INTIMNEWS.COM – Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) menyatakan siap bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam mendistribusikan peralatan untuk kebutuhan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang akan digelar pada Desember 2020 mendatang.
Bulog dianggap memiliki kapasitas dalam mendukung distribusi seluruh peralatan pilkada di berbagai daerah serta siap bersinergi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pelaksanaan teknis distribusi peralatan Pilkada di lapangan.
Berdasarkan pengalaman, Bulog telah mendistribusikan bantuan dalam hal penanganan corona atau covid-19 di 3 juta titik di tanah air secara door to door. Direktur Pengadaan Bulog, Mayor Jenderal (Purn) Wibisono Poespitohadi mengatakan, hal serupa akan dilakukan untuk pendistribusian perlengkapan pemilu, seperti surat suara, alat pelindung diri (APD) dan lainnya.
“(Sehingga) pilkada berjalan sukses dan bisa membuktikan pada dunia bahwa negara Indonesia mampu dengan baik menjalankan hajat demokrasi pilkada,” kata Wibisono dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (17/6)
Dia memastikan bawah, Gudang Bulog merupakan objek vital nasional dengan pengamanan maksimal. Dengan begitu, keamanan logistik pilkada tak perlu diragukan. “Insyaallah aman dari gangguan dan yang paling penting mampu mewujudkan sinergi antar pelaksana negara dengan baik,” jelasnya.
Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyambut baik niat pihak Bulog. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Otda Kemendagri), Akmal Malik mengatakan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Bulog terkait hal tersebut. Hanya saja, kata Akmal, urusan logistik pilkada, sepenuhnya itu adalah otoritas penyelenggara.
“Pemerintah tidak ikut campur, terkait siapa nanti yang dipercaya komisi pemilihan untuk mendistribusikan logistik dan perlengkapan pilkada. Itu sepenuhnya kewenangan KPU,” kata Akmal.
Diberitakan, penyelenggara pemilu, DPR dan pemerintah telah sepakat, Pilkada serentak yang sedianya akan digelar pada bulan September 2020, diundur pada Desember 2020 akibat virus corona. Pesta demokrasi yang akan digelar di 270 daerah ini, akan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. (int)
