INTIMNEWS.COM, PANGKALAN BUN – Persentase realisasi pendapatan APBD Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat (Kobar) mendapat apresiasi dari pemerintah pusat yang mencapai angka 87,28 % per 19 November 2021 lalu.
Kinerja Pemkab Kobar diapresiasi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Apresiasi ini terkait persentasi realisasi pendapatan APBD Kobar yang bisa mencapai angka 87,28 %, Selasa (23/11/2021).
Angka tersebut membawa Kobar menjadi salah satu dari 20 kabupaten/kota se-Indonesia dengan realisasi pendapatan terbesar.
Hal ini disampaikan langsung oleh Mendagri Muhammad Tito Karnavian dalam paparannya ketika memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dilaksanakan secara virtual pada Senin (22/11), kemarin.
Rakor yang digelar dalam rangka mendorong percepatan realisasi APBD tahun 2021 serta pemulihan ekonomi nasional ini diikuti secara virtual oleh Bupati Kobar Hj Nurhidayah dari ruang rapat Kantor Sekretariat Daerah.
Tito Karnavian mengungkapkan jika percepatan realisasi APBN dan APBD akan berperan penting bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi Covid-19.
“Kolaborasi bersama tentunya antara APBN dan APBD diharapkan bisa mendorong capaian pertumbuhan ekonomi,” kata Tito.
Dalam kesempatan ini Tito memaparkan data capaian atau realisasi pendapatan di setiap daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota.
Dari data yang dihimpun oleh kemendagri per-19 November 2021, persentasi realisasi pendapatan APBD kabupaten se-Indonesia, kabupaten Sintang mencapai angka tertinggi dengan capaian 128,56 %. Sementara kabupaten Kobar menduduki peringkat ke-8 dengan capaian 87,28 %.
Menanggapi hal ini Bupati Kobar Hj Nurhidayah mengapresiasi kinerja jajarannya yang telah bekerja keras untuk mewujudkan target-target pendapatan yang telah ditetapkan.
Dirinya mengatakan capaian target pendapatan daerah ini penting untuk mendorong pelaksanaan berbagai program pembangunan.
“Optimalisasi belanja pemerintah berperan besar di dalam upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang sedang menghadapi pandemi,” kata Nurhidayah.
“Hal ini sesuai dengan arahan pemerintah pusat untuk mengoptimalkan belanja daerah, demi mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat,” pungkasnya. (Yus)
