Kategori: PEMKAB KOTIM

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian, dan Perdagangan (KUKMPP) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) melakukan inspeksi mendadak ke Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) Pelangsian setelah muncul laporan kelangkaan elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah Sampit, Senin (23/2/2026).

Kepala Dinas KUKMPP Kotim, Johny Tangkere, menyebutkan kendala utama berasal dari kerusakan kompresor, yang menyebabkan beberapa nozel SPBE sempat tidak berfungsi. Saat ini, kompresor telah diperbaiki, namun satu nozel masih rusak dan dua lainnya dipasang garis polisi pasca sidak Polda Kalteng sebelumnya.

“Dari total 12 nozel, hanya sembilan yang bisa beroperasi. Dua masih terpasang police line, dan satu rusak menunggu suku cadang,” jelas Johny Tangkere.

Akibat kapasitas pengisian yang berkurang, distribusi elpiji ke agen dan pangkalan tertunda. Beberapa kendaraan pengangkut tabung harus antre hingga sore bahkan malam hari, sehingga muncul persepsi kelangkaan di lapangan.

Namun, pihak dinas menegaskan kondisi tersebut bukan kelangkaan secara menyeluruh. “Barang tersedia, hanya ada keterlambatan teknis, bukan karena unsur kesengajaan,” tegas Johny.

Sebagai langkah penanganan sementara, agen mengambil pasokan dari Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, hingga kapasitas SPBE kembali normal. Dinas memastikan distribusi akan berjalan lancar mulai hari ini dengan sembilan nozel yang sudah beroperasi.

Terkait harga, dinas menyoroti adanya laporan penjualan elpiji subsidi mencapai Rp35 ribu hingga Rp40 ribu per tabung di tingkat pengecer. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) di agen sekitar Rp22 ribu, tergantung lokasi. Pengecer yang melanggar akan ditindak tegas.

“Kalau ada yang menjual di atas HET, silakan laporkan. Kami akan ambil langkah sesuai aturan,” ujar Johny. Ia menambahkan, pengawasan di lapangan tidak mudah karena jumlah pengecer banyak, sehingga peran serta masyarakat sangat diperlukan.

Sebelumnya, warga di Kecamatan Baamang dan MB Ketapang mengaku kesulitan memperoleh elpiji 3 kilogram selama Ramadan. Beberapa harus berkeliling ke berbagai pangkalan dan warung, bahkan pulang tanpa tabung gas.

Akibat keterlambatan distribusi, sebagian warga terpaksa menunda memasak atau beralih menggunakan kayu bakar sebagai alternatif. Masyarakat berharap pemerintah memastikan distribusi elpiji subsidi berjalan lancar serta memperketat pengawasan agar tidak terjadi penimbunan dan permainan harga. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Bazar Pasar Ramadan 1447 Hijriah Tahun 2026 di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) digadang-gadang menjadi momentum penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sekaligus mendorong perputaran ekonomi lokal. Harapan tersebut disampaikan Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kotim, Johny Tangkere, saat membuka bazar, Kamis (19/2/2026).

“Tahun ini jumlah pedagang yang ikut mencapai sekitar 130 peserta,” ujar Johny.

Bazar resmi dibuka oleh Bupati Kotim, Halikinnor, didampingi Wakil Bupati Irawati, Ketua DPRD Rimbun, dan jajaran OPD setempat. Kehadiran pejabat daerah tersebut sekaligus menandai komitmen pemerintah daerah mendukung geliat UMKM.

Sebanyak 70 pedagang kuliner lokal menempati tenda di Jalan S. Parman, tepatnya di area parkir Taman Kota, seberang Pasar Ex-Mentaya. Rinciannya, 42 pedagang kue tradisional, 17 pedagang minuman segar, enam pedagang asongan, serta tujuh dealer dan distributor pangan.

Sementara itu, 60 stand kuliner modern tersebar di Jalan Yos Sudarso, di area depan Swalayan UMKM dan Museum Kayu. Komposisinya terdiri dari 15 stand minuman, 15 stand kue, dan 30 stand yang menjajakan risoles, dimsum, serta berbagai makanan berat.

Johny memperkirakan potensi transaksi selama satu bulan pelaksanaan bazar dapat mencapai Rp2 miliar. Selain itu, efek ekonomi di luar area bazar, termasuk parkir dan transaksi sekitar lokasi, diperkirakan menembus Rp1 miliar, sementara pendapatan daerah dari retribusi parkir dan kebersihan diproyeksikan sekitar Rp50 juta.

“Kami berharap perputaran ekonomi ini benar-benar dirasakan para pelaku UMKM dan masyarakat luas,” ujar Johny.

Selain gelaran kuliner, bazar juga menjadi momen berbagi. DKUKMPP bersama PT Brasma menyalurkan 150 kilogram beras kepada tiga panti asuhan: Panti Asuhan Annida Qolbu, Panti Asuhan Bahagia, dan Panti Asuhan Putra Borneo, masing-masing menerima 50 kilogram.

Camat Baamang juga memberikan bantuan bagi 15 anak panti, sementara Baznas menyalurkan modal usaha untuk pelaku UMKM. Langkah ini diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian sosial sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat kecil.

Johny menambahkan, antusiasme pengunjung meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dengan jumlah pedagang yang lebih banyak dan lokasi yang lebih luas, diharapkan kunjungan masyarakat meningkat, sehingga dampak positif terhadap UMKM Kotim lebih terasa.

“Semoga Pasar Ramadan tahun ini benar-benar menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat Kotim,” tutup Johny. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) mengeluarkan imbauan khusus selama bulan Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi. Seluruh Tempat Hiburan Malam (THM) diminta menutup aktivitasnya, sementara warung dan rumah makan dianjurkan mulai beroperasi pada sore hari.

Bagi pelaku usaha yang tetap memilih buka pada pagi atau siang, pemerintah meminta agar area usaha ditutup dengan tirai, kain, atau penutup lain agar aktivitas jual beli tidak terlihat secara terbuka oleh masyarakat.

Imbauan ini tertuang dalam surat bersama yang ditandatangani Bupati Kotim, Kapolres Kotim, dan Kepala Kemenag Kotim, sebagai langkah menjaga kekhusyukan Ramadan.

Asisten I Sekretariat Daerah Kotim, Waren, menjelaskan bahwa kebijakan ini juga mencakup penutupan karaoke, diskotik, dan seluruh hiburan malam, baik di hotel berbintang maupun melati, mulai siang hingga malam hari.

“Kami berharap para pelaku usaha mematuhi aturan ini sebagai bentuk toleransi,” ujar Waren, seraya menekankan tujuan agar umat Islam bisa beribadah dengan lebih khusyuk.

Selain penutupan THM, imbauan bersama juga menegaskan larangan memproduksi, menjual, atau menyalakan petasan tanpa izin resmi. Masyarakat diminta menghindari aksi kebut-kebutan atau kegiatan lain yang bisa mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan beribadah.

Waren menambahkan, warga diharapkan meningkatkan kewaspadaan lingkungan, misalnya memastikan keamanan rumah saat ditinggal beribadah, dan mengaktifkan kembali Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di wilayah masing-masing.

Untuk kegiatan membangunkan sahur, masyarakat diminta mematuhi batas waktu. Penggunaan alat kesenian diperbolehkan mulai pukul 01.30 WIB, sedangkan pengeras suara diizinkan mulai pukul 02.00 WIB, dengan tetap menjaga ketertiban dan aturan lalu lintas.

Ke depan, pemerintah daerah bersama aparat kepolisian akan melakukan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan semua ketentuan dijalankan.

Melalui imbauan ini, Pemkab Kotim berharap Ramadan 2026 berlangsung aman, tertib, dan penuh toleransi antarumat beragama. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Wakil Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Irawati meresmikan rumah produksi dan galeri sekolah di SDN 4 Ketapang, Kecamatan MB Ketapang, Jumat (13/2/2026).

Fasilitas baru ini dibangun melalui dukungan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) Bank Kalteng. Tujuannya untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memberikan ruang bagi siswa belajar secara kreatif dan praktis.

Irawati mengatakan, keberadaan rumah produksi dan galeri sekolah tidak hanya menunjang pembelajaran akademik, tetapi juga membentuk karakter dan jiwa kewirausahaan siswa sejak usia dini.

“Melalui galeri ini, anak-anak tidak hanya belajar pelajaran sekolah, tetapi juga dikenalkan pada dunia usaha dan kemandirian,” ujar Irawati saat peresmian.

Sekolah juga melaksanakan program “Si Gembung” atau Siswa Gemar Menabung. Program ini mendorong siswa menabung sejak kelas 1, sehingga saat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, mereka sudah memiliki bekal dana sendiri.

“Program ini sangat membantu siswa dan orang tua. Dengan menabung sejak dini, ketika anak melanjutkan pendidikan, sudah ada dana yang bisa dimanfaatkan,” jelasnya.

Irawati menekankan pentingnya inovasi sekolah, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran pendidikan yang sempat dipangkas hingga Rp90 miliar. Kreativitas guru dalam mencari mitra menjadi kunci agar pembangunan dan pengembangan sekolah tetap berjalan.

“SDN 4 Ketapang patut menjadi contoh bagi sekolah lain dalam mengembangkan fasilitas dan program kreatif, meski anggaran terbatas,” tegasnya.

Kehadiran rumah produksi dan galeri diharapkan mendorong siswa memiliki keterampilan tambahan, membentuk karakter mandiri, serta menumbuhkan minat pada kewirausahaan sejak dini.

Irawati juga menyampaikan apresiasi kepada para guru dan mitra yang telah mendukung sekolah. Ia berharap, kolaborasi ini dapat terus berlanjut untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kotawaringin Timur. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Bazar Kuliner Ramadan 1447 H/2026 M di Taman Kota Sampit resmi dibuka Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor, Kamis (19/2/2026). Kegiatan ini menjadi ajang silaturahmi sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

Halikinnor hadir bersama istri, Wakil Bupati Irawati, Ketua DPRD Rimbun, dan sejumlah pejabat OPD. Ia menyapa pedagang dan pengunjung serta meninjau langsung suasana bazar yang tahun ini lebih meriah dengan variasi kuliner lebih beragam.

Area bazar diperluas menjadi dua titik, yakni Jalan S. Parman dan Jalan Yos Sudarso, memberi ruang lebih luas bagi pengunjung untuk memilih berbagai produk UMKM lokal.

Menurut Halikinnor, bazar bukan sekadar tempat membeli takjil, tetapi juga wadah pengembangan UMKM, termasuk kue tradisional, agar tetap lestari dan meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah dan ampunan. Bazar ini sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat melalui transaksi jual beli,” ujar Halikinnor.

Ia mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kotim untuk berpartisipasi dengan mengunjungi dan berbelanja di bazar, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha lokal.

Selain itu, Halikinnor menekankan pentingnya menjaga kebersihan, ketertiban, dan keamanan agar pengunjung bisa beribadah dengan nyaman selama berada di bazar.

Tahun ini, bazar menghadirkan berbagai menu mulai dari takjil tradisional, minuman segar, hingga makanan berat yang bisa dinikmati di tempat. Keberagaman ini diharapkan menarik minat semua lapisan masyarakat.

Ia juga mengingatkan pengunjung agar tetap menjaga protokol dan etika selama berada di bazar, untuk memastikan kegiatan berjalan tertib dan aman.

“Semoga Ramadan tahun ini membawa berkah bagi masyarakat, pedagang, dan semua pihak yang terlibat,” tutup Halikinnor. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi melantik 42 pejabat eselon III untuk memperkuat struktur birokrasi dan mendorong kinerja pemerintahan daerah. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 800.1.3.3/33/BKPSDM.MP/2026.

Bupati Kotim, Halikinnor, mengambil sumpah janji para pejabat yang menempati posisi strategis, mulai dari kepala bagian, sekretaris dinas, camat, hingga kepala bidang di sejumlah perangkat daerah serta rumah sakit umum daerah.

“Saya percaya pejabat yang dilantik akan mengemban amanah dengan penuh tanggung jawab dan bekerja maksimal,” kata Halikinnor. Ia menekankan bahwa penempatan pejabat eselon III diharapkan meningkatkan efektivitas pemerintahan sekaligus memperbaiki pelayanan publik.

Pejabat yang dilantik antara lain Utari Riambarwati sebagai Kepala Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah; Ati Maraahini, Inspektur Pembantu IV Inspektorat; dan Ubaidillah, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

Beberapa nama lain yang mengisi posisi strategis adalah Cipto Utama, Sekretaris Dinas Pendidikan; Gusti Mukafi, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; serta Bahalap Ervar Agam, Inspektur Pembantu I Inspektorat.

Selain itu, Yudi Aprianur menempati posisi Sekretaris Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan; Kurniawan Wibowo, Sekretaris Satpol PP; Sarju, Camat Kecamatan Cempaga Hulu; dan Maulidah, Inspektur Pembantu II Inspektorat.

Di sektor pelayanan kesehatan, rumah sakit daerah juga mendapat penguatan kepemimpinan, seperti dr. Anggun Iman Hernawan sebagai Wakil Direktur Pelayanan Kesehatan RSUD Dr. Murjani; Erdiana, Kepala Bagian Pendidikan, Pelatihan, dan Penelitian RSUD Dr. Murjani; serta Dr. Agust Setiawan, Direktur RSUD Parenggean.

Posisi lainnya termasuk bidang pemerintahan desa, perikanan, koperasi, perhubungan, dan pemuda-olahraga, yang ditempati pejabat seperti Hadi Suryani, Normansyah, Ahmad Dwi Admayadi, Rino Mulya, dan Rani Asi.

Halikinnor menegaskan, penataan pejabat eselon III ini menjadi langkah strategis untuk menciptakan birokrasi yang lebih solid, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan penguatan struktur ini, Pemkab Kotim berharap program pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, pelayanan publik meningkat, dan koordinasi antarperangkat daerah lebih terarah dalam mendukung visi pembangunan jangka panjang. (Jimy)

INTIMNWES.COM, SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, melakukan perombakan struktur birokrasi dengan melantik pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim, Jumat (30/1/2026). Sejumlah nama baru kini mengisi jabatan pimpinan tinggi pratama yang diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan strategis daerah.

Pelantikan tersebut merupakan hasil proses seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama yang digelar pada akhir 2025. Pemerintah daerah menilai mekanisme lelang jabatan menjadi bagian dari upaya menempatkan aparatur sipil negara (ASN) sesuai kompetensi.

Akademisi Kotim, Riduwan Kesuma, menilai proses seleksi tersebut menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia yang kompetitif. ASN dari beragam latar belakang disiplin ilmu dinilai memiliki kapasitas untuk memimpin organisasi perangkat daerah (OPD).

Namun, ia mengingatkan bahwa pertimbangan penempatan jabatan tidak semata-mata bertumpu pada latar belakang akademik. Faktor pengalaman dan rekam jejak kerja juga harus menjadi dasar penilaian pimpinan daerah.

“Tidak semua disiplin ilmu linier dengan jabatan yang diemban, sehingga pengalaman menjadi faktor penting,” ujarnya, Sabtu (31/1/2026).

Riduwan memperkirakan mayoritas pejabat yang dilantik telah memiliki kompetensi yang memadai. Meski demikian, ia menilai beberapa OPD dengan tingkat kompleksitas tinggi membutuhkan perhatian ekstra.

Ia menyoroti posisi Asisten I Sekretariat Daerah Bidang Pemerintahan yang dihadapkan pada persoalan konflik lahan dan perkebunan. Menurutnya, jabatan tersebut menuntut keberanian dan ketegasan dalam mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga dinilai memiliki tantangan besar, mulai dari pengelolaan tenaga pendidik hingga peningkatan mutu pembelajaran. Kepala dinas, kata dia, harus memiliki kemampuan manajerial yang kuat dan komitmen terhadap pengembangan sumber daya manusia.

Riduwan turut menyinggung peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan peraturan daerah. Ia menilai ketegasan menjadi kunci, mengingat masih ditemukan pelanggaran yang belum tertangani optimal.

Kendati demikian, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pejabat yang telah dilantik. Menurutnya, kolaborasi dan pengawasan publik diperlukan agar roda pemerintahan berjalan efektif.

Pandangan serupa disampaikan Ketua Aliansi Pemuda Kotim, Anton Al Sudani. Ia menilai jabatan yang diemban para pejabat baru bukan sekadar simbol, melainkan amanah yang harus diwujudkan melalui kerja nyata.

Anton menyoroti persoalan pupuk subsidi yang sempat memicu keluhan petani. Ia berharap dinas terkait mampu memastikan distribusi berjalan tepat sasaran, mengingat Kotim berperan sebagai daerah penyangga pangan di Kalimantan Tengah.

Selain sektor pertanian, ia juga menekankan pentingnya pembenahan persoalan di tingkat desa, baik administrasi maupun pembangunan. Menurutnya, pejabat baru dituntut hadir sebagai solusi atas berbagai persoalan yang masih membelit masyarakat. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) resmi meluncurkan program Budidaya Ikan Dalam Ember (Budikdamber) pada Kamis (29/1/2026). Program ini digagas Dinas Perikanan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan sekaligus memberi peluang tambahan pendapatan bagi keluarga.

Peluncuran Budikdamber dirangkaikan dengan Festival Mangaruhi Lauk dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Perikanan Kotim dengan mitra terkait. Acara tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kotim, Halikinnor.

Halikinnor menekankan, meskipun sederhana, Budikdamber memiliki manfaat besar. Program ini tidak hanya menambah produksi ikan di tingkat rumah tangga, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan ekonomi keluarga.

“Budikdamber adalah inovasi mudah diterapkan, tapi berpotensi besar untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi keluarga,” ujar Halikinnor.

Program ini dirancang untuk diterapkan secara fleksibel di rumah tangga, sehingga setiap keluarga dapat memanfaatkan lahan terbatas untuk membudidayakan ikan secara mandiri.

Pengembangan Budikdamber akan dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satu bentuknya adalah kerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Gabungan Perusahaan Perkebunan Indonesia (GPPI) wilayah Kotim.

Halikinnor menjelaskan, kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Pemkab Kotim dan GPPI yang ditandatangani pada 2023, mencakup bidang pembangunan, ekonomi, kesehatan, pelayanan publik, hingga kesejahteraan masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi kunci membangun ekonomi dan layanan publik yang berkelanjutan,” tegasnya.

Melalui program Budikdamber, pemerintah berharap masyarakat memiliki alternatif sumber pangan mandiri sekaligus peluang tambahan pendapatan yang berkelanjutan di tingkat keluarga.

“Target kami, program ini memberi manfaat nyata bagi masyarakat, membangun Kotim yang lebih sehat, mandiri, dan sejahtera,” pungkas Halikinnor. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Permata Fitri, angkat bicara terkait kontroversi penyaluran pupuk subsidi yang memicu protes petani di Desa Lampuyang. Ia menegaskan, insiden yang berkembang di media sosial sebenarnya merupakan kesalahpahaman.

“Kami sudah menerima informasi sejak pagi. Sebenarnya yang terjadi bukan seperti yang ramai diperbincangkan. Tidak ada penjualan pupuk subsidi ke perkebunan sawit,” ujar Permata Fitri, Rabu (28/1/2026).

Fitri menjelaskan, mekanisme penyaluran pupuk subsidi di Kotim mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi. Sistem ini mengatur distribusi secara berjenjang berbasis data, sehingga setiap penerima dapat dipantau dengan jelas.

Pupuk subsidi hanya diperuntukkan bagi petani yang mengelola 10 komoditas tertentu, yakni padi, jagung, kedelai, ubi kayu, bawang merah, bawang putih, cabai, kopi, tebu, dan kakao. Petani yang mengajukan harus sesuai komoditas dan luas lahan yang terdata.

“Data petani dimasukkan ke aplikasi e-RDKK oleh admin di masing-masing kecamatan. Selanjutnya, data diverifikasi untuk penentuan penerima melalui sistem e-alokasi,” jelas Fitri.

Saat penebusan di kios resmi, verifikasi dilakukan kembali melalui aplikasi i-Puber, yang datanya bersumber dari e-RDKK. Semua proses tercatat dan dapat dipantau sehingga transparansi dan kontrol distribusi terjaga.

Meski begitu, Fitri mengakui, tahapan verifikasi ini membuat petani harus bersabar saat antre di kios. Ia berharap ke depan proses penebusan bisa lebih lancar dan mengurangi antrean panjang.

“Dengan sistem ini, kami ingin memastikan pupuk sampai kepada petani yang berhak. Semoga tidak ada lagi kesalahpahaman seperti sebelumnya,” katanya.

Kepala Desa Lampuyang, Muksin, sebelumnya menyebut penyaluran pupuk subsidi di Kecamatan Teluk Sampit mencakup empat desa, yakni Lampuyang, Kuin Permai, Regei Lestari, dan Parebok, dengan total lahan pertanian belasan ribu hektare. Ia juga menyoroti dugaan kurang transparannya distribusi di tingkat kios.

Permata Fitri menegaskan, admin e-RDKK berada di Balai Penyuluhan Pertanian yang berada di bawah Kementerian Pertanian. Ia berharap mekanisme ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian, khususnya komoditas padi, sekaligus berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Kotim. (Jimy)

INTIMNEWS.COM, SAMPIT – Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan komitmennya mendukung penuh program swasembada pangan nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia pada 2026. Program ini dinilai strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menegaskan posisi Kotim sebagai salah satu daerah penyangga pangan di Kalimantan Tengah.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kotim, Permata Fitri, menyatakan, seluruh kebijakan dan program di daerah selaras dengan strategi pemerintah pusat, khususnya Kementerian Pertanian. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional, dengan fokus utama pada komoditas beras atau padi.

“Program ini pada prinsipnya mendukung visi Bapak Presiden untuk swasembada pangan, yang sudah digaungkan sejak awal masa kepemimpinan beliau,” kata Permata Fitri, Senin (26/1/2026).

Secara regional, Kotim menempati posisi ketiga sebagai penyangga pangan di Kalimantan Tengah, setelah Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Luas baku sawah yang dimiliki Kotim menjadi modal penting untuk mendukung program nasional ini.

Permata Fitri menambahkan, seluruh program strategis yang diterapkan di Kotim bersumber dari pemerintah pusat. Ada tiga fokus utama yang menjadi perhatian: perluasan lahan sawah melalui pencetakan sawah baru, peningkatan indeks pertanaman dengan optimalisasi lahan, dan pemaksimalan mekanisasi pertanian.

“Agro input semua berasal dari pusat. Tugas kami di daerah adalah mengawal agar semua program berjalan sesuai target,” ujarnya.

Pengawasan dilakukan secara berjenjang. Di tingkat provinsi, penanggung jawab program swasembada pangan ditunjuk dari Kementerian Pertanian. Untuk Kotim, pengelolaan lapangan berada di bawah Direktur Alat dan Mesin Pertanian Pascapanen, yang melakukan pemantauan rutin setiap akhir pekan.

Ia juga menanggapi pernyataan Presiden Republik Indonesia pada 7 Januari 2026 yang menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pangan. Menurutnya, pencapaian tersebut tidak serta-merta mengurangi anggaran di Kotim, karena peran daerah lebih menitikberatkan pada pengawalan dan pengawasan program.

Selain itu, sejak 1 Januari 2026, seluruh tenaga penyuluh pertanian di Kotim telah berstatus di bawah Kementerian Pertanian, sebagai bagian dari penguatan dukungan terhadap program swasembada pangan.

Dengan kesiapan sumber daya manusia dan dukungan luas lahan yang memadai, Pemkab Kotim optimistis mampu berperan aktif dalam menyukseskan program swasembada pangan nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. (Jimy)