov Kalteng terus melakukan pemetaan penerima, penyempurnaan mekanisme penyaluran, serta koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota. Seluruh tahapan tersebut ditujukan agar peluncuran pada 2026 dapat berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat luas bagi masyarakat.
Penulis : Suhairi
Editor : Maulana Kawit