Kategori: Kotawaringin Barat

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Upaya meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap ancaman kebakaran terus dilakukan di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Kali ini, sejumlah Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) LVI Sesko TNI Tahun Anggaran 2026 turun langsung memberikan sosialisasi kepada masyarakat di Posko Induk BPBD Kobar, Sabtu (5/9/2026).

Kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bagian dari kunjungan Pasis Sesko TNI ke Kobar, tetapi juga diisi dengan penyuluhan mengenai bahaya kebakaran. Edukasi ini dinilai penting mengingat kondisi wilayah Kobar masih menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam sosialisasi itu, masyarakat diberikan pemahaman mengenai berbagai faktor yang dapat memicu kebakaran, mulai dari kelalaian hingga aktivitas manusia yang berisiko menimbulkan api.

Tak hanya membahas penyebab kebakaran, peserta juga mendapat penjelasan mengenai langkah-langkah pencegahan. Masyarakat didorong agar lebih peduli terhadap lingkungan dan segera melakukan tindakan awal apabila menemukan potensi kebakaran.

Kegiatan tersebut diikuti empat Pasis Dikreg LVI Sesko TNI TA 2026. Mereka yakni Kolonel Iwan S dari Matra TNI AU, Kolonel Rully dari Matra TNI AD, Kolonel Agus Yunianto dari Matra TNI AL, serta Kolonel M. Hanafi dari Matra TNI AD.

Kolonel Agus Yunianto mengatakan, pencegahan kebakaran tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah maupun aparat. Menurutnya, masyarakat memiliki peran penting karena berada paling dekat dengan lingkungan masing-masing.

“Kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa kebakaran dapat dicegah sejak dini. Kesadaran dan kepedulian masyarakat menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya kebakaran,” ujar Agus.

Ia menegaskan, setiap masyarakat perlu memiliki kewaspadaan serta memahami langkah yang harus dilakukan ketika menghadapi potensi kebakaran. Dengan pengetahuan tersebut, penanganan dapat dilakukan lebih cepat sebelum api semakin meluas.

Menurut Agus, masyarakat juga menjadi salah satu garda terdepan dalam mendeteksi potensi kebakaran. Karena itu, edukasi dan penyuluhan secara langsung dinilai menjadi bagian penting dalam membangun kesiapsiagaan masyarakat.

Melalui kegiatan ini, Pasis Sesko TNI berharap kesadaran masyarakat Kobar terhadap bahaya kebakaran semakin meningkat. Kolaborasi antara pemerintah, TNI, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai unsur lainnya juga diperlukan agar upaya pencegahan kebakaran dapat dilakukan secara berkelanjutan.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, menunjukkan lonjakan signifikan saat musim kemarau dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Data Dinas Kesehatan (Dinkes) Kobar mencatat kasus ISPA mencapai 567 kasus pada minggu ke-31 tahun 2026.

Berdasarkan data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) periode minggu ke-18 hingga minggu ke-33, tren kenaikan mulai terlihat sejak minggu ke-27. Setelah berada di angka 296 kasus pada minggu ke-26, jumlah kasus naik menjadi 314 kasus pada minggu ke-27 dan 342 kasus pada minggu ke-28.

Kenaikan kemudian semakin tajam. Pada minggu ke-29, kasus ISPA mencapai 458 kasus atau meningkat 33,9 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Angka tersebut kembali naik menjadi 469 kasus pada minggu ke-30.

Puncaknya terjadi pada minggu ke-31 dengan 567 kasus. Jika dibandingkan dengan 296 kasus pada minggu ke-26, jumlah tersebut mengalami kenaikan sekitar 91,6 persen dalam kurun lima pekan.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes Kobar, dr Jhonferi Sidabalok, MARS, mengatakan perkembangan kasus penyakit saluran pernapasan tersebut perlu menjadi perhatian, terlebih peningkatan terjadi bersamaan dengan kondisi kemarau dan karhutla di Kobar.

