Kategori: Kotawaringin Barat

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terus meluas. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kobar mengerahkan tim gabungan untuk melakukan penanganan dan pemadaman di sejumlah lokasi yang terdampak.

Hingga Senin (31/8/2026) pukul 08.00 WIB, rekapitulasi BPBD Kobar mencatat sebanyak 275 kejadian karhutla dengan total luasan lahan terbakar mencapai 1.717,458 hektare sepanjang 2026.

Wakil Bupati Kobar Suyanto bersama Sekda Kobar Rody Iskandar dan rombongan turun langsung meninjau lokasi karhutla di Jalan Pangkalan Bun-Kolam, tepatnya Km 15. Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi terkini sekaligus memastikan penanganan oleh tim gabungan berjalan di lapangan.

Suyanto mengatakan Pemkab Kobar terus mendorong penanganan karhutla secara cepat dan terpadu. Tim gabungan yang berada di lokasi dikerahkan untuk melakukan pemadaman sekaligus mencegah api meluas ke kawasan lainnya.

“Penanganan harus dilakukan bersama-sama dan terus dipantau. Kita ingin api segera dikendalikan agar tidak meluas,” kata Suyanto.

Berdasarkan data SiPongi Kementerian Kehutanan RI, hingga 31 Agustus tercatat 1.160 titik panas (hotspot) di wilayah Kobar. Jumlah tersebut melonjak tajam pada Agustus dengan 1.033 hotspot.

Dari enam kecamatan yang terpantau, Arut Selatan menjadi wilayah dengan hotspot terbanyak, yakni 762 titik, disusul Kumai 197 titik, Arut Utara 88 titik, Kotawaringin Lama 88 titik, Pangkalan Banteng 21 titik, dan Pangkalan Lada 4 titik.

Sementara itu, Sekda Kobar Rody Iskandar mengatakan Pemkab terus memantau perkembangan karhutla di sejumlah wilayah. Peninjauan bersama Wakil Bupati dilakukan untuk memastikan kondisi di lapangan dapat segera ditindaklanjuti oleh tim yang bertugas.

Rody menegaskan koordinasi antarinstansi menjadi bagian penting dalam penanganan karhutla. Tim gabungan terus bekerja di lapangan, sementara pemerintah daerah melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi dan kebutuhan penanganan.

Dengan total 1.717,458 hektare lahan terbakar, 275 kejadian karhutla, dan 1.160 hotspot, Pemkab Kobar terus memperkuat penanganan bersama Satgas Karhutla. Langkah tersebut dilakukan untuk mengendalikan api dan mencegah kebakaran kembali meluas.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kabut asap kembali berdampak terhadap aktivitas penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun, Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Sejumlah penerbangan Batik Air dan Nam Air mengalami keterlambatan akibat jarak pandang yang menurun pada Senin (31/8/2026).

Berdasarkan laporan kondisi penerbangan hingga pukul 17.45 WIB, operasional Bandara Iskandar secara umum masih berjalan aman dan kondusif. Fasilitas sisi udara dan sisi darat juga dilaporkan dalam kondisi normal, sementara tidak ada penerbangan yang dibatalkan atau cancel flight.

Gangguan paling terasa pada pagi hari. Pada pukul 05.00 WIB, jarak pandang tercatat 1.000 meter dengan kondisi disertai asap. Bahkan pada pukul 05.30 WIB, visibility turun hingga 500 meter, sebelum berada di kisaran 1.000 meter pada pukul 06.00-06.30 WIB dan 1.200 meter pada pukul 07.00 WIB.

Kondisi mulai membaik pada pukul 08.00 WIB dengan visibility mencapai 6.000 meter. Jarak pandang kemudian meningkat menjadi 8.000 meter pada pukul 09.00 WIB, meski kembali berangsur menurun pada siang hari, yakni 7.000 meter pukul 10.00 WIB dan 6.000 meter pukul 11.00 WIB.

Dampak penurunan jarak pandang tersebut membuat sejumlah penerbangan mengalami delay. Batik Air rute Jakarta-Pangkalan Bun tiba pukul 09.02 WIB, sedangkan Nam Air rute Jakarta-Pangkalan Bun tiba pukul 09.50 WIB. Kedua penerbangan tersebut tercatat mengalami keterlambatan akibat kabut asap.

