Kategori: PEMKAB KOTIM

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan tidak memiliki kewenangan dalam menangani konflik lahan yang timbul akibat penyitaan kawasan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Penegasan itu disampaikan menyusul munculnya polemik di tengah masyarakat terkait aktivitas pemanenan massal di lahan yang telah disita. Pemerintah daerah memastikan seluruh dampak kebijakan tersebut berada di bawah tanggung jawab pemerintah pusat.

Pelaksana Tugas Asisten I Sekretariat Daerah Kotim, Oktav Pahlevi, mengatakan setelah kawasan ditertibkan dan diambil alih oleh Satgas PKH, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan intervensi.

Menurutnya, pengelolaan lahan yang telah disita sepenuhnya diserahkan kepada badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, kewenangan operasional maupun kebijakan tidak lagi berada di tangan pemerintah daerah.

“Segala imbas dari penyitaan oleh tim PKH menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Itu bukan kewenangan pemerintah daerah,” ujar Oktav, Rabu, 31 Desember 2025.

Ia menjelaskan, pemerintah kabupaten juga tidak menerima informasi teknis secara rinci mengenai pengelolaan kawasan sitaan tersebut. Termasuk di dalamnya mekanisme operasional dan langkah penanganan potensi konflik yang muncul di lapangan.

Salah satu BUMN yang disebut terlibat dalam pengelolaan lahan sitaan adalah Agrinas. Namun, Oktav menegaskan seluruh keputusan terkait pengelolaan tetap berada dalam otoritas pemerintah pusat.

“Lahan yang sudah disita dan diserahkan kepada BUMN bukan lagi ranah pemerintah daerah,” katanya menegaskan.

Ia menilai penting untuk memperjelas batas kewenangan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Terlebih, konflik lahan yang berkembang belakangan ini memunculkan berbagai asumsi yang mengarah kepada pemerintah daerah.

Pemerintah Kabupaten Kotim, lanjutnya, tetap berkomitmen menjaga kondusivitas daerah. Namun, untuk urusan yang telah menjadi kewenangan pusat, pemerintah daerah hanya dapat bersikap koordinatif tanpa memiliki otoritas pengambilan keputusan. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mengimbau masyarakat agar menyambut malam Tahun Baru 2026 secara sederhana, tertib, dan penuh kepedulian sosial. Imbauan tersebut disampaikan Wakil Bupati Kotim, Irawati, pada Selasa (30/12/2025).

Ajakan itu disampaikan menyusul masih terjadinya bencana di sejumlah daerah di Indonesia. Pemerintah daerah menilai momentum pergantian tahun sebaiknya diisi dengan refleksi dan empati.

Irawati menyebut beberapa wilayah di Sumatera, termasuk Aceh, serta kejadian terbaru di Kalimantan Selatan, masih menghadapi musibah. Kondisi tersebut, menurutnya, patut menjadi perhatian bersama.

“Masih banyak saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Karena itu, mari kita isi pergantian tahun dengan kegiatan yang lebih bermanfaat,” ujarnya.

Ia mengajak masyarakat tidak merayakan malam tahun baru secara berlebihan. Perayaan yang sederhana dinilai lebih mencerminkan rasa solidaritas terhadap sesama.

Sebagai alternatif, masyarakat didorong menggelar kegiatan keagamaan seperti doa bersama dan pengajian. Selain itu, aksi sosial berupa penggalangan dana untuk korban bencana juga dianjurkan.

Menurut Irawati, kegiatan tersebut tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat. Momentum tahun baru, kata dia, dapat menjadi sarana mempererat kebersamaan.

Ia juga menyarankan warga merayakan pergantian tahun bersama keluarga di rumah. Cara tersebut dinilai lebih aman, tertib, dan mampu mempererat hubungan antaranggota keluarga.

Imbauan itu selaras dengan Surat Edaran Nomor 019/1960/SETDA.PRO-KP/2025 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pergantian Tahun Baru 2026. Pemerintah daerah berharap seluruh lapisan masyarakat dapat mematuhi ketentuan tersebut.

