INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H Edy Pratowo, memberikan penghargaan Zero Accident dalam acara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 yang diselenggarakan di Hotel M Bahalap, Palangka Raya, Selasa, 16 Juli 2024.
Dalam sambutannya, Wagub menegaskan bahwa untuk mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul, tidak hanya diperlukan regulasi yang efektif di bidang ketenagakerjaan, tetapi juga diperlukan peningkatan pemahaman dan kesadaran seluruh pemangku kepentingan terkait penerapan standar ketenagakerjaan.
“Salah satu komponen penting dalam mewujudkan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang tangguh. Dengan membangun budaya K3 yang tangguh, kita dapat menekan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja secara signifikan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas,” ungkapnya.
Wagub juga menyampaikan bahwa penghargaan Zero Accident yang diberikan Gubernur Kalimantan Tengah kepada perusahaan daerah merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk memberikan pengakuan dan motivasi kepada manajemen perusahaan yang telah berhasil menerapkan praktik K3.
“Saya menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada semua individu dan organisasi yang telah berkontribusi aktif dalam memajukan, mempromosikan, dan menegakkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di tempat kerja masing-masing,” pungkasnya.
Sekretaris Daerah menyatakan, “Konsultasi Publik ini tidak hanya bertujuan untuk menilai kemajuan tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi juga untuk mengidentifikasi isu-isu strategis utama terkait prioritas pembangunan berkelanjutan di daerah.”
Selain itu, tujuan utama Konsultasi Publik tahap kedua adalah untuk menjajaki skenario dan rekomendasi pencapaian tujuan tersebut melalui program-program yang sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodifikasi, Tata Nama, Perencanaan Pembangunan, dan Keuangan Daerah. Tahap ini juga berupaya menjaring masukan publik dalam bentuk rekomendasi program dan kegiatan.
“Saya harapkan pada tahap-tahap selanjutnya, kita akan meningkatkan kolaborasi dalam pembangunan dan kemajuan Kalimantan Tengah, agar tetap berkelanjutan secara lingkungan. Termasuk di dalamnya adalah pembinaan kerja sama yang erat antara Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dalam penyusunan RPJMD KLHS Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025 sampai dengan 2029,” pungkasnya.
Acara ini menghadirkan narasumber seperti Krisna Kumar, Ketua Pokja KLHK, dan Rima Yuliantari Suharin, Analis Kebijakan Ahli Muda dari Subdirektorat Lingkungan Hidup, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, yang hadir secara daring. Hadir pula Noor Halim, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Balai Pengelolaan Kawasan Hutan dan Lingkungan Hidup (BPKH-TL) Wilayah XXI Palangka Raya, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, serta para kepala BAPPEDA dan DLH berbagai kabupaten/kota se-Kalteng, para kepala Satuan Kerja (SKPD) Kehutanan, perwakilan perguruan tinggi, serta berbagai akademisi dan praktisi lingkungan hidup di daerah.
Penulis : Redha
Editor : Andrian
