Wagub Kalteng Minta Pengendalian Penyakit Hewan Diperketat
Intim News
16 Desember 2025 09:24
.
3 menit membaca
INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Ancaman penyakit hewan menular menjadi salah satu persoalan yang mendapat perhatian Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Selain berisiko menekan produktivitas peternakan, penyebaran penyakit juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan mengancam kesehatan masyarakat.
Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, H. Edy Pratowo, meminta pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) dilakukan secara serius dan melibatkan seluruh pihak.
Hal itu disampaikan Edy saat membuka Rapat Koordinasi Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun 2025 di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa, 16 Desember 2025.
Menurut Edy, persoalan penyakit hewan tidak dapat dipandang semata sebagai masalah sektor peternakan. Dampaknya dapat meluas hingga pada ekonomi masyarakat dan, dalam kondisi tertentu, kesehatan manusia.
“PHMS berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, angka kesakitan atau kematian yang tinggi, keresahan masyarakat, dan dapat menular ke manusia,” kata Edy.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, kata dia, memberi perhatian terhadap sejumlah penyakit hewan menular strategis. Di antaranya Penyakit Mulut dan Kuku atau PMK, Demam Babi Afrika, serta rabies.
Edy menilai pengendalian penyakit tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, peternak, dan unsur terkait lainnya. Pencegahan dan penanganan, menurut dia, tidak dapat dilakukan secara terpisah.
Selain pengendalian penyakit, rapat koordinasi tersebut juga membahas penguatan sektor peternakan sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan daerah.
Salah satu program yang didorong adalah Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit atau SISKA. Program ini menghubungkan sektor peternakan dengan perkebunan kelapa sawit melalui pola yang diharapkan memberi keuntungan bagi kedua belah pihak.
“Program ini didasarkan pada prinsip saling menguntungkan dan berkelanjutan, baik bagi perusahaan sawit maupun peternak,” ujar Edy.
Baca Juga:
Melalui pola integrasi tersebut, pemerintah berharap tercipta sistem produksi yang lebih efisien sekaligus meningkatkan nilai tambah dari sektor peternakan dan perkebunan.
Pemerintah juga menyiapkan pengembangan hilirisasi peternakan ayam terintegrasi. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan populasi ayam pedaging dan petelur sebagai bagian dari target kemandirian protein hewani.
Dalam pelaksanaannya, Edy meminta pemerintah kabupaten dan kota mendukung pengembangan budi daya jagung sebagai salah satu bahan baku pakan ternak.
Ia juga meminta perusahaan perkebunan kelapa sawit berperan dalam penyediaan Bungkil Inti Sawit atau BIS untuk mendukung kebutuhan bahan baku industri pakan ternak.
Menurut Edy, penguatan produksi peternakan harus berjalan beriringan dengan sistem pengawasan kesehatan hewan. Peningkatan populasi ternak tanpa pengendalian penyakit yang memadai justru berpotensi menimbulkan persoalan baru.
Karena itu, Rakor Peternakan dan Kesehatan Hewan 2025 diharapkan tidak berhenti pada penyusunan program, melainkan menghasilkan langkah bersama yang dapat diterapkan hingga ke tingkat daerah.
Penguatan sektor peternakan, pengembangan sumber pakan, serta pengendalian penyakit hewan menjadi tiga bagian yang saling berkaitan dalam menjaga ketahanan pangan Kalimantan Tengah.
Edy berharap kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan peternak dapat memperkuat sektor peternakan daerah sekaligus menjaga keamanan pangan dan kesehatan masyarakat.
Penulis: Bitro
Editor: Andrian
Berita Rekomendasi