Keterlambatan kemudian berimbas pada penerbangan lanjutan Nam Air. Rute Pangkalan Bun-Semarang dan Pangkalan Bun-Jakarta ikut terdampak karena penerbangan sebelumnya mengalami keterlambatan akibat kondisi kabut asap.

Kepala UPBU Iskandar Pangkalan Bun, Asri Alie, S.Sos., M.E., mengatakan secara keseluruhan operasional penerbangan tetap berjalan aman dan kondusif. Namun, kondisi kabut asap sempat menyebabkan jarak pandang sangat terbatas, terutama pada pagi hari.

“Operasional penerbangan di Bandara Iskandar berjalan aman dan kondusif, namun terdapat maskapai mengalami delay akibat dampak dari kabut asap sehingga membuat penurunan jarak pandang yang sangat terbatas, terutama pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WIB sampai 08.00 WIB,” kata Asri.

Kabut asap juga sempat kembali memengaruhi jarak pandang pada siang hari. Pada pukul 12.00 WIB visibility tercatat 4.000 meter dengan asap, kemudian pada pukul 13.00-14.00 WIB berada di angka 5.000 meter dengan kondisi masih disertai asap. Memasuki pukul 15.00-16.00 WIB, jarak pandang kembali membaik hingga 8.000 meter dan bertahan pada angka tersebut pada pukul 17.00 WIB.

Hingga pembaruan data pukul 17.45 WIB, aktivitas penerbangan di Bandara Iskandar Pangkalan Bun masih berlangsung aman dan kondusif. Meski terdapat sejumlah keterlambatan akibat kabut asap, tidak ada penerbangan yang dibatalkan. Kondisi jarak pandang menjadi salah satu faktor penting yang terus dipantau dalam menjaga kelancaran dan keselamatan penerbangan.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kualitas udara di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terus memburuk. Berdasarkan pemantauan BMKG, udara di wilayah Kobar dan sekitarnya pada Senin (31/8/2026) pagi masuk kategori tidak sehat.

Pantauan pada pukul 09.05 WIB menunjukkan konsentrasi partikulat halus atau PM2.5 mencapai 77,9 µg/m³. Angka tersebut menempatkan kualitas udara dalam kategori tidak sehat.

Kondisi tersebut mengalami peningkatan sejak Minggu (30/8/2026) malam. Konsentrasi PM2.5 mulai meningkat sekitar pukul 23.05 WIB dan terus mengalami perubahan hingga Senin pagi.

Bahkan, konsentrasi tertinggi tercatat pada pukul 07.05 WIB. Peralatan pemantau PM2.5 mencatat angka mencapai 300,3 µg/m³, yang masuk dalam kategori berbahaya.

Setelah mencapai titik tertinggi tersebut, konsentrasi PM2.5 kembali menurun. Namun, pada pukul 09.05 WIB kualitas udara masih berada pada kategori tidak sehat.

Memburuknya kualitas udara ini menjadi perhatian di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kobar. Asap dan partikulat dari kebakaran berpotensi memengaruhi kualitas udara di sekitarnya.

Forecaster on Duty BMKG Kotawaringin Barat, Ayu Istiqomah, S.Tr., mengatakan data tersebut berdasarkan hasil pemantauan indeks kualitas udara untuk wilayah Kotawaringin Barat dan sekitarnya.

“Kondisi tersebut membuat masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama ketika melakukan aktivitas di luar ruangan. Perkembangan kualitas udara juga perlu terus dipantau karena konsentrasi partikulat dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya.

BMKG Kotawaringin Barat terus melakukan pemantauan terhadap kondisi kualitas udara. Informasi terbaru mengenai indeks kualitas udara dapat menjadi acuan masyarakat dalam menyesuaikan aktivitas sehari-hari.

Masyarakat dapat mengikuti pembaruan informasi indeks kualitas udara Kobar dan sekitarnya melalui kanal informasi BMKG, termasuk informasi dari Forecaster on Duty BMKG Kotawaringin Barat.

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Asap dan debu akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi ancaman bagi petugas yang berada langsung di lapangan. Kondisi itu mendorong Komandan Lanud (Danlanud) Iskandar Letkol Pnb Nugroho Tri Widyanto memperkuat perlindungan bagi personelnya.

Nugroho mengambil langkah dengan mengganti masker medis yang sebelumnya digunakan Satgas Penanggulangan Karhutla Lanud Iskandar menjadi masker respirator yang dilengkapi kacamata pelindung.