Pemkab Kotim menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum sekaligus menumbuhkan empati sosial. Dengan demikian, pergantian tahun diharapkan berlangsung aman, khidmat, dan tetap memperhatikan kondisi saudara-saudara yang terdampak bencana. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur menutup Tahun Anggaran 2025 dengan sejumlah indikator pembangunan yang menunjukkan kinerja menggembirakan. Laju pertumbuhan ekonomi melampaui target, sementara kualitas pembangunan manusia ikut terdongkrak.

Capaian tersebut dipaparkan Wakil Bupati Kotim, Irawati, dalam rapat evaluasi eksternal akhir tahun yang digelar Selasa, 30 Desember 2025. Forum itu menjadi momentum menilai hasil kerja selama setahun sekaligus menyusun pijakan kebijakan 2026.

Mengacu pada data sementara Badan Pusat Statistik (BPS) Kotim hingga triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi daerah tercatat sebesar 6,07 persen. Angka itu berada di atas target Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 yang dipatok 4,68 persen.

Irawati menyebut, pertumbuhan tersebut mencerminkan pergerakan ekonomi yang relatif stabil dan ditopang oleh kontribusi sejumlah sektor usaha. Aktivitas perdagangan, jasa, serta sektor produktif lainnya dinilai memberi andil terhadap penguatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kotim juga mengalami kenaikan. Pada 2025, IPM mencapai 74,96 atau melampaui target 74,35 yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kenaikan IPM itu, kata dia, tidak lepas dari perbaikan akses pendidikan, peningkatan layanan kesehatan, serta membaiknya pendapatan dan daya beli masyarakat. Ketiga komponen tersebut menjadi pilar utama dalam penghitungan indeks pembangunan manusia.

Irawati menilai tahun 2025 memiliki arti penting karena menjadi awal periode kedua kepemimpinan bupati dan wakil bupati. Berbagai tantangan pembangunan, baik faktor ekonomi maupun sosial, dihadapi dengan pendekatan kolaboratif lintas perangkat daerah.

Menurutnya, capaian tersebut menjadi bekal strategis dalam merancang agenda pembangunan tahun 2026. Pemerintah daerah ingin memastikan setiap kebijakan yang disusun berbasis pada evaluasi kinerja dan kebutuhan riil masyarakat.

Ia menekankan, evaluasi akhir tahun bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan instrumen pengendali agar program berjalan efektif dan tepat sasaran. Dengan evaluasi yang terukur, arah pembangunan dapat dijaga tetap konsisten.

“Capaian ini tentu melalui proses yang tidak mudah. Namun berkat kerja sama dan komitmen bersama, stabilitas daerah tetap terjaga dan pembangunan bisa terus bergerak,” ujar Irawati.

Pemkab Kotim berharap tren positif tersebut dapat berlanjut pada tahun berikutnya. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan agar manfaatnya semakin dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mulai mengarahkan fokus pembangunan menuju 2026 setelah menutup Tahun Anggaran 2025. Konsolidasi internal dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan daerah dengan agenda nasional sekaligus memperkuat fondasi ekonomi dan kualitas layanan publik.

Penegasan itu disampaikan Wakil Bupati Kotim, Irawati, dalam Rapat Evaluasi Akhir Tahun yang digelar Selasa, 30 Desember 2025. Forum tersebut menjadi ruang refleksi atas pelaksanaan program selama setahun sekaligus pijakan menyusun strategi tahun mendatang.

Menurut Irawati, evaluasi bukan sekadar memaparkan angka capaian, melainkan momentum membaca tantangan dan memperbaiki arah kebijakan. Hasil penilaian kinerja akan menjadi dasar penentuan prioritas pembangunan 2026.

Ia menargetkan Kotim mampu tampil lebih kompetitif di tingkat provinsi. “Memasuki tahun baru, kita ingin memastikan perubahan nyata agar Kotim semakin unggul di Kalimantan Tengah,” ujarnya.

Tahun 2025, lanjutnya, merupakan fase awal periode kedua kepemimpinan pasangan Harati (Halikinnor–Irawati). Pada fase ini, dinamika dan penyesuaian kebijakan menjadi bagian dari proses memperkuat fondasi pembangunan lima tahun ke depan.

Ia menegaskan, visi mewujudkan Kotim yang maju, sejahtera, bermartabat, dan berkelanjutan tetap menjadi rujukan utama. Setiap perangkat daerah diminta memastikan program berjalan selaras dengan arah tersebut.