“Peningkatan kasus terutama terlihat pada ISPA. Kondisi lingkungan selama musim kemarau dan paparan asap menjadi hal yang perlu diperhatikan,” kata Jhonferi, Sabtu (5/9/2026).

Meski sempat mencapai titik tertinggi, kasus ISPA mulai menurun pada dua pekan berikutnya. Pada minggu ke-32 tercatat 515 kasus dan kembali turun menjadi 462 kasus pada minggu ke-33. Namun, angka tersebut masih 56,1 persen lebih tinggi dibandingkan minggu ke-26.

Peningkatan juga terlihat pada indikator influenza-like illness (ILI). Kasus yang tercatat 7 kasus pada minggu ke-26 meningkat bertahap hingga mencapai 18 kasus pada minggu ke-32, sebelum turun menjadi 14 kasus pada minggu ke-33.

Sementara itu, kasus pneumonia masih bergerak fluktuatif. Setelah turun menjadi 11 kasus pada minggu ke-31, kasus kembali meningkat menjadi 31 kasus pada minggu ke-32 dan 32 kasus pada minggu ke-33. Kondisi ini menjadi perhatian terutama bagi kelompok rentan seperti balita dan lansia.

Di sisi lain, kasus diare juga mengalami kenaikan selama periode pengamatan. Dari 84 kasus pada minggu ke-27, jumlahnya meningkat menjadi 117 kasus pada minggu ke-28 dan mencapai 183 kasus pada minggu ke-30. Menurut Dinkes, kondisi kemarau juga perlu diwaspadai dari sisi ketersediaan air bersih, higiene dan sanitasi.

Dinkes Kobar terus memantau perkembangan penyakit melalui SKDR. Dengan kasus ISPA yang masih tinggi pada minggu ke-33, kewaspadaan masyarakat terhadap gangguan pernapasan perlu ditingkatkan, terutama ketika kondisi kemarau dan karhutla masih berlangsung.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Perwira Siswa (Pasis) Pendidikan Reguler (Dikreg) Sesko TNI Angkatan LVI turun langsung ke Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, untuk menggali data dan informasi kewilayahan sebagai bahan kajian strategis.

Kunjungan tersebut berlangsung Jumat (4/9/2026) dan menjadi bagian dari kegiatan lapangan Pasis Sesko TNI. Para perwira siswa melihat langsung kondisi wilayah sekaligus berkoordinasi dengan sejumlah instansi di Kobar.

Salah satu agenda dilakukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat, Jalan H.M. Rafi’i, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan. Rombongan tiba sekitar pukul 08.50 WIB.

Rombongan dipimpin Kolonel Pnb Inf Iwan Setiawan bersama Ruly Eko Suryawan, Kolonel Laut (P) Agus Yunianto dan Kolonel Inf Muhammad Hanafi. Kedatangan mereka disambut Kepala Kantor Pertanahan Kobar Primanda Jayadi, S.ST.

Pertemuan kemudian diisi dengan koordinasi dan diskusi mengenai kondisi kewilayahan Kobar. Berbagai informasi digali sebagai bagian dari upaya memahami karakteristik serta persoalan yang ada di daerah.

Kolonel Iwan mengatakan, kegiatan tersebut tidak sekadar kunjungan, tetapi menjadi bagian dari pembelajaran lapangan para Pasis Sesko TNI.

“Kami datang ke daerah ini untuk melihat kondisi secara langsung. Data dan informasi dari lapangan nantinya akan kami jadikan bahan kajian untuk memberikan masukan kepada pimpinan,” ujar Iwan.

Menurutnya, informasi dari daerah menjadi penting untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi lapangan. Para Pasis juga ingin melihat berbagai potensi, kendala, serta persoalan yang berkembang di wilayah.

“Harapannya, hasil survei dan kajian yang kami lakukan dapat memberikan gambaran tentang kondisi di lapangan, termasuk berbagai kendala dan permasalahan yang ada,” katanya.