Langkah tersebut dilakukan setelah melihat kondisi petugas di lapangan yang harus bekerja di tengah paparan asap, debu, abu, dan partikel hasil pembakaran. Debu yang beterbangan bahkan disebut mengganggu penglihatan personel saat menjalankan tugas.

“Kemarin saya mengganti masker petugas Satgas Penanggulangan Karhutla Lanud Iskandar dari masker medis menjadi masker respirator dilengkapi dengan kacamata, karena banyak debu kebakaran yang mengganggu penglihatan mata petugas di lapangan,” ujar Nugroho, Senin (31/8/2026).

Menurut Nugroho, penggantian masker tersebut merupakan inisiatif pribadi yang dilakukan semata-mata untuk memastikan keselamatan dan kesehatan anggota yang berada di garis depan penanganan karhutla.

“Saya berinisiatif secara pribadi mengganti masker petugas Karhutla Lanud Iskandar, semata-mata karena demi keselamatan dan kesehatan mereka di lapangan,” katanya.

Ia menjelaskan, respirator seperti N95, KN95, P2 atau yang setara memiliki kemampuan filtrasi partikulat yang lebih baik dibandingkan masker medis. Perlindungan tersebut penting karena asap karhutla mengandung partikel halus yang dapat terhirup hingga masuk jauh ke saluran pernapasan.

Selain memiliki kemampuan filtrasi lebih tinggi, respirator juga dirancang lebih rapat mengikuti bentuk wajah. Dengan penggunaan yang tepat, desain tersebut dapat mengurangi udara yang masuk melalui celah di sisi masker.

Meski demikian, Nugroho mengingatkan respirator partikulat bukan berarti mampu melindungi petugas dari seluruh bahaya asap kebakaran. Respirator jenis N95, misalnya, terutama memberikan perlindungan terhadap partikulat dan tidak otomatis melindungi dari gas beracun seperti karbon monoksida.

Karena itu, perlindungan personel tetap disesuaikan dengan kondisi dan tingkat risiko di lapangan. Terlebih ketika petugas bekerja di sekitar sumber api atau kawasan dengan konsentrasi asap sangat tinggi.

Di tengah kondisi tersebut, Nugroho memastikan personel Lanud Iskandar yang bertugas dalam penanggulangan karhutla masih dalam kondisi sehat dan fit. Kesiapan operasi juga dijaga melalui pembagian personel menjadi tiga shift sehingga penanganan dapat berlangsung selama 24 jam.

“Anggota saya di lapangan masih sehat dan fit, siap bertugas 24 jam karena tim dibagi tiga shift. Tiap shift kerja delapan jam,” tegasnya.

Bagi Lanud Iskandar, penanganan karhutla bukan hanya tentang memadamkan titik api. Perlindungan terhadap petugas menjadi bagian penting dari operasi, sehingga personel dapat menjalankan tugas secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan dan kesehatan mereka di tengah ancaman asap dan debu karhutla.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Bupati Kotawaringin Barat (Kobar) Hj Nurhidayah mengambil langkah cepat untuk melindungi peserta didik di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Jam kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah diubah menjadi mulai pukul 08.30 WIB.

Kebijakan tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 824/1751/Sekr/Dikbud tentang Penyesuaian Kegiatan Belajar Mengajar pada masa tanggap darurat bencana karhutla tahun 2026.

Langkah ini diambil karena meningkatnya risiko dan dampak karhutla yang menyebabkan penurunan kualitas udara. Kondisi tersebut dinilai berpotensi mengganggu kesehatan peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, terutama kesehatan sistem pernapasan.

Nurhidayah menegaskan keselamatan dan kesehatan anak-anak harus menjadi perhatian utama. Menurutnya, kegiatan pendidikan tetap harus berjalan, namun pelaksanaannya perlu menyesuaikan kondisi kualitas udara.

“Keselamatan dan kesehatan anak-anak kita adalah yang utama. Hak belajar tetap harus terpenuhi, tetapi pembelajaran harus disesuaikan dengan kondisi agar anak-anak tetap aman,” kata Nurhidayah, Minggu (30/8/2026).

Dalam kebijakan tersebut, jam belajar di seluruh satuan pendidikan yang terdampak asap dimulai pukul 08.30 WIB. Setiap jam pelajaran juga dikurangi 10 menit, sedangkan waktu istirahat ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan.

