INTIMNEWS.COM, PALANGKA RAYA – Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Muhamad Katma F. Dirun, memimpin rapat penting terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Sabtu 11 Januari 2025.
Rapat ini bertujuan untuk memastikan kesiapan teknis dan kolaborasi antara berbagai pihak dalam pelaksanaan program yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat.
Katma menyoroti bahwa pelaksanaan program MBG di Kalimantan Tengah masih menghadapi kendala akibat belum adanya petunjuk teknis (juknis) yang jelas dari pusat. Hal ini, menurutnya, dapat berisiko pada implementasi program di daerah.
“Masih belum ada kejelasan apakah pelaksanaan Program MBG ini semuanya dikerjakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan apa peran Pemda masih belum jelas. Jangan sampai nanti Gubernur yang disalahkan dengan kondisi belum terlaksananya program tersebut di Kalteng,” ujar Katma.
Ia juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah telah diminta menyediakan lahan untuk kebutuhan dapur umum yang akan digunakan dalam program tersebut. “Dapur dan pihak penyedia sudah siap,” tambahnya singkat.
Dalam kesempatan yang sama, perwakilan dari Badan Gizi Nasional (BGN), Elisa A menjelaskan bahwa program MBG akan dilaksanakan di 26 provinsi, termasuk Kalimantan Tengah sebagai salah satu prioritas. Sebanyak enam lokasi telah ditetapkan sebagai titik awal, yakni Kota Palangka Raya, Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Timur, dan Seruyan.
“Pilot Project akan dilaksanakan di Kota Palangka Raya di Jalan Diponegoro dekat Kodim/Damkar. Ini belum dapat dilaksanakan karena sedang menunggu seluruh peralatan, baik itu peralatan masak maupun food tray, dan kendaraan distribusi dari BGN pusat,” jelas Elisa.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan BGN untuk memastikan keberhasilan program. Elisa juga berharap regulasi dan petunjuk teknis dari pemerintah pusat segera diterbitkan untuk mempercepat pelaksanaan program.
Rapat ini dihadiri oleh Pj. Wali Kota Palangka Raya Akhmad Husain, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalteng Sri Widanarni, Koordinator Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi (SPPG) BGN, sejumlah kepala perangkat daerah, serta perwakilan pemerintah kabupaten/kota baik secara langsung maupun daring.
Melalui rapat ini, diharapkan implementasi Program MBG dapat berjalan lancar di Kalimantan Tengah dan menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama di daerah prioritas.
Penulis Redha
Editor Andian
