INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Dalam rangka memperoleh informasi terkini melalui pengumpulan bahan dan data terkait Strategi Kolaborasi Penanggulangan Karhutla yang bertujuan untuk mendukung efektivitas pembangunan dan tata kelola IKN dalam rangka Ketahanan Nasional yang tangguh dan dinamis, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sri Widanarni mengikuti Rapat Kerja Bersama Strategi Kolaborasi Penanggulangan Karhutla. Pertemuan ini dilakukan secara virtual dengan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional (Wantanas) dan berlangsung di Ruang Bajakah, Palangka Raya, pada Rabu, 8 Mei 2024.
Dalam paparannya, Asisten Ekbang Sri Widanarni menyampaikan bahwa Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas di Indonesia dengan luas wilayah 15.356.400 hektare, yang mana sekitar 11.931.843 hektare atau 77,70% merupakan Kawasan Hutan dan sekitar 2.556.283 hektare atau 16,65% merupakan Lahan Gambut.
“Situasi ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Provinsi Kalimantan Tengah, terutama terkait risiko kebakaran hutan dan lahan, termasuk yang terjadi di lahan gambut,” ungkap Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan tersebut.
Ia mencatat, pasca kebakaran hutan dan lahan tahun 2019, Kalimantan Tengah mendapat bantuan dari BNPB untuk merevisi Dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) yang mencakup Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Kajian ini mengidentifikasi 87 Kabupaten (63,97%) di 12 Kabupaten dan 1 Kota masuk dalam Kategori Risiko Tinggi Kebakaran Hutan dan Lahan.
“Sejak 2015, luas wilayah yang terdampak Karhutla di Kalimantan Tengah terus mengalami penurunan. Pada 2019, luas wilayah berkurang 266.084 hektare atau 45,58% dibanding 2015, dan pada 2023 berkurang lagi 151.853 hektare atau 47,79% dibanding 2019,” jelasnya.
“Penurunan luas kebakaran hutan dan lahan terjadi di kabupaten/kota prioritas, seperti Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, Seruyan, Barito Selatan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, dan Palangka Raya. Namun, terjadi peningkatan luas kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sukamara, Lamandau, dan Barito Utara,” imbuhnya.
Ia juga menyampaikan, kesiapan Karhutla 2024 melibatkan alokasi anggaran dari DBH DR sebesar Rp211 miliar dan BTT sebesar Rp150 miliar. Selain itu, ada inisiatif yang ditujukan untuk penguatan personel, dengan potensi tenaga kerja sebanyak 9.784 orang. Upaya pengembangan masyarakat terus dilakukan sebagai bagian dari strategi peningkatan kapabilitas personel yang terlibat dalam penanggulangan karhutla.
Selain itu, kegiatan yang difokuskan pada penguatan infrastruktur mencakup sarana prasarana karhutla esensial di berbagai jenjang administrasi, meliputi Provinsi, Kabupaten/Kota, KPH, Kecamatan, dan MPA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga aktif memberikan hibah sarana prasarana karhutla kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, beserta bantuan sosial bagi masyarakat setempat, pungkasnya.
Turut hadir dalam kesempatan tersebut Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kepala BPBD Kalimantan Tengah, Ahmad Toyib yang hadir melalui Zoom meeting mewakili Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, serta Pemerintah Kabupaten Kobar beserta Forkopimda.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