Dalam kunjungan tersebut, Pasis Sesko TNI juga meminta sejumlah data pendukung kepada Kantor Pertanahan Kobar. Di antaranya berkaitan dengan peta kawasan hutan lindung, kawasan gambut dan informasi kewilayahan lainnya.

Data tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat proses analisis dan kajian yang sedang dilakukan. Hasil pengumpulan data nantinya diharapkan dapat menjadi bahan dalam memberikan masukan kepada pimpinan.

Kepala Kantor Pertanahan Kobar Primanda Jayadi menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menyatakan pihaknya siap membantu memberikan data dan informasi yang diperlukan sesuai dengan kewenangan.

Setelah dari Kantor Pertanahan Kobar, rombongan melanjutkan kegiatan ke Brigif TP 40/HB. Di lokasi tersebut, rombongan melakukan peninjauan dan diterima Kasipers Brigif TP 40/HB Kapten Inf Dede Sunadi.

Sekitar pukul 11.00 WIB, rombongan bergerak menuju Kodim 1014/Pbn. Kegiatan dilanjutkan dengan Salat Jumat dan Salat Istisqa di Masjid Ar Rasyid.

Rangkaian kunjungan kemudian berlanjut ke Lanal Kumai di Jalan Utama Pasir Panjang, Desa Batu Belaman, Kecamatan Kumai. Rombongan tiba sekitar pukul 12.40 WIB.

Kegiatan lapangan di Kobar menjadi bagian dari proses pendidikan Pasis Sesko TNI Angkatan LVI untuk memperkaya pemahaman terhadap kondisi wilayah secara langsung. Data dan temuan yang dihimpun selanjutnya akan digunakan sebagai bahan penyusunan kajian strategis dan masukan bagi pimpinan.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, terus diperkuat. Di tengah musim kemarau yang masih berlangsung, Bupati Kobar Hj Nurhidayah meminta seluruh unsur bergerak bersama menghadapi ancaman karhutla.

Nurhidayah menilai kondisi saat ini membutuhkan kesiapsiagaan yang lebih kuat. Pasalnya, puncak musim kemarau berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dan diperkirakan masih berlanjut hingga akhir Oktober atau bahkan awal November.

Karena itu, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Pemerintah daerah bersama TNI-Polri, dunia usaha, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan harus mengambil peran sesuai tugas dan kapasitas masing-masing.

“Kita harus siap menghadapi kondisi yang panjang, bukan hanya hari ini. Dampaknya juga harus kita tangani, termasuk memastikan kebutuhan air bersih masyarakat terpenuhi dan dukungan anggaran tersedia,” kata Nurhidayah, Jumat (4/9/2026).

Bupati mengibaratkan penanganan karhutla seperti lari maraton. Dibutuhkan stamina, kesiapan, konsistensi, dan kerja sama agar seluruh upaya tetap berjalan, terutama jika musim kemarau berlangsung lebih panjang dari perkiraan.
Menurutnya, bergerak bersama bukan hanya soal memperkuat pemadaman ketika api muncul. Langkah antisipasi dan penanganan dampak juga harus menjadi bagian dari strategi menghadapi karhutla.

Salah satu perhatian pemerintah adalah memastikan kebutuhan air bersih masyarakat tetap terpenuhi. Kondisi kemarau yang panjang berpotensi meningkatkan kebutuhan air sekaligus memberikan tekanan terhadap ketersediaan sumber air di sejumlah wilayah.

Di sisi lain, dukungan anggaran juga harus disiapkan secara memadai. Kesiapan anggaran diperlukan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara berkelanjutan, termasuk mendukung kebutuhan personel, peralatan, dan operasional di lapangan.

Nurhidayah menegaskan, sinergi antarpihak menjadi kekuatan utama Kobar dalam menghadapi ancaman karhutla. Pemerintah daerah tidak ingin penanganan berjalan sendiri-sendiri, tetapi dalam satu koordinasi dan tujuan yang sama.

