INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, meresmikan Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024. Acara ini berlangsung di Aula Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah pada Rabu, 3 April 2024.
Saat membacakan sambutan tertulis Sekda, Sri Widanarni menyampaikan bahwa Program PPSP bertujuan untuk mewujudkan sistem pelayanan sanitasi berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia. Program ini mengupayakan peningkatan kualitas dan jangkauan layanan sanitasi melalui kebijakan, perencanaan, penganggaran, implementasi, pemantauan, dan evaluasi yang efektif di tingkat daerah, serta pengawasan yang komprehensif.
“Target sektor sanitasi yang dijabarkan dalam RPJMN 2020-2024 antara lain mencapai 90% akses terhadap sanitasi yang layak (air limbah domestik, dengan 15% menjamin akses yang aman); menghilangkan praktik buang air besar sembarangan (BABS); dan memastikan bahwa 100% rumah tangga perkotaan menerima layanan pengelolaan sampah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa pengelolaan perumahan, air minum, dan air limbah merupakan indikator penting untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi oleh daerah. Selain itu, pembangunan sektor sanitasi juga menjadi salah satu upaya mengatasi dan mencegah stunting.
Arah kebijakan nasional sanitasi periode 2025-2029 mencerminkan perubahan paradigma dari fokus pada sanitasi layak dan aman menjadi sanitasi yang aman dan berkelanjutan dengan target 30%. Pada tahun 2023, tingkat akses sanitasi aman di Kalimantan Tengah mencapai 11,16%, menunjukkan kesenjangan sebesar 18,84%.
Sri Widanarni menyebutkan bahwa berdasarkan hasil Rakortekrenbang Tahun 2024 di Surabaya, target khusus sanitasi di Kalteng pada tahun 2025 meliputi sanitasi layak sebesar 80%, sanitasi aman sebesar 14%, dan penghapusan BABS hingga 1,5%.
Kabupaten Gunung Mas dan Barito Utara menjadi dua daerah yang mendapat dukungan pelaksanaan Program PPSP Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) tahun 2024. “Komitmen kolaboratif dengan pemerintah daerah sangat penting untuk mempercepat pembangunan sanitasi permukiman sesuai dengan target yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi, koordinasi, dan integrasi percepatan layanan sanitasi berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan desa. Partisipasi masyarakat dalam perubahan perilaku dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi kunci keberhasilan program ini.
Sementara itu, Yohanna Endang S, Kepala Bidang Infrastruktur Wilayah Bappedalitbang Provinsi Kalimantan Tengah, menyampaikan harapannya agar target sanitasi yang ditetapkan Pemerintah Pusat pada tahun 2025 dapat tercapai. “Dalam Program PPSP, ada dua kabupaten yang diusulkan setiap tahun untuk mendukung implementasi SSK melalui surat keputusan Kemendagri. Untuk Kalimantan Tengah, ada sepuluh kabupaten yang telah terlibat,” ujarnya.
Acara tersebut menghadirkan narasumber dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian PUPR, serta dihadiri para Kepala Perangkat Daerah Pemprov Kalteng. Perwakilan dari pemerintah kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah juga berpartisipasi secara virtual.
Penulis: Redha
Editor: Andrian
