ABPEDNAS Kalteng Resmi Dilantik, Gubernur Harap Desa Lebih Transparan dan Partisipatif
Intim News
21 November 2025 10:10
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Agustiar Sabran, menekankan pentingnya penguatan tata kelola desa melalui peran aktif Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Pesan itu disampaikan saat Gubernur melantik Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Indonesia (ABPEDNAS) Provinsi Kalteng periode 2025–2030. Kegiatan berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Jumat (21/11/2025).
Gubernur Agustiar menilai ABPEDNAS memiliki fungsi strategis sebagai ruang komunikasi dan penyampaian aspirasi anggota BPD. Menurutnya, organisasi ini dapat menjadi motor penguatan tata kelola desa yang lebih transparan dan partisipatif.
“ABPEDNAS adalah wadah penting bagi BPD untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, memperkuat pengawasan, dan memastikan desa dikelola dengan baik. Semua ini pada akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan warga desa,” ujar Gubernur.
Ia menekankan bahwa pembangunan desa merupakan fondasi utama kemajuan daerah. Pemerintah Provinsi Kalteng terus mendorong kebijakan yang berpihak pada desa, termasuk pemberdayaan masyarakat, peningkatan ekonomi lokal, dan penguatan kelembagaan desa.
“Kita meyakini bahwa desa adalah fondasi kemajuan daerah. Kalau desa maju, maka daerah akan berkembang lebih cepat,” tegasnya.
Dengan resmi dilantiknya kepengurusan ABPEDNAS Kalteng periode 2025–2030, Gubernur berharap organisasi ini mampu membangun jejaring kerja yang kuat dan program yang terukur. Ia meminta para pengurus untuk menghadirkan langkah konkret yang dapat langsung dirasakan masyarakat desa.
“Harus ada kolaborasi yang solid, program yang jelas, dan kerja nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat. Itu yang kita harapkan dari ABPEDNAS,” tambahnya.
Gubernur juga menekankan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa. Menurutnya, kerja sama yang harmonis akan memastikan pemerintahan desa berjalan efektif, akuntabel, dan tetap dalam koridor regulasi yang berlaku.
ABPEDNAS, kata Gubernur, berperan sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan BPD. Dengan organisasi yang kuat, penyampaian aspirasi warga desa menjadi lebih lancar, dan pengawasan pelaksanaan program pembangunan lebih optimal.
Selain itu, Gubernur menilai penguatan kapasitas BPD harus terus dilakukan, baik melalui pelatihan, workshop, maupun bimbingan teknis. Langkah ini penting agar BPD mampu mengambil keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kapasitas BPD harus ditingkatkan. Mereka adalah ujung tombak pengawasan dan partisipasi masyarakat di tingkat desa,” ucapnya.
Ia juga mengingatkan agar setiap program dan kebijakan desa dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Semua kegiatan harus melibatkan partisipasi masyarakat sehingga hasil pembangunan benar-benar dirasakan warga.
Gubernur berharap ABPEDNAS Kalteng mampu menjadi pionir inovasi desa. Organisasi ini diharapkan mampu mendorong program pembangunan yang kreatif, inovatif, dan berkelanjutan, sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
“ABPEDNAS harus menjadi motor penggerak pembangunan desa yang berpihak pada rakyat. Semua program harus jelas, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Gubernur Agustiar.
Pelantikan pengurus ABPEDNAS ini dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, kepala desa, anggota BPD, dan tokoh masyarakat. Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola desa yang profesional dan akuntabel.
Penulis : Suhairi
Editor : Maulana Kawit
Berita Rekomendasi