Ia berharap seluruh unsur tidak hanya menyatakan komitmen, tetapi benar-benar hadir melalui langkah nyata di lapangan. Dengan kekuatan yang bergerak bersama, ancaman karhutla diharapkan dapat ditekan dan dampaknya terhadap masyarakat, kesehatan, lingkungan, serta aktivitas daerah dapat diminimalkan.

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah.

Respons penanganan kini dilakukan secara penuh selama 24 jam. Pemerintah daerah bersama unsur gabungan memastikan pemantauan, pemadaman, hingga pelayanan bagi masyarakat terdampak tetap berjalan tanpa terputus.

Bupati Kobar Hj. Nurhidayah mengatakan, situasi karhutla yang masih berkembang membutuhkan kesiapsiagaan seluruh unsur. Personel tidak hanya dikerahkan untuk memadamkan api, tetapi juga mengantisipasi munculnya titik kebakaran baru.

“Penanganan karhutla dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kabut asap terus kami jalankan penuh selama 24 jam tanpa jeda. Seluruh personel, mulai dari BPBD, TNI-Polri, pemadam kebakaran hingga relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), terus bersiaga,” kata Nurhidayah, Jumat (4/9/2026).

Berdasarkan data Pemkab Kobar per 2 September 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 1.800 hektare. Kecamatan Kumai dan Arut Selatan menjadi wilayah dengan luasan terdampak yang cukup besar.

Di lapangan, petugas masih melakukan penanganan terhadap tujuh titik api aktif. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di ruas jalan penghubung Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama. Kondisi ini membuat pemadaman harus dilakukan secara berkelanjutan dan diikuti pemantauan terhadap wilayah di sekitarnya.

Untuk memperkuat respons tersebut, Pemkab Kobar kembali memperpanjang status tanggap darurat karhutla. Perpanjangan kali ini merupakan yang ketiga dan berlaku selama 14 hari, mulai 4 hingga 18 September 2026.

Perpanjangan status tanggap darurat digunakan untuk mengoptimalkan pengerahan sumber daya daerah. Lebih dari 400 personel gabungan yang terdiri dari unsur OPD, Kodim, BPBD, Damkar dan relawan MPA disebar ke sejumlah lokasi rawan.

Penguatan tidak berhenti pada upaya memadamkan api. Pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang terdampak asap. Dinas Kesehatan Kobar menyalurkan 2.000 masker melalui BAZNAS Kobar untuk membantu melindungi kelompok rentan, terutama anak-anak dan lansia.

Dukungan terhadap petugas di lapangan turut dijaga. Dapur umum yang dikelola Dinas Sosial dengan dukungan Satpol PP terus beroperasi untuk memenuhi kebutuhan makanan personel yang bertugas di posko maupun lokasi pemadaman.

Kemarau panjang juga membuat persoalan air bersih ikut menjadi perhatian. BPBD memperluas dukungan untuk membantu warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air, sehingga pelayanan masyarakat tetap berjalan di tengah situasi bencana.

Untuk menjangkau titik api yang sulit ditangani dari darat, Pemkab Kobar telah mengusulkan bantuan helikopter water bombing kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Helikopter tersebut diharapkan dapat memperkuat pemadaman dari udara dan direncanakan disiagakan di Bandara Iskandar, Pangkalan Bun.

Keselamatan petugas juga menjadi bagian penting dalam penguatan penanganan. Perhatian tersebut semakin besar setelah seorang relawan pemadam kebakaran, Ahmadin alias Itam Madin, meninggal dunia pada 30 Agustus 2026 setelah mengalami sesak napas ketika menjalankan tugas memadamkan karhutla.

Pemkab Kobar kemudian memperkuat perlindungan bagi petugas dengan menyiagakan tim medis di titik aktif, menerapkan sistem rotasi kerja untuk mencegah kelelahan, serta menambah perlengkapan perlindungan seperti masker dan tabung oksigen portabel.

Nurhidayah mengingatkan masyarakat agar ikut menjaga wilayahnya dari ancaman kebakaran. Warga diminta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika asap pekat, serta segera melaporkan jika menemukan titik api.

Dengan penanganan yang diperkuat selama 24 jam, Pemkab Kobar berupaya memastikan karhutla tidak semakin meluas dan dampak kabut asap terhadap masyarakat dapat ditekan. Sinergi antara pemerintah, aparat, relawan dan masyarakat dinilai menjadi kunci agar penanganan dapat berlangsung cepat dan berkelanjutan hingga kondisi kembali aman.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kotawaringin Barat (Kobar) mengingatkan pemerintah daerah untuk mewaspadai lonjakan harga sejumlah kebutuhan usaha yang berpotensi berdampak terhadap pembangunan infrastruktur.

Ketua Kadin Kobar Gusti M Hadiansyah mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian di tengah karhutla yang masih terjadi serta persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM). Situasi itu dinilai dapat memberikan tekanan terhadap biaya operasional dan harga berbagai kebutuhan di lapangan.

Menurut Gusti, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada kebutuhan masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi. Karena itu, pemerintah dinilai perlu melakukan evaluasi agar perkembangan harga tetap sejalan dengan kondisi riil di lapangan.

“Kami menginginkan kebersamaan dengan pemerintah untuk melakukan evaluasi harga-harga yang ada di Kabupaten Kobar, terutama harga bahan bangunan dan konstruksi,” kata Gusti, Jumat.

Ia menyebut sejumlah komponen seperti semen, minyak dan aspal perlu mendapat perhatian. Ketiga bahan tersebut memiliki keterkaitan dengan pekerjaan konstruksi sehingga perubahan harganya dapat berpengaruh terhadap biaya pembangunan infrastruktur daerah.

Gusti menilai evaluasi perlu dilakukan sejak awal dan tidak menunggu sampai terjadi persoalan yang lebih besar. Menurutnya, pemerintah perlu mengetahui apakah harga satuan yang menjadi acuan masih relevan dengan harga aktual yang dihadapi pelaku usaha.

“Pada prinsipnya belum ada indikasi, tetapi kita harus mulai dari sekarang. Harga satuan perlu dievaluasi dan direview,” ujarnya.

Ia mengatakan, pengecekan langsung ke lapangan penting dilakukan untuk melihat apakah terdapat perbedaan cukup jauh antara harga satuan pemerintah dengan harga yang berkembang di dunia usaha. Jika terdapat selisih signifikan, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bersama.

Selain sektor konstruksi, gejolak harga juga dikhawatirkan memberikan tekanan kepada pedagang, pelaku UMKM serta sektor pertanian, perkebunan dan peternakan. Karena itu, Kadin mendorong pemerintah tidak hanya melihat satu sektor, tetapi memantau perkembangan harga secara menyeluruh.

Gusti berharap pemerintah daerah dan dunia usaha dapat membangun koordinasi yang lebih erat dalam menghadapi kondisi tersebut. Antisipasi sejak dini dinilai penting agar kenaikan harga tidak menghambat aktivitas usaha sekaligus tidak memberikan dampak lebih besar terhadap keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Kobar.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian

INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah, belum sepenuhnya jinak. Kepungan asap masih terasa di sejumlah wilayah, sementara petugas gabungan terus berjibaku menangani titik api yang masih muncul.

Situasi tersebut membuat Pemerintah Kabupaten Kobar memperkuat kesiapsiagaan. Penanganan karhutla dilakukan selama 24 jam dengan melibatkan berbagai unsur, mulai dari BPBD, pemadam kebakaran, TNI-Polri, organisasi perangkat daerah (OPD) hingga relawan Masyarakat Peduli Api (MPA).