Terkait indikator ekonomi makro, Irawati menyebut data resmi masih menunggu rilis dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotim pada triwulan pertama 2026. Pemerintah daerah memilih menunggu angka final sebelum melakukan analisis lebih jauh.

Diakuinya, pencapaian target ekonomi sepanjang 2025 menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Kompleksitas persoalan, baik faktor eksternal maupun internal, menuntut kerja sama lintas sektor agar pembangunan tetap bergerak.

Sebagai tindak lanjut evaluasi, pemerintah daerah menyusun program prioritas yang lebih terukur dan operasional. Setiap organisasi perangkat daerah diminta menyesuaikan rencana kerja dengan tugas pokok dan fungsi agar pelaksanaan lebih efektif.

Pada 2026, Pemkab Kotim juga menyiapkan dukungan terhadap program prioritas nasional, mulai dari penguatan ketahanan pangan, peningkatan mutu pendidikan dan layanan kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat serta UMKM.

Sejumlah agenda nasional seperti program Makan Bergizi Gratis dan pengembangan Koperasi Desa Merah Putih akan diintegrasikan dalam kebijakan daerah. Selain itu, pengendalian inflasi dan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem menjadi perhatian khusus.

Irawati memastikan pengalokasian anggaran dalam APBD 2026 difokuskan untuk menopang prioritas tersebut agar manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Ia pun mengapresiasi kerja seluruh jajaran pemerintah daerah sepanjang 2025 yang telah berkontribusi dalam pembangunan berbagai sektor. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Ancaman penyebaran paham radikal di ruang digital menjadi perhatian serius Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim). Instansi tersebut mulai menggencarkan langkah pencegahan dengan menyasar kalangan pelajar.

Kepala Kesbangpol Kotim, Rihel, mengatakan arus informasi yang semakin terbuka membawa konsekuensi bagi generasi muda. Akses internet yang luas tidak hanya menghadirkan pengetahuan, tetapi juga membuka celah masuknya ideologi yang menyimpang.

Menurut Rihel, penguatan wawasan kebangsaan dan nilai bela negara harus ditanamkan sejak dini. Ia menilai pemahaman yang kuat terhadap ideologi negara menjadi tameng utama agar pelajar tidak mudah terpengaruh konten radikal.

“Perkembangan teknologi harus diimbangi dengan literasi dan pemahaman kebangsaan yang kuat,” ujarnya, Senin (29/12/2025).

Sebagai langkah konkret, Kesbangpol akan menggelar sosialisasi ke sekolah tingkat SMP dan SMA di Kotim. Program ini difokuskan pada pemberian pemahaman mengenai ciri-ciri paham radikalisme serta cara menangkalnya.

Rihel menggambarkan teknologi sebagai sarana yang memiliki dua sisi. Di satu sisi memberikan kemudahan belajar dan berkomunikasi, namun di sisi lain dapat dimanfaatkan pihak tertentu untuk menyebarkan ajaran yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Ia menilai penyebaran ideologi radikal kini berlangsung lebih cepat karena memanfaatkan media sosial dan platform digital. Tanpa pengawasan dan edukasi yang memadai, pelajar bisa menjadi sasaran empuk.

Karena itu, pendekatan preventif dinilai lebih efektif dibandingkan penindakan. Sosialisasi di sekolah diharapkan menjadi ruang dialog sekaligus deteksi dini terhadap potensi paparan.

“Kami ingin memastikan pelajar memiliki pemahaman yang benar, sehingga mampu menyaring informasi yang diterima,” katanya.

Kesbangpol juga mendorong keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam mengawasi aktivitas digital anak-anak. Lingkungan keluarga dinilai memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta pola pikir generasi muda.

Selain itu, masyarakat diimbau proaktif melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang mengarah pada penyebaran paham radikal. Pemerintah daerah, kata Rihel, menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagai bentuk perlindungan.

Melalui sinergi pemerintah, sekolah, dan masyarakat, Kesbangpol Kotim berharap upaya pencegahan radikalisme dapat berjalan efektif serta menjaga stabilitas dan ketahanan sosial di daerah. (Jimy)