INTIMNEWS.COM, NANGA BULIK – Wakil Bupati Lamadau, Riko Purwanto mengikuti Rapat Koordinasi Strategi Pencegahan Korupsi Pelaksanaan Kebijakan satu peta di lima provinsi bersama KPK RI secara virtual, Rabu (14/9) kemarin.
Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto yang ikut secara virtual berharap kegiatan ini bisa menyelesaikan permasalahan batas wilayah. Apalagi kata dia, kegiatan ini diinisiasoi KPK.
“Saya sangat senang sekali dengan adanya pertemuan yang diinisiasi oleh KPK, harapan saya selaku Gubernur Kalteng agar permasalahan batas wilayah bisa diselesaikan,”ucap Gubernur.
Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan yang memimpin rakor ini mengatakan, pihaknya terus mendorong implementasi kebijakan satu peta (one map policy) di lima provinsi yang menjadi proyek percontohan.
“Pelaksanaan kebijakan satu peta bermanfaat dalam perencanaan ruang skala luas, percepatan penyelesaian konflik tumpang tindih pemanfaatan bagi lahan.”ucap pahala Nainggolan
Selain, percepatan kebijakan satu peta bermanfaat dalam perencanaan skala luas, percepatan penyelesaian pelaksanaan program-program pembangunan infrastruktur dan kawasan.
Strategi pencegahan Korupsi pelaksanaan Kebijakan satu peta juga memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam penyelesaian ketidaksesuaian pemanfaatan ruang baik antara RTRW, Kawasan Hutan, maupun izin dan/hak atas tanah yang terjadi di Indonesia.
Hadir dalam rakor tersebut Deputi Bidang Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan, bersama Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron bersama Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir Balaw. (Natalia)
Editor: Irga Fachreza
