INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Jumlah desa yang ada di Kotawaringin Barat (Kobar) sebanyak 81 Desa, namun hampir separuh lebih dari jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Kobar dinyatakan bermasalah.
Dari jumlah desa sebanyak 81 itu, yang sudah membentuk BUMDes sebanyak 76 desa. Sedangkan yang sudah melakukan penyertaan modal sebanyak 61 desa. Dari jumlah tersebut yang sudah menyusun laporan hanya sekitar 34 desa saja, artinya 42 BUMDes bisa dikatakan bermasalah.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang, Pemberdayaan Masalah Ekonomi dan Masyarakat, pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Kobar, Roomhendi M. Menurutnya dalam aturan BUMDes wajib menyusun laporan sebanyak dua kali dalam satu tahun jika belum membuat laporan artinya bermasalah.
Roomhendi mengatakan, bahwa data itu pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 ini untuk semester satu masih dalam tahap pendampingan penyusunan laporan. “Sementara di tahun 2021 ini belum ada data, karena masih tahap pendampingan penyusunan laporan,” kata Roomhendi saat dijumpai di ruangan kerjanya.
Lanjut Roomhendi, ada lima desa yang belum membentuk BUMDes diantaranya Desa Kinjil dan Desa Babual Baboti Kecamatan Kotawaringin Lama (Kolam) serta Desa Pandau, Sungai Dau dan Sukarame Kecamatan Arut Utara.
Kenapa belum dibentuk, menurut Roomhendi, karena beberapa saat akan dibentuk ternyata masih gagal sebab tidak memenuhi syarat karena untuk membentuk BUMDes sendiri harus melalui musyawarah desa. “Sedangkan pada saat dilaksanakan musyawarah pesertanya belum memenuhi,” ucapnya.
Secara umum, Romhendi menyayangkan keberadaan BUMDes belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Desa.
Diakui Roomhendi, kendala utamanya paling banyak adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM), kemudian juga sering ganti kepengurusan pada saat Kepala Desa berganti juga menjadi salah satu penyebabnya.
Kendala lainnya adalah kurangnya memahami potensi desa sendiri, sehingga usaha yang dijalankan tidak sesuai dengan potensi desa setempat yang menyebabkan tidak bisa berjalan dengan maksimal.
“Sebenarnya kita tidak kurang-kurang memberikan pendampingan dan sosialisasi bahkan melakukan pelatihan terhadap pengurus BUMDes itu sendiri, maka harapan kita agar sering melakukan koordinasi supaya bisa dipecahkan kendala-kendala di lapangan,” beber Roomhendi.
Pemerintah juga sudah mendorong melalui berbagai aplikasi dalam menopang kemajuan BUMDes, apalagi pada masa pandemi seperti sekarang, pasti akan sulit juga memasarkan produk secara manual.
“Meski banyak yang bermasalah, tidak dipungkiri tidak sedikit juga yang berhasil bahkan sudah mendapat profit. Salah satunya BUMDes yang ada di Desa Lada Mandala Jaya Kecamatan Pangkalan Lada, yang berhasil mengelola sertifikasi petani sawit mandiri.” Pungkasnya. (Yus)