Tak hanya mengubah jam sekolah, Bupati juga meminta kegiatan di luar kelas ditiadakan. Seluruh warga satuan pendidikan, mulai dari siswa, guru hingga tenaga kependidikan, diwajibkan menggunakan masker sebagai upaya mengurangi paparan asap.

Nurhidayah juga memberikan ruang bagi kepala sekolah untuk mengambil keputusan cepat apabila kondisi udara tiba-tiba memburuk. Sekolah dapat memulangkan siswa lebih awal atau mengalihkan pembelajaran menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ), dengan tetap berkoordinasi dan melaporkannya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kobar.

“Kalau kondisi udara memburuk secara mendadak, jangan dipaksakan. Keselamatan anak-anak harus menjadi pertimbangan utama. Sekolah bisa mengambil langkah pengamanan dan segera berkoordinasi,” ujarnya.

Kebijakan tersebut berlaku mulai 31 Agustus 2026 hingga kondisi kembali normal berdasarkan hasil evaluasi satgas dan instansi terkait. Setelah kualitas udara membaik, sekolah akan melakukan asesmen diagnostik dan program pemulihan pembelajaran bagi peserta didik yang mengalami ketertinggalan.

Dengan kebijakan tersebut, Pemkab Kobar berupaya menjaga agar proses pendidikan tetap berjalan di tengah ancaman kabut asap. Pesan utama pemerintah daerah jelas: hak belajar anak tetap dijaga, tetapi kesehatan dan keselamatan mereka tidak boleh diabaikan.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) membuka jalan penyelesaian sengketa lahan yang melibatkan ahli waris Raden Ira Bhakti di Desa Umpang, Kecamatan Arut Selatan. Upaya tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat DPRD Kobar, Senin (24/8/2026).

RDP menjadi ruang bagi pihak ahli waris untuk menyampaikan secara langsung persoalan lahan yang mereka perjuangkan. DPRD Kobar menghadirkan pihak-pihak terkait agar persoalan tersebut dapat dibahas secara terbuka dan tidak hanya berdasarkan keterangan sepihak.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kobar Mulyadin, didampingi Wakil Ketua II Sri Lestari serta sejumlah anggota DPRD. Hadir pula perwakilan Pemerintah Kabupaten Kobar dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam pembahasan tersebut.

Dalam RDP, perwakilan ahli waris Raden Ira Bhakti menyampaikan adanya persoalan terkait lahan yang mereka klaim sebagai tanah warisan keluarga. Lahan tersebut berada di wilayah Desa Umpang dan disebut telah dikelola secara turun-temurun.

Pihak keluarga menjelaskan, lahan tersebut telah dikelola sejak era Raden Ira Bhakti, jauh sebelum kawasan itu berkembang menjadi areal perkebunan kelapa sawit. Karena itu, mereka berharap ada kejelasan mengenai status dan penguasaan lahan tersebut.

Persoalan semakin menjadi perhatian karena pihak ahli waris menyampaikan dugaan adanya penguasaan lahan secara sepihak oleh perusahaan. Atas persoalan tersebut, DPRD memandang perlu mempertemukan seluruh pihak untuk mencari titik terang.

Ketua DPRD Kobar Mulyadin mengatakan, RDP merupakan bagian dari upaya DPRD membuka ruang penyelesaian bagi masyarakat yang memiliki persoalan terkait lahan. Menurutnya, seluruh pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan keterangan dan bukti yang dimiliki.

“Masing-masing pihak diberikan kesempatan menyampaikan keterangan terkait persoalan lahan yang menjadi pembahasan. Semoga melalui RDP bisa menghasilkan sesuatu yang positif untuk permasalahan ini,” kata Mulyadin.

Mulyadin menegaskan, DPRD tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan dalam persoalan tersebut. Setiap klaim harus diperkuat dengan dokumen dan bukti yang dapat diverifikasi sehingga penyelesaian nantinya memiliki dasar yang jelas.

“Kita tidak ingin mengambil kesimpulan hanya berdasarkan pernyataan. Semua harus dibuktikan dengan dokumen. Kalau ada perbedaan keterangan, mari kita klarifikasi bersama agar persoalan ini menjadi terang,” pungkasnya.

Melalui RDP tersebut, DPRD Kobar berharap persoalan sengketa lahan ahli waris Raden Ira Bhakti dapat menemukan titik terang. DPRD juga mendorong agar proses penyelesaian dilakukan secara transparan dengan mengedepankan bukti, aturan hukum, serta kepentingan penyelesaian masalah bagi masyarakat.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian