INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengajak seluruh stake holder untuk mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Salah satunya dengan mengesampingkan ego sektoral.
Hal ini disampaikan Wakil gubernur Kalteng Edy Pratowo dalam kegiatan Pembukaan Forum Koordinasi dan Konsultasi Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi dan Percepatan Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Jayang Tingang Kantor Gubernur Kalteng, Selasa 16 Mei 2023.
“Untuk mewujudkan percepatan penerapan SPBE di Kalimantan Tengah, saya berharap semua instansi dan stakeholders terkait mengesampingkan ego sektoral, saling bersinergi dan berkolaborasi, bersama-sama menghasilkan satu dorongan perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan yang lebih terdigitalisasi dan terintegrasi,” ungkapnya.
Edy mengatakan, Reformasi Birokrasi adalah sebuah keharusan, untuk mewujudkan good and clean governance (tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih), sehingga memacu percepatan pembangunan dan pelayanan publik yang prima dan profesional serta bersih dari praktik KKN.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sangat mendukung kebijakan Reformasi Birokrasi. Terlebih lagi, dengan diterbitkannya Permenpan RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenpan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pelaksanaannya dipertajam melalui Reformasi,” katanya.
Edy mengungkapkan bahwa birokrasi Tematik adalah agar kinerja birokrasi secara kolaboratif memberi dampak lebih besar ke masyarakat.
“Fokus utama dalam Reformasi Birokrasi Tematik tersebut, yaitu pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, dan percepatan prioritas aktual Presiden seperti peningkatan belanja produk dalam negeri dan pengendalian inflasi,” sebutnya. (**)
Editor: Irga Fachreza