Bupati Kobar Hj Nurhidayah mengatakan, seluruh personel yang terlibat diminta tetap berada dalam kondisi siaga. Setiap laporan mengenai titik api harus segera ditindaklanjuti agar kebakaran tidak berkembang dan meluas.

“Penanganan karhutla dan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kabut asap terus kami jalankan penuh selama 24 jam tanpa jeda. Seluruh personel, mulai dari BPBD, TNI-Polri, pemadam kebakaran hingga relawan Masyarakat Peduli Api (MPA), terus bersiaga,” kata Nurhidayah, Jumat (4/9/2026).

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Kobar per 2 September 2026, luas lahan yang terbakar telah mencapai sekitar 1.800 hektare. Kecamatan Kumai dan Arut Selatan menjadi wilayah yang tercatat mengalami dampak kebakaran cukup luas.

Sementara itu, masih terdapat tujuh titik api aktif yang membutuhkan penanganan. Salah satu lokasi yang menjadi perhatian berada di ruas jalan penghubung Pangkalan Bun-Kotawaringin Lama. Petugas terus melakukan pemadaman sekaligus pemantauan untuk mencegah api kembali menjalar.

Belum meredanya karhutla juga membuat Pemkab Kobar kembali memperpanjang status tanggap darurat. Perpanjangan ketiga tersebut berlaku selama dua pekan, mulai 4 hingga 18 September 2026.

Dengan status tersebut, pemerintah daerah memiliki ruang untuk memperkuat koordinasi dan mengoptimalkan pengerahan personel, peralatan maupun dukungan logistik. Lebih dari 400 petugas gabungan disiagakan di sejumlah titik rawan karhutla.

Namun, pemadaman di lapangan tidak hanya menghadapi persoalan medan dan cuaca. Ketersediaan air juga menjadi tantangan, terutama di tengah kemarau panjang yang membuat sejumlah sumber air semakin terbatas.

Kondisi itu mendorong Perumdam Tirta Arut ikut memperkuat dukungan bagi petugas di lapangan. Perumdam menyalurkan air ke posko penanganan karhutla di kawasan Kilometer 15 untuk membantu memenuhi kebutuhan selama proses pemadaman.

Direktur Perumdam Tirta Arut Sapriansyah mengatakan, pengiriman air tersebut dilakukan atas arahan Bupati Kobar. Dukungan itu menjadi bagian dari kontribusi Perumdam dalam membantu pemerintah daerah menghadapi kondisi karhutla sekaligus memenuhi kebutuhan air bersih.

“Pengantaran air bersih ke posko karhutla KM 15 merupakan salah satu kontribusi Perumdam Tirta Arut dalam pelayanan air bersih berdasarkan arahan beliau,” ujar Sapriansyah.

Menurut Sapriansyah, air menjadi kebutuhan penting dalam kondisi seperti saat ini. Kemarau membuat ketersediaan sumber air di sejumlah lokasi terdampak semakin terbatas sehingga dukungan pasokan diperlukan untuk membantu petugas yang terus bekerja di lapangan.

Dukungan Perumdam juga tidak hanya menyasar posko karhutla. Untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat kekeringan, Perumdam menyiapkan penampungan air sementara di wilayah Riam Durian dan sekitarnya.

Di tengah kondisi tersebut, Pemkab Kobar juga memperhatikan keselamatan petugas. Tim medis disiagakan di lokasi aktif, sistem rotasi diterapkan untuk mengurangi risiko kelelahan, serta perlengkapan perlindungan seperti masker dan tabung oksigen portabel disiapkan bagi petugas.

Pemkab Kobar menegaskan penanganan karhutla akan terus diperkuat selama ancaman kebakaran dan asap masih terjadi. Kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat, relawan dan Perumdam Tirta Arut diharapkan mampu mempercepat pemadaman sekaligus memastikan kebutuhan dasar petugas dan masyarakat tetap terpenuhi.

Penulis: Yusro
Editor: Andrian